Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Dana Bagi Hasil Belum Berpihak Ke Daerah
Thursday 08 Nov 2012 15:56:02
 

Senator anggota DPD RI Gorontalo, Dr. Budi Doku.(Foto: Ist)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Trend pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik, belum bisa menekan hutang Negara ini yang terus menumpuk yang sudah mencapai 2000an triliun. Ditambah lagi hingga saat ini masih banyak daerah-daerah yang terus menjerit meminta penambahan dana dari APBN. Disatu sisi, Dana Bagi hasil yang diberikan belum juga berpihak ke daerah.

“Dari hasil tambang saja, kita didaerah hanya mendapat alokasi sebesar 15 persen, selebihnya masuk ke pusat,” ujar Dr. Budi Doku salah seorang senator DPD RI Gorontalo, Kamis (8/11).

Menurutnya, porsi ini harus dirubah agar daerah bisa benar-benar merasakan hasil dari kekayaannya sendiri yang diperuntukkan bagi wilayah-wilayahnya yang masih membutuhkan pembangunan.

Untuk itu kata Budi Doku, DPD RI telah membentuk Pansus Dana Bagi Hasil (DBH) dengan tujuan agar daerah-daerah bisa mendapat alokasi yang proposional. Setidaknya lanjut Budi, DBH bagi daerah bisa meningkat dari sebelumnya.

“Menurut saya, porsi yang sekarang perlu dinaikkan menjadi 30 persen untuk daerah,” tandasnya.(bhc/shs)



 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
  Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
  Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
  Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
  Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2