JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum calon presiden (capres) 2014 mendatang. Apalagi memikirkan untuk berkoalisi pada Pilpres nanti. Masalah ini sepenuhnya ada ditangan ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Demikian dikatakan Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, kamis (15/12). Sikapnya ini merupakan tanggapannya atas ini pernyataan politisi senior PDIP Taufiq Kiemas yang menyatakan bahwa koalisi antara PDIP dan Partai Golkar sangat terbuka.

"Pak Taufiq kader partai, siapapun berhak dapatkan usul, namanya usul. Kami tidak mau tergesa-gesa menentukan sikap. Llihat momentum yang tepat, apakah kami akan mandiri atau berkoalisi. Kami lihat nanti, kami belum sampai kesana,” jelas dia.

Tjahjo mengakui, dalam kesepakatan Rakernas di Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/12) kemarin, soal capres merujuk pada keputusan kongres, yakni memilih Mega maju sebagai calonnya. Tapi PDIP juga membebaskan Mega untuk memilih calon seandainya tidak ingin maju.

"Bu Mega yg akan tunjuk siapa yang maju sebagai capres. Boleh (bukan Megawati), itu hak Bu Mega dan anggota PDIP taat dan turut instruksi. Tapi Bu Mega dan Puan (Maharani) harus siap, bila partai menunjuknya sebagai capres-cawapres,” tandas Ketua FPDIP DPR ini.

Untuk waktu dekat ini, Tjahjo menjami PDIP mengumumkan atau memajukan capresnya. Tapi dirinya member aba-aba kepada Puan Maharani untuk siap, jika diberi mandate oleh Megawati untuk maju sebagai capres. “Mereka harus siap kalau partai memberi mandat keduanya menjadi capres," tegasnya.

Belum diusungnya nama capres, imbuhnya, bukan karena PDIP tidak memiliki nama. Tapi partainya ini tak mau terburu-buru dalam penetapan tersebut. PDIP pada saatnya nanti akan bersikap dan mengumumkan secara resmi capresnya. "Kesepakatan Rakernas, menyerahkan kapan waktu yang tepat, siapa yang ditunjuk Bu Mega," kata Tjahjo.(mic/rob)