JAKARTA, Berita HUKUM - Santernya isu dugaan suap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur bisa jadi akan meredup. Pasalnya, menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah alat bukti akan adanya suap tersebut sangatlah lemah.

"Kami akan pastikan melakukan tindakan jika ditemukan satu bukti yang cukup kuat. Tetapi kalo lemah kita sulit proses," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi yang bertema "Menguak Kecurangan Pilkada di Indonesia" yang digelar di Media Center DKPP, Jakarta, Kamis (1/8).

Nasrullah pun menjelaskan, bahwa dalam kasus suap KPU Jatim bukti yang ada sangatlah lemah. "Dan alat bukti dalam kasus suap Pilkada Jatim termasuk lemah," ungkapnya.

Untuk itulah, Nasrullah membantah jika pihak tidaklah bekerja. "Karena kita bekerja dalam hal pelanggaran ada dua kategori. Satu temuan dan dua pengaduan," jelasnya.

Seperti diketahui, isu suap KPU Jatim berasal dari seseorang berinisial D, yang saat itu menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kedaulatan (PK) Jawa Timur. Suap dilakukan untuk memuluskan langkah Sekretaris Jenderal PK mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Pernyataan ini terungkap dalam rekaman telepon seluler milik Ketua Umum PK, Denny M. Cillah.

Kepengurusan di kubu PK sendiri terpecah dua. Akibatnya, terdapat dukungan ganda yang diberikan partai tersebut kepada bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur KarSa dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja. Ketua Umum PK Denny M. Cillah mendukung Khofifah-Herman Suryadi Sumawiredja, sedangkan Sekjen PK Restianrick Bachsjirun berpihak pada KarSa.

Andry sendiri membantah tudingan itu. Bahkan, ia menyindir jika uang Rp 3 miliar itu terlalu sedikit untuk menyuap Komisioner KPU Jawa Timur yang berjumlah 5 orang."Standarnya itu Rp 5 miliar. Kalau 3 M tidak cukup dibagi-bagi." ujarnya.(bhc/riz)