Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Komnas HAM
Dewan Pers: Laporan Komnas HAM Baru Peristiwa Potensi Kekerasan
Monday 15 Jul 2013 17:21:29
 

Saat acara jumpa pers dialog interaktif dengan tema Merawat Integritas Bangsa di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (15/7).(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi Ketua Dewan Pers, Bagir Manan hasil pantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sidang kasus penyerangan Lapas Klas II Cebongan, Yogyakarta. Yang diduga adanya intimidasi pekerja pers oleh oknum aparat keamanan. Bisa dikatakan, masih berbentuk potensi.

"Jadi peristiwa ini dapat menjadi potensi kekerasan terhadap pers," ujarnya saat jumpa pers bersama Komnas HAM di Jakarta, Senin (15/7).

Untuk itulah, dirinya mengingatkan. Agar pers bisa menjaga keseimbangan dalam pemberitaan. "Pers saya harap bisa menjaga keseimbangan ini," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan pemantauan Komnas HAM di dalam proses persidangan kasus penyerangan lapas Klas II Cebongan. Ada tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oknum Kopassus terhadap pekerja pers.

Diantaranya, keberadaan pengamanan swakarsa dari masyarakat sipil di luar ruang.

Lalu pada tanggal 5 Juli 2013, Pasi Intel Grup 2 Kopassus yang berpakaian sipil mencari wartawan
Kompas dan Tribun. Dimana, menurut Noor Laila menyebutkan Pasi Intel Grup 2 Kopassus membawa Wartawan Kompas sebelum persidangan. "Sedangkan salah seorang fotografer Tribun, dipanggil setelah persidangan selesai," ungkapnya.

Selain itu, Noor Laila juga mengungkapkan, berdasarkan laporan Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer (KRPM), staf penasehat hukum terdakwa kasus penyerangan Lapas Klas II Sleman mencari wartawan Kompas dan Tribun.

Lalu pada tanggal 7 Juli 2013, ada yang menghubungi wakil pimpinan redaksi Tribun Yogjakarta mengatasnamakan staf penasehat hukum terdakwa. "Untuk bertemu dengan pimpinan penasehat hukum Kopassus di Denpom Yogyakarta pada hari Senin 8 Juli 2013," jelas Noor Laila.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait > Komnas HAM
 
  Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafat Brigadir J
  Komnas HAM Kecam Tindakan Aparat, 64 Warga Desa Wadas yang Sempat Ditahan, Sudah Dibebaskan
  Soroti Komnas HAM, Setara Institute: Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokok Pemajuan dan Perlindungan HAM
  Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
  Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komnas HAM
 
ads1

  Berita Utama
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

 

ads2

  Berita Terkini
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2