JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Advokat Peduli Perdamaian (APP) C. Suhadi mengatakan, pihaknya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tiga pembawa alat peraga demo yang menampilkan kalimat yang mengandung unsur rasialisme, SARA dan ujaran kebencian. Salah satunya kalimat yang ditampilkan pada alat peraga demo itu, kata Suhadi, cenderung menghina simbol negara dan upaya makar. Bahkan konten-konten tersebut telah beredar luas di sosial media, baik berupa video maupun foto.

"Adapun di dalam video tersebut mereka mengatakan 'Lebih Baik Anies Daripada Presiden Hasil Sindikat', 'Yang Urgent Dilengserin Bukan Gubernur Tapi Presiden Loe', 'Loe Lengserin Anies Kita Lengserin Presiden Loe'. Bahkan akibat hal tersebut ada beberapa netizen yang mengatakan jika tak suka Anies loe keluar dari Jakarta," ujar Suhadi kepada rekan media saat dijumpai mengajukan laporan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jum'at (17/1).

Suhadi menyesalkan jika pernyataan mereka telah mengandung SARA, padahal kita ini kan mempunyai KTP Jakarta, berarti kita adalah warga Jakarta bukan orang luar. Ngapain juga mereka menyuruh kita keluar dari Jakarta, ini kan ibukota Indonesia jadi siapapun berhak untuk tinggal di sini.

"Adapun dalam laporan ini kami menyertakan bukti-bukti video maupun screenshot yang kami peroleh dari media sosial dan telah dimasukkan ke dalam flashdisk. Untuk nama-namanya siapa saja kami belum berani menyebutkan biarkan para penyidik yang menelusurinya," ujar Suhadi.

Ia juga menambahkan, adapun sanksi yang kemungkinan bisa menjerat mereka adalah Pasal 28 Ayat 2 UU ITE atau Pasal 107, 160 KUHP.

"Dengan adanya ini kami berharap agar masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam menyampaikan aspirasi di muka umum. Jangan sampai menyebarkan ujaran kebencian kepada anak bangsa, terlebih persoalan pilpres sudah selesai dan sudah terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang harus kita hormati sesuai dengan kedudukannya," tandas Suhadi yang juga sebagai ketua umum ormas Ninja.

Diketahui, puluhan masa pendemo berkumpul melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu 15 Januari 2020. Aksi itu digelar oleh warga DKI Jakarta dari berbagai elemen masyarakat yang mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir.(bh/amp)