BULAN Februari 2015, Jakarta kembali tergenang, dari sumber resmi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedikitnya ada 89 titik rawan genangan yang mengepung ibukota.

Sampai dengan Senin (9/2) data banjir merendam 127 RW mulai berkurang dari hari sebelumnya yang mencapai 333 RW. Jumlah pengungsi mencapai 8.264 jiwa.

Disisi lain banjir Jakarta medio Februari 2015 tersebut juga telah menggenangi kawasan vital, seperti jalan-jlan protokol, bahkan halaman Balaikota dan Istana negara yang merupakan obyek vital bagi keberlangsungan administrasi pemerintahan.

Dalam kondisi Jakarta diterjang banjir, Gubernur DKI Jakarta, yang biasa disapa Ahok, dengan serta merta menyalahkan pihak lain. Beberapa kalangan sangat menyayangkan sikap Ahok, yang hanya bisa berkelit, seharusnya lebih fokus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Saat ini bukanya untuk saling silang sengketa menyalahkan pihak-pihak lain, justru seharusnya Gubernur bisa merangkul berbagai stakeholder yang ada untuk saling bersinergi, termasuk daerah-daerah penyangga, sehingga persoalan banjir ini bisa diatasi dengan maksimal, melalui konsep yang jelas, dan kontinyu.

Gubernur beranggapan penyebab utama banjir yang menggenangi halaman Istana Negara karena tidak berfungsinya pompa. Padahal menurut Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, di DKI Jakarta sendiri, sedikitnya ada 555 pompa air yang tersebar di lima wilayah. Dimana pada saat banjir ratusan pompa air tersebut bisa menyedot air kesungai dan laut terdekat.

Adapun rincian pompa tersebut, ada 149 pompa air di wilayah Jakarta Barat, 100 pompa stationer, 45 pompa mobile, dan 4 pompa underpass. Di Jakarta Pusat ada 120 unit pompa air. Sementara di Jakarta Selatan ada 113 unit pompa. Di Jakarta Timur ada 56 unit pompa, dan di Jakarta Utara ada 17 unit pompa.

Keberadaan pompa – pompa tersebut memang peting, sebagai alternatif untuk mengurangi genangan yang terjadi beberapa titik-titik wilayah di DKI Jakarta. Namun, satu hal yang harus diingat adalah keberadaan saluran/drainase yang ada di wilayah DKI Jakarta harus memiliki fungsi yang maksimal.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan drainase/saluran air yang ada di wilayah DKI Jakarta sebagian besar, ternyata kurang berfungsi secara maksimal. Hal ini bisa kita lihat ketika hujan genangan bertebaran dijalan-jalan, disamping itu terkadang keberadaan drainase/saluran tersebut jutsru dipenuhi dengan sampah, tersumbat.

Sebanyak tiga belas sungai yang melalui wilayah DKI Jakarta, dengan berbagai kondisinya, tidak serta merta DKI Jakarta akan segera terbebas dari persoalan banjir, paling tidak ada upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk memeperkecil resiko dan dampak dari banjir itu sendiri.

Saatnya untuk fokus bekerja, bukan untuk saling silang sengketa, apalagi menyalahkan pihak lain ..!!