Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi XI
DPR Desak Pemerintah Naikkan Cukai Alkohol
Friday 07 Jun 2013 10:47:44
 

Gedung DPR RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid mendesak pemerintah untuk menaikkan cukai alkohol sebagai sumber pemasukan negara. Selama ini, pemerintah setiap tahun tidak pernah menaikkan cukai alkohol ini.
“Padahal, alkohol jelas-jelas merusak moral bangsa, tetapi malah dilindungi pemerintah,” katanya di Jakarta, Jumat (7/6).

Menurut Nusron, tarif alkohol naik tahun 2006, kemudian naik di tahun 2010. Artinya, alkohol tarifnya tidak naik setiap tahun. Padahal ada inflasi, dan sebagainya.

Berarti pemerintah ini setiap tahun secara otomatis tidak langsung melihat intensif kepada para pemabuk. Namun, lebih memberikan intensif kepada peredaran alkohol. “Lebih berbahaya mana antara alkohol dan rokok? Kalau rokok tiap tahun naik rata-rata 8.5%, tetapi alkohol tidak pernah nai," jelasnya.

Menurut Nusron, di dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa lebih tinggi zat adiktifnya alkohol daripada tembakau. “Kalau cukai rokok dibuat roadmap, bahkan ada Peraturan Pemerintahnya? Sementara alkohol tidak ada roadmap maupun Peraturan Pemerintahnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya cukai alkohol dinaikkan sebagaimana dalam UU Cukai. “Saya setuju kalau dalam rangka mencari tambahan 920 miliar dari aspek cukai dengan menaikkan cukai ethil dan alkohol, tetapi tidak menaikkan cukai rokok,” terangnya.

Menanggapi pernyataan Nusron, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro mengatakan Pemerintah akan terus lakukan perbaikan tarif cukai alkohol. “Kenaikan cukai alkohol masih ada ruang untuk ditingkatkan,” ujar Bambang.(dry/ipb/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > Komisi XI
 
  Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik
  Bea Cukai Diapresiasi, Rokok dan Minuman Ilegal Dimusnahkan
  Kasus JP Morgan Warning atas Bencana Keuangan Negara
  Politik Anggaran Pemerintah Tidak Sehat dan Tidak Kredibel
  Cetak Uang Baru Tidak Urgen
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia

Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia

KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2