JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk menolak usulan ekspor kayu gelondongan atau log yang terus didorong oleh kelompok bisnis tertentu agar kran ekspor komoditas kehutanan tersebut dibuka.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Jakarta, Senin, menyatakan jika pemerintah melemah dan berkomproni untuk membuka ekspor log, hal itu menjadi langkah inkonsistensi di sektor kehutanan.

Menurut dia, sejumlah dampak buruk seperti melemahnya daya saing industri kayu dalam negeri di era perdagangan bebas serta semakin suburnya kegiatan pembalakan liar (illegal logging) akan menjadi catatan hitam di era terakhir pemerintah SBY.

"Mafia kehutanan di Indonesia sangat luar biasa. Kita harus waspada. Jangan sampai hutan kita terus terdegradasi karena ambisi kelompok tertentu," katanya.

Menurut Firman, seusai reses Komisi IV akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk fokus membenahi tata kelola kehutanan yang lebih baik daripada terus menerus mewacanakan ekspor log yang bisa mematikan industri kayu dalam negeri.(As/dpr/bhc/sya)