ACEH, Berita HUKUM - Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Kota Langsa yang bekerjasama dengan Yayasan Sheep Indonesia, Kamis (27/3) menggelar diskusi tentang Tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan thema "Tata ruang yang menjamin keberlansungan hidup masyarakat" di Khalifah Hotel Idi Rayeuk, Aceh.

Bupati Aceh Timur yang di wakili Asisten II Drs Muhammad Muktar M.AP dalam sambutannya menyebutkan, Pemerintah Aceh Timur sangat mengapresiasi Asosiasi Jurnalis independen (AJI) Kota Langsa dibantu yayasan Sheep Indonesia yang telah menyelenggarakan Diskusi publik tentang tata ruang, "rencana tata ruang wilayah memang masih banyak kekurangan, namun demikian, Kita terus berupaya untuk memperbaiki tentang pemamfaatan tata ruang yang belum maksimal," pungkasnya.

Dalam diskusi tersebut AJI menghadirkan dua orang nara sumber masing-masing Kaha Fajri dari Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dan Staf Ahli Bupati Ir. Winarno, serta tokoh masyarakat setempat, kedua pemateri terlihat kewalahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta diskusi.

Menurut catatan dari Yayasan sheep terkait Qanun Tata ruang wilayah Aceh belum sejalan sesuai dengan pasal 3 UU No 26 Tahun 2007 dan pasal 141 UURI No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, setidaknya ada 9 Desa bermasaalah dalam tata guna lahan, terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), akibat dari kurang mempertimbangkan status kepemilikan tanah masyarakat.

Hal ini mengakibatkan terjadi konflik pertanahan, antara perusahaan dan masyarakat, antara desa karena tapal batas, bahkan di beberapa Desa/ Gampoeng terjadi penjualan dan penguasaan lahan untuk pembukaan pemukiman baru, serta pembukaan kebun baru yang melibatkan oknum dan beberapa orang yang di anggap tokoh masyarakat yang hanya di putuskan sepihak oleh oknum pemerintah Gampoeng, tanpa melibatkan masyarakat, akibat keterbatasan pemahaman pemerintahan Desa terhadap tata ruang.(bhc/kar)