JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi Partai Golkar Fahmi Idris mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya ini bukan untuk menjalani pemeriksaan, melainkan untuk bertemu Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Maksud menemui pucuk pimpinan institusi pemberantasan korupsi itu, yak lain untuk menyampaikan protesnya. Hal ini terkait dnegan pernyataan Busyor soal tudingan bahwa menteri dari parpol cenderung korupsi untuk menyumbang ke partainya.

"Saya datang untuk ketemu Pak Busyro. Saya menyampaikan protes dan bilang sama beliau bahwa saya berkeberatan dan merasa terhina dan marah tentunya. Sebab, saya ini menteri dari parpol, tapi saya tidak korupsi," kata Fahmi Idris kepada wartawan, usai menemui Busyro Muqoddas di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11).

Seperti diketahui, Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam kuliah umumnya di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa menteri dari parpol cenderung korup. Pasalnya, kementerian itu digunakan sebagai mesin uang untuk parpolnya. Tapi ia tak menyebut menteri dimaksud dan meminta posisi itu diisi kalangan professional.

Dalam pertemuan itu, lanjut Fahmi, Busyro tidak menarik pernyataannya. Tapi yang bersangkutan menyatakan penyesalannya dan menjelaskan beberapa alasan mengapa harus menyampaikan itu di kuliah umumnya. “Kedatangan saya pun atas sepengetahuan Ketua Umum Golkar (Aburizal Bakrie). Beliau katakana sangat baik,” jelas dia.

Menurut mantan Menperin ini, justru sebaiknya Busyro harus menyebut nama menteri itu, agar tidak menimbulkan pendapat keliru dari publik. Padahal, tidak semua menteri parpol melakukan korupsi. Bahkan, menteri yang duduk sebagai terdakwa lebih banyak diisi dari menteri nonparpol.

Fahmi menjamin dirinya tidak melakukan kekeliruan itu, karena sudah berkali-kali dinasihati Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Jusuf Kalla agar tak melakukan perbuatan keliru ini. JK malah meminta menteri-menteri dari Partai Golkar untuk konsentrasi penuh bekerja dan mementingkan kepentingan negara dan rakyat.

Tidak Menampik
Pada kesempatan ini, Fahmi Idris tidak menampik kalau ada menteri asal partai politik (parpol) yang mengeruk keuangan negara untuk kepentingan partainya. "Ada, saya bilang ada. Saya setuju. Tapi seharusnya Pak Busyro sebut saja, biar tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat," ujar Fahmi.

Fahmi juga menyatakan rasa tidak setujunya dengan usul Busyro bahwa sebaiknya di masa mendatang kursi menteri tidak diisi orang dari parpol, melainkan dari profesional dan akademisi. Uusulan itu tak tepat, karena dalam negara demokrasi juga harus melibatkan parpol dalam pemerintahan.

Namun, Fahmi setuju dengan keinginan bahwa dalam melakukan tugasnya, baik pejabat publik dan penyelenggara negera harus mengutamakan hidup sederhana. Sikap sejumlah anggota DPR yang memperlihatkan kemewahan, bukanlah tindakan yang layak ditiru. "Anggota Dewan jangan pamer kekayaan. Lihat rakyat yang masih banyak hidup susah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan bahwa kedatangan Fahmi Idris adalah untuk menemuinya. Bahkan, Fahmi menerangkan keberhasilannya memimpin departemennya saat itu dengan bersih dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

"Memang, departemennya mampu meraih predikat 'wajar tanpa pengecualian' di eranya. Setahu saya, beliau relatif bersih. Prestasi Pak Fahmi ini patut ditiru oleh menteri lainnya," imbuh Busyro dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan. (inc/spr)