JAKARTA, Berita HUKUM –Puluhan aktifis Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) mendesak KPK segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai pendemo Jokowi terlibat dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

"Tangkap dan adili Jokowi, karena diduga terlibat sebagai dalang intelektual kasus pengagadaan bus Transjakarta dan BKTB," ujar Ketua Umum HMI Jakarta, Arief Wicaksana, di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (10/3).

Selain itu, HMI juga mendesak KPK agar segera memeriksa mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Undar Pristono dan Kepala Inspektorat DKI Jakarta. Mereka dianggap telah lalai dan diduga menerima janji atau keuntungan untuk dirinya dan orang lain.

"Kami meminta KPK segera memeriksa Jokowi dan antek-anteknya,” pinta Arief.

HMI memberikan waktu kepada KPK 7X24 jam untuk segera memeriksa mantan Wali Kota Solo itu. Dan, apabila KPK mengabaikannya, HMI berjanji akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi. Usai mengancam, HMI pun meninggalkan gedung Lembaga Antikorupsi tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada dugaan kasus pengadaan bus Transjakarta dimana sebagian bus telah rusak, adapun pelapor di KPK Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) telah melaporkan penggelembungan dana (mark up) dan pada pengadaan bus ini diduga mencapai Rp 53 miliar.

Data kasus ini telah diserahkan Fakta pada KPK tadi siang, untuk melengkapi dokumen aduan Fakta mengenai dugaan korupsi pada kasus pengadaan bus Transjakarta yang rusak.

Adanya dugaan indikasi keterlibatan pihak Dishub dalam tender pengadaan bus Transjakarta berjenis gandeng dan single, serta bus sedang BKTB ini sangat terasa. Hal ini dilihat dari paket tender yang dibuat untuk setiap pengadaan bus.(bhc/dar)