Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
CISA Rilis AHY Alami Peningkatan Elektabilitas, Wakil Ketua MPR: itulah Esensi Harapan Rakyat
2021-09-07 00:30:56
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengapreasiasi rilis survei Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) yang memaparkan tren elektabilitas tokoh-tokoh politik Indonesia untuk Pilpres 2024. Survei politik adalah metode akademik yang cukup presisi dalam memetakan tingkat keterpilihan dalam kontestasi politik.

Di era demokrasi, tren ini tentu baik karena menggambarkan aspirasi dan tingkat dukungan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Bahkan, dalam banyak hal, survei politik telah menjadi bagian dan ciri dari demokrasi. Dengan survei, proses kanalisasi aspirasi berangkat dari bawah, menghimpun peta dukungan rakyat dalam menyikapi momentum politik tertentu.

"Saya percaya survei politik adalah metode universal yang telah menjadi bagian melekat dari proses berdemokrasi. Apa yang ditampilkan dalam rilis survei adalah peta sebenarnya dari keinginan rakyat. Dalam banyak hal, hasil survei ini cukup presisi, meskipun tidak semua rakyat menjadi responden. Ini adalah metode baku yang teruji secara ilmiah," ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menyatakan bahwa sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, penggunaan metode survei dalam menyikapi dinamika dan aspirasi rakyat adalah tradisi berdemokrasi yang baik. Rilis survei tidak hanya terbatas pada survei politik, namun juga dapat menjadi wahana untuk menghimpun aspirasi rakyat dalam ranah kebijakan yang lebih luas.

"Saya percaya bahwa menghimpun aspirasi rakyat perlu penggunaan metode yang akademik dan menggambarkan hal yang sebenarnya dalam dinamika aspirasi kewargaan. Termasuk dalam hal ini survei politik untuk melihat bagaimana rakyat mengharapkan sosok pemimpinnya. Pada Pilpres 2024 nanti, rakyat tentu menginginkan pemimpin yang dapat membawa Indonesia lebih maju, makmur, dan demokratis," kata Syarief.

Sebagaimana diketahui, pada survei di bulan Agustus 2021, CISA merilis peningkatan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon pemimpin yang diinginkan rakyat menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2024. AHY meraih tren peningkatan yang konsisten dibandingkan dengan tokoh lain dalam rilis survei ini. CISA juga menganalisis peningkatan tren ini menunjukkan kemampuan manajerial AHY dalam resolusi konflik di internal Partai Demokrat, serta figur AHY sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat di berbagai daerah.

"Saya sendiri tidak heran dengan peningkatan tren elektabilitas AHY. Hasil survei ini presisi mendambakan figur pemimpin yang tegas, berkarakter, serta berani menyuarakan aspirasi rakyat. AHY memiliki itu semua. Konsistensi tren ini sejatinya adalah esensi harapan rakyat," tutup Syarief.((MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2