Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Perang Dagang AS-China
Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
2018-07-19 05:37:36
 

Ilustrasi. President AS, Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China pasti berimbas kepada Indonesia. Pasalnya selama ini perdagangan dunia banyak dikuasai China, dimana salah satu negara seperti Amerika Serikat mengalami defisit. Defisit perdagangan ini tidak hanya dialami AS, saja tetapi juga negara-negara lain.

Saat diminta tanggapannya oleh awak media melalui sambungan telepon, Anggota Komisi XI DPR RI Hery Gunawan menyatakan, kalau perdagangan AS dengan Indonesia, sebenarnya surplus, meski relatif lebih kecil ketimbang negara Asean, seperti Vietnam dan Thailand.

Lebih jauh politisi Gerindra ini mengatakan, imbasnya kalau neraca perdagangan surplus sementara AS memproteksi produknya terhadap serbuan dari luar, efeknya impor kita semakin berkurang, semakin sulit. Sementara ekspor kita untuk sektor pangan semakin hari kian banyak.

"Contohnya komoditas telur, sampai-sampai akan impor. Transaksi semacam ini akan mempengaruhi likuiditas, ketergantungan mata uang rupiah dan efeknya mata uang kita makin terdepresiasi," jelas Heri, Rabu (18/7).

Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu berharap, pemerintah harus menyajikan data yang valid. Karena selama ini data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan sedikit berbeda.

"Ini mempengaruhi kebutuhan pangan kita yang ujung-ujungnya sumbernya dari impor. Antar kementerian mestinya sinergi, sehingga bisa menyajikan data yang benar dan diterima semua pihak," tambahnya.

Menanggapi neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit dengan China, Heri menjelaskan bahwa China memiliki sumber daya yang lebih baik. Biaya produksinya juga ditekan lebih baik sehingga produk-produknya lebih kompetitif dibanding yang kita produksi. Contohnya baja dari China lebih murah dibanding produk Krakatau Steel.

Sebetulnya, sambung Heri, pemerintah telah mengeluarkan sampai 16 kebijakan, tapi terkesan masih jalan di tempat. Masalahnya koordinasi antar Kementerian/ Lembaga relatif tumpang tindih satu dengan yang lain. "Masih ada ego-ego sektoral di sini. Ini yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah," jelas politisi dari Dapil Jabar IV ini.(mp/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Perang Dagang AS-China
 
  Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
  Perang Dagang AS-China: Trump Terapkan Bea Masuk 10% Barang Impor China
  Legislator Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang AS - China
  Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
  Perang Dagang AS-China Bisa Berlangsung Lama
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2