Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Cina
Cina Hukum Pendemo
Friday 09 Sep 2011 21:18:25
 

Wang Lihong (Foto: AP Photo)
 
BEIJING (BeritaHUKUM.com) - Pengadilan China memvonis seorang aktivis prodemokrasi selama Sembilan bulan penjara. Pria bernama Wang Lihong itu dinilai bersalah, karena melakukan aksi demonstrasi.

Hukuman tersebut menunjukkan tidak nyamannya pemerintah China berhadapan dengan warga mereka yang vokal. Vonis bagi Lihong itu dijatuhkan, setelah dengar pendapat selama 10 menit di Pengadilan Distrik Chaoyang.

seperti dilansir Associated Press, Jumat (9/9), hukuman itu diberikan dengan alasan bahwa perbuatan Lihong itu menimbulkan keresahan masyarakat.

Lihong diajukan ke pengadilan karena ambil bagian dalam sebuah demonstrasi pada tahun lalu di depan sebuah pengadilan di China, saat tiga blogger diadili. Sanksi tersebut lebih ringan dari hukuman maksimum yang bisa dijatuhkan pengadilan, yakni lima tahun penjara. (mic/sya)



 
   Berita Terkait > Cina
 
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perlu Antisipasi dan Mitigasi Lonjakan Wisatawan Cina
  Ketika Negara-negara Eropa Menghadapi Jebakan Utang' China
  Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang
  Topan In-fa Melintasi Cina Puluhan Orang Tewas, Shanghai Dilanda Banjir Besar
  Tren 'Kaum Rebahan' Melanda Anak-anak Muda China yang Merasa Lelah Budaya Kerja Keras Tapi Gaji Pas-pasan
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2