Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BBM
DPR Heran Terkait Rencana Pemerintah Naikan Harga BBM
Monday 03 Nov 2014 17:12:52
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon merasa heran terkait rencana Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Rencana kenaikan itu dianggap tidak relevan dengan harga minyak dunia saat ini.

"Asumsi harga BBM di APBN kita sekarang itu 105 dollar US per barel. Sementara, harga minyak dunia itu hanya 82 dollar US per barel. Harusnya turun dong, kenapa malah naik?" kata Fadli kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

Ia mencontohkan saat pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikan harga BBM, awal 2009 silam. Kebijakan tersebut, kata Fadli, diambil pemerintah saat itu lantaran harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Ia pun tidak setuju jika alasan pemerintah Jokowi-JK menaikan harga BBM adalah karena penggunaannya yang tidak tepat sasaran. "Kalau alasannya yang pakai bensin bersubsidi tidak tepat sasaran, dari 20 tahun lalu juga ngomognya itu, argumentasi rutin saja," ujar Fadli.

Namun, jika memang alasannya demikian, Fadli mengkritik mengapa pemerintah tidak menyiapkan sistem dan perangkat aturan badan terlebih dahulu agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia yakin tanpa persiapan sistem dan perangkat badan, kekacauan sosial akan terjadi.

"Yang susah rakyat miskin, yang tidak mampu mengejar harga BBM yang naik. Kan kalau harga BBM naik, harga-harga lain juga naik," ujar dia. "Kalau saya pribadi, tidak ada keharusan agar BBM naik. Tidak perlu, karena harga minyak dunia itu turun," tambahnya.(sc/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > BBM
 
  Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
  Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
  Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
  BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
  Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2