Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Hambalang
Berkas P21 Anas Urbaningrum dengan 12 JPU KPK
Thursday 08 May 2014 18:01:04
 

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, selepas keluar diperiksa dari Gedung KPK, Kamis (8/5).(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, selepas keluar diperiksa dari Gedung KPK, Anas memastikan bahwa berkas pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik KPK telah selesai dan memasuki tahap berikutnya (P21) yaitu masuk ke persidangan dalam waktu dekat, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Allhamdulilah sudah dijelaskan oleh JPU tadi, tahapan yang harus dilewati sampai masuk tahap persidangan," ujar Anas Urbaningrum, di Gedung KPK Kamsi (8/5).

Dalam sidang pengadilan nantinya, Anas akan mengahadapi 12 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK.

"Katanya JPU agak banyak, kata Ketua TIMnya, saya baca ada 12 orang, saya kira maksimal dari 12 orang itu, makin bagus, saya hanya berharap proses sidang yang objektif dan adil," ucap Anas kembali.

Anas juga berharap, Presiden SBY dapat diperiksa KPK dan menjadi Saksi fakta atau Saksi yang meringankan untuknya.

"Sebenarnya batas akhir P21 saya besok, saya berharap hari ini Presiden SBY dan Ibas dapat diperiksa sebagai saksi fakta dan saksi meringankan, namun tidak juga diperiksa," tegas Anas memberikan pernyataannya kepada para wartawan.(bhc/dar)



 
   Berita Terkait > Kasus Hambalang
 
  Setelah Kopi Darat Bertiga, Mahfud MD Berjanji Melakukan Advokasi untuk Yulianis
  Anas Urbaningrum: Saya Ingin Diadili Bukan Dihakimi, Apalagi Dijaksai
  Dituntut 15 Tahun dan Denda 500 Juta, Anas Merasa Tidak Adil
  KPK Tahan Tersangka Mahfud Suroso Terkait Kasus Hambalang
  Bendum PDIP Olly Dondokambey Diperiksa KPK Lagi Soal Hambalang
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2