YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi Pancasila yang selama ini menjadi jargon utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia dalam kurun waktu selama belasan tahun sejak era reformasi telah mengalami banyak tantangan.era reformasi menjadi fase krusial dalam banyaknya tantangan yang ada dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Korupsi dan kekuasaan yang cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok adalah tantangan terberat, keterwakilan masyarakat yang diharapkan mampu sedikit memberikan harapan perbaikan juga belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut dikemukakan anggota DPD RI dari DIY Afnan Hadikusuma dalam Seminar Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila di Yogyakarta, Minggu (25/10) lalu.

Afnan yang juga anggota Lembaga Hikmah dan kebijakan publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY menambahkan, berbagai data menunjukkan betapa agenda reformasi yang begitu luhur dan suci tidak dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan era reformasi yang berazaskan demokrasi dan penegakan hukum seolah dijadikan momentum oleh para koruptor dan kader-kadernya untuk mempercanggih sistem kerja dan pembagian hasil yang lebih merata.

“Dalam pelaksanaan demokrasi pancasila tantangan besarnya adalah Budi Pekerti dan akhlaq yang baik, karena salamanya sebuah demokrasi tidak akan melaju baik tanpa didasari akhlaq yang baik. Karena aturan apapun mempunyai celah untuk dapat dilanggar, pelanggaran celah dalam aturan hanya dapat dilakukan dengan kearifan dari dasar akhlaq,” terangnya.

Sementara itu menurut Wakil Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syauqi Soeratno, keimanan dan budi pekerti itu mutlak penting, tapi harus dipikirkan bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebab, kata-kata kefakiran itu bisa mendekatkatkan diri pada kekafiran.

“Kita mendidik orang untuk iman dan berbudi pekerti yang baik, namun karena keterdesakan ekonomi sangat mungkin iman dan budi pekerti itu dilupakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut menurutnya, peran parpol sampai saat ini masih penting dan masih dibutuhkan sebagai sarana penjaringan serta sarana untuk memperjuangkan aspirasi publik. Perlu dorongan yang lebih kuat agar parpol benar-benar memperjuangkan kepentingan publik, salah satu ukurannya adalah dukungan mereka pada pemberdayaan BUMD-BUMD dan pada kesejahteraan rakyat secara umum.

“Kesejahteraan rakyat adalah tujuan sekaligus alat ukur untuk melihat sehatnya demokrasi. Apabila kesejahteraan rakyat tercapai maka bisa dipastikan kualitas demokrasi akan semakin baik,” ungkap Ahmad Syauqi yang juga sekjend Asosiasi BUMD Se-Indonesia ini.(mac/muhammadiyah/bh/sya)