ACEH-Sebanyak 16 partai politik (parpol) yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Parpol akan memboikot Pemilukada di Aceh, bila permintaan untuk menunda hajatan politik itu tak dikabulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini akan diwujudkan dengan tidak mendaftarkan nama calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dari kubu mereka untuk Pedmilukada tahun ini. Sikap ini mereka sampaikan dalam surat permohon yang disampaikan kepada SBY, pekan depan. Surat itu ditandatangani oleh sebagian pimpinan parpol di Ulee Lheue, Banda Aceh, Sabtu (16/7).

Surat tersebut sudah ditandatangani enam partai lebih dulu, yaitu Partai Aceh, Partai Demokrat, PAN, PKPI, PDI-Perjuangan, dan Partai Hanura. Sisanya 10 partai lagi, akan diantar ke masing-masing alamat ketua partai atau sekretarisnya untuk ditandatangani dan distempel. Dari Partai Aceh, surat itu diteken Sekjennya, Muhammad Yahya, Partai Demokrat langsung ketuanya, Mawardy Nurdin, PKPI diteken ketuanya Firmandez, PAN diteken ketuanya Anwar Ahmad, PDI-P juga diteken ketuanya, Karimun Usman. Sedangkan dari Partai Hanura, diteken Sekretarisnya Mukhlis Mukhtar.

Jika suhu politik yang kian memanas itu tidak dikendalikan, dikuatirkan bisa menimbulkan konflik baru di tengah-tengah masyarakat Aceh. Langkah untuk menurunkan suhu politik yang telah memanas itu adalah dengan menunda Pemilukada. Selain itu, penetapan batas waktu pendaftaran calon dari parpol pada 5 Agustus 2011 yang telah ditetapkan KIP Aceh, dinilai parpol sebagai penetapan sepihak. Alasannya, karena belum ada persetujuan dari DPRA sebagaimana disyaratkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pertimbangan lainnya, Qanun Pilkada yang telah disahkan DPRA pada 28 Juni lalu dalam sidang paripurna, sampai kini belum diteken Gubernur Aceh, dengan dalih eksekutif belum sepakat dengan sebagian isi qanun tersebut. Kondisi itu telah membuat konflik regulasi dalam pelaksanaan pilkada. Para pengurus parpol yang hadir dalam pertemuan itu pun, mendesak Pemilukada perlu ditunda. Saran itu diterima dan disepakati oleh seluruh anggota forum.(tnc/bmo)