Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Angka Kemiskinan
Angka Kemiskinan Indonesia Bagai Poco Poco
2021-07-19 15:04:03
 

Ilustrasi. Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018).(Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah-langkah Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai 27,54 juta penduduk miskin pada Maret 2021.

Syarief Hasan menilai, kenaikan angka kemiskinan ini menunjukkan tidak efektifnya program Pemerintah. "Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program telah digalakkan Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Namun, hingga kini, program tersebut berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.", ungkap Syarief Hasan.

Memang, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin hingga bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang miskin. Angka ini membuat persentase kemiskinan menjadi 10,14% dari total penduduk Indonesia. BPS menambahkan dalam rilisnya pada Kamis (15/7), jumlah penduduk miskin bertambah mencapai 1,12 juta orang miskin bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendesak Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan agar angka kemiskinan tidak semakin bertambah. "Pemerintah harus segera melakukan langkah yang bisa menekan angka kemiskinan dengan penguatan UMKM, sektor ekonomi kreatif, penekanan angka PHK, hingga keberpihakan pembukaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia", tegas Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan, Pemerintah juga harus menggandeng perusahaan dan industri dalam menekan angka PHK. "Kita melihat bahwa banyak sekali perusahaan dan industri yang melakukan PHK. Kalau hal ini terus berlanjut maka akan semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan berbuntut pada peningkatan angka kemiskinan.", ungkap Syarief Hasan.

Ia pun menyebut, pengelolaan kemiskinan sekarang *seperti poco-poco*. "Dulu, SBY selalu dikritisi dan disebut poco-poco, padahal SBY terbukti bisa menekan kemiskinan dari 17,76% (39,30 juta) turun drastis menjadi 10,96% (27,73 juta) di akhir masa jabatan SBY. Berbeda dengan sekarang, sudah memasuki dua periode namun kemiskinan masih belum menurun signifikan tahun 2020 10,19%, sementara thn 2019 sebesar 9.22% seperti poco-poco.", ungkap Syarief Hasan.

Politisi senior Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk melakukan langkah yang terukur. "Pemerintah harus membuat langkah terukur dengan menanggulangi Pandemi Covid-19 terlebih dahulu. Setelah itu, memulihkan ekonomi nasional dengan menguatkan UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, hingga membuka lapangan kerja baru agar semakin banyak yang bekerja hingga mampu menekan angka pengangguran di Indonesia.", tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Angka Kemiskinan
 
  Angka Kemiskinan Indonesia Bagai Poco Poco
  Legislator Ajak Semua Pihak Kurangi Angka Kemiskinan
  Orang Miskin 4 Tahun Turun 1 Persen, Sementara Orang Kaya Naik 10 Persen
  Melalui 4 Klaster, Angka Kemiskinan Ditargetkan Tinggal 3-4% Pada 2015
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI

Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati?

PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali

HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2