JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan di alam demokrasi yang dimasuki Indonesia, setiap orang berhak dan bebas mengikuti kompetisi politik untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga baik anak, menantu, ponakan atau istri pejabat maupun tokoh politik memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi politik.

"Yang tak boleh adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan demi memenangkan pemilihan. Apakah seseorang capable atau tidak menduduki jabatan tertentu, rakyatlah yang menentukan. Tak ada yang salah jika rakyat menganggap orang tersebut mampu, walaupun latar belakangnya dia anak seorang pejabat. Jika orang tersebut menggunakan fasilitas kekuasaan untuk kepentingan memenangkan pemilihan, bisa diproses di Bawaslu. Pengawasan dari rakyat maupun organisasi masyarakat sudah sangat kuat. Jadi, tidak ada yang bisa main-main," ujar Bamsoet saat menghadiri Mukadimah dan Peluncuran NAGARA INSTITUTE, serta rilis Daerah Terpapar Dinasti Politik sebagai Dampak Oligarki Politik, di Jakarta, Senin (17/2).

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini mencontohkan, di Amerika Serikat saja sebagai negara yang sering dipandang leluhurnya demokrasi, sering ditemukan seorang anak mengikuti jejak orang tuanya berjuang di jalur politik. Sebagaimana ditunjukan Presiden Amerika Serikat ke-43 George Walker Bush Jr yang mengikuti jejak ayahnya George H.W Bush Sr yang terlebih dahulu menjadi Presiden Amerika Serikat ke-41. Begitupun Hillary Clinton, istri Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton, yang punya kiprah luar biasa bukan hanya dalam perpolitikan Amerika melainkan juga dunia.

"Karena itu, tidak ada yang salah dari anggota keluarga yang ikut terjun ke politik. Sebagai sebuah bangsa, tugas kita bukanlah menghalangi warga negara maju dalam pencalonan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Tugas kita adalah mengedukasi masyarakat agar tak salah memilih pemimpin. Masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang berkualitas. Karena pada akhirnya, semua ditentukan oleh rakyat saat menggunakan hak pilihnya di bilik suara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini justru memperingatkan bahwa yang menjadi masalah dalam sistem perpolitikan kita bukanlah terlibatnya anggota keluarga dalam politik. Melainkan 'perselingkuhan' antara penguasa dengan pemilik modal yang bisa saja mewakili kepentingan asing. Bahkan yang lebih parah, pemilik modal lah yang melalui orang-orangnya bisa mempengaruhi kebijakan partai politik.

"Tugas penguasa adalah mendistribusikan keadilan secara merata kepada seluruh anak bangsa. Perselingkuhan antara penguasa dengan pemilik modal dan kepentingan asing, membuat distribusi keadilan sosial maupun ekonomi menjadi jomplang. Akibatnya, hanya segelintir orang yang menikmati kue pembangunan, sedang yang lain terpinggirkan. Inilah justru yang harus disoroti," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti bahaya lain dari high cost political dalam pemilihan umum maupun Pilkada. Memang sudah ada sebagian masyarakat yang tak bisa diimingi dengan rupiah, dan lebih senang memperdebatkan ide dan gagasan si calon. Namun disisi lain, kita juga tak bisa menutup mata terhadap masih banyaknya rakyat yang justru semakin pragmatis.

"Akibarnya, tak jarang kandidat dan partai politik tersandera. Ini seperti lingkaran setan yang tak jelas ujung dan akhirnya. Karenanya, menjadi tugas para stake holder dan lembaga kajian intelektual seperti NAGARA INSTITUTE lah untuk ikut serta mengedukasi rakyat sebagai pondasi demokrasi," pungkas Bamsoet.(mpr/bh/sya)