Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres 2014
Gerindra Bisa Salip Demokrat
Wednesday 15 May 2013 21:59:57
 

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargen.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketokohan Prabowo Subianto dalam Partai Gerindra dinilai Pemilih Indonesia cukup ampuh menaikkan elektabilitas dalam Pemilu 2014 nanti.

Berdasarkan kajian kuantitatif pada Pemilu 2009, Partai ini akan mampu meraih 4,46 persen suara. "Lalu ditambah dari kerja politik yang terus maju dan perannya sebagai partai oposisi di parlemen bersama PDI Perjuangan membuat Gerindra makin menjadi ancaman bagi partai menengah lama," ujar Direktur LPI, Boni Hargens saat mengumumkan hasil kajiannya di Cafe Galeri, Jakarta, Rabu (15/5).

Sehingga, Gerindra niscaya melewati 5 persen dan menjadi partai menengah baru. "Karena tidak menutup kemungkinan bisa menjadi persinggahan suara pemilih migrasi dalam Pemilu 2014, yang dalam pemilu sebelumnya memilih partai lain," ungkap Boni.

Bahkan, bukan tidak mungkin suaranya akan melonjak dalam Pemilu 2014. Dan tidak mungkin Gerindra mengulangi sukses PKS dan Demokrat.

"Dan bisa berderet bersama PDI-P dan Golkar sebagai partai terkuat," kata Boni.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait > Pilpres 2014
 
  Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
  Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
  Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
  Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
  Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2