Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Dewan Ajak Media Bangun Parlemen Modern
Friday 17 Oct 2014 22:40:01
 

Ketua DPR, Setya Novanto dalam sambutannya pada acara makan malam/silaturhami Pimpinan DPR bersama Pemimpin Redaksi Media Massa, di Pustakaloka Gedung DPR RI, Jumat malam (17/9).(Foto: @DPR_RI)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Peran dan fungsi Media massa mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak Kemerdekaan 1945 hingga masa reformasi saat ini. Sejalan dengan tuntutan dan buah dari reformasi, media massa pun kini mendapatkan kebebasan untuk dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama menjadi alat kontrol sosial, bahkan menjadi bagian dari proses penguatan demokrasi.

“Dalam kesempatan ini, kami ingin mengajak Ibu/Bapak untuk ikut berpartisipasi dalam melanjutkan proses penguatan demokrasi membangun Parlemen modern yang telah dirintis oleh DPR periode 2009-2014,” kata Ketua DPR, Setya Novanto dalam sambutannya pada acara makan malam/silaturhami Pimpinan DPR bersama Pemimpin Redaksi Media Massa, di Pustakaloka Gedung DPR RI, Jumat malam (17/9).

Menurut Setya Novanto, parlemen modern memiliki tiga indikator, pertama, parlemen yang mudah diakses oleh publik; kedua, parlemen yang berbasis informasi dan teknologi; dan ketiga, parlemen yang berperan dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Untuk membangun parlemen modern tersebut, kata Setya Novanto, DPR membutuhkan dukungan dari Media.

“DPR dan Media memiliki kepentingan bersama dalam proses penguatan demokrasi, meskipun masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda,” tegasnya.

Dalam acara yang dihadiri Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pemimpin Redaksi Media Massa dan Dewan Pers, Setya Novanto menjelaskan bahwa, salah satu fungsi DPR adalah menyusun legislasi yang mencerminkan aspirasi dan memenuhi ekspektasi publik.

Namun disisi lain, media berperan sebagai sarana komunikasi antara DPR dan masyarakat, media memberitakan kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan yang diambil, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, serta political statement dari masing-masing Anggota DPR. Hal ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa.

“Ini artinya, DPR dan media massa dapat membangun dan menciptakan hubungan yang konstruktif untuk penguatan demokrasi,” imbuhnya.

Hubungan yang baik ini, harapnya, menjadi kekuatan positif dalam memberikan pemahaman tentang DPR. Selain itu, media memperoleh ruang untuk menjalankan fungsinya sebagai Pilar keempat Demokrasi.

Selanjutnya, politisi Partai Golkar ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemimpin redaksi media massa yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara tersebut. “Media massa bagi kami adalah kekuatan demokrasi yang nyata,” tandasnya.

Acara makan malam/silaturhami Pimpinan DPR bersama pemimpin redaksi Media massa bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang konstruktif antara DPR dengan media massa yang selama ini telah terjalin dengan baik.(sc/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2