Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Pemanasan Global
Daerah Harus Siap Hadapi El Nino
Thursday 16 Jul 2015 12:14:07
 

akil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat rapat dengan Gubernur Jabar beserta jajaran di Bandung, Kamis (9/7).(Foto: ibnur/parle/hr)
 
BANDUNG, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV menanyakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi El Nino yang tahun ini diperkirakan akan berlangsung lebih panjang. Sejumlah wilayah penting yang merupakan lumbung pangan nasional termasuk Jabar perlu mendapat perhatian khusus agar bersiap menghadapi musim kering yang ekstrim.

“Pak Gubernur, saya ingin menanyakan menghadapi El Nino seperti apa konsep provinsi, ini realitas yang harus kita hadapi. Pemerintah telah mendeklarasikan pembangunan 1000 embung termasuk di daerah endemik kekeringan, apa rencana ini bisa disinergikan terutama terkait ketersediaan tanahnya?” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat rapat dengan Gubernur Jabar beserta jajaran di Bandung, Kamis (9/7).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menanyakan perkembangan penyelesaian Waduk Jatigede yang diharapkan dapat menjadi andalan irigasi lahan pertanian. Ia juga memberikan catatan tentang pesatnya pembangunan jalan tol dan rel keretaapi ganda yang membelah sejumlah lahan pertanian.

“Pembangunan rel keretaapi ganda, jalan tol banyak mengakibatkan lahan sawah terpotong. Rata-rata kita mengandalkan sistem irigasi grafitasi, dialirkan dari sawah ke sawah kalau kemudian di tengah sawah ada pembangunan rel kereta api ganda atau pembangun tol ini akan menghambat pengairan dan mempengaruhi produksi,” tekan dia.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker dari FPG Ichsan Firdaus mempertanyakan tentang tumpang tindih kebijakan Pemprov, Pemkab/kota sehingga alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terkendali. “Mungkin provinsi punya kebijakan melindungi lahan tapi kab/kota tidak karena ingin mengembangkan wilayahnya, nah ini bagaimana solusinya?” ujarnya.

Ia juga mengingatkan untuk menghadapi musim kering yang berdampak gagalnya lahan pertanian, UU no.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengamanatkan asuransi bagi petani. Pemprov Jabar menurutnya perlu bersiap terhadap program ini karena anggaran perlindungan sebesar Rp150 miliar telah disetujui DPR.

Kunker yang dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo ini juga meminta penjelasan Gubernur Jabar terkait perkembangan penggunaan anggaran tahun 2015 dan persiapan RAPBN 2016. “Kami ingin mendengar penjelasan secara utuh terkait mitra kerja kita,” tutur Edhy.

Sementara itu Gubernur Jabar Achmad Heryawan menjelaskan sejumlah pihak perlu duduk bersama untuk menghadapi El Nino panjang tahun ini. Sejauh ini menurutnya cara yang digunakan untuk mencukupi pengairan di lahan pertanian adalah memberdayakan sumur pantek dan pompa.

“Dalam jangka panjang harus kita selesaikan dengan menjaga keseimbangan alam dimana hutan kita perbaiki dengan seksama. Hidrologi air normalnya, hujan harus diendapkan di tanah, embung, danau setidaknya 20 persen. Nah kalau terjadi kekeringan berarti air yang berhasil disimpan, diikat hutan kurang dari 20 persen,” katanya.

Ia juga memaparkan proses penggenangan Waduk Jatigede sudah semakin dekat. Proses pembayaran lahan warga dengan total anggaran Rp741 milyar sudah berjalan. Heryawan juga memaparkan pembangunan di wilayah Jabar terus ditingkatkan, anggaran menurutnya tersebar 50 persen di wilayah selatan, 25 persen di tengah dan 25 persen di utara.(iky/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemanasan Global
 
  Greta Thunberg Jadi 'Person of The Year' Versi Majalah Time
  Rahmawati Husein, Wakili Asia Tenggara dalam Sidang Dewan Pengarah PBB
  DKI Jakarta Jadi Tuan Rumah Kick Off C40 Climate Action Planning Program
  5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global
  Donald Trump Tuduh Para Ilmuwan 'Memiliki Agenda Politik' Namun Akui Perubahan Iklim Bukan Hoax
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2