Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Wujudkan Swasembada Pangan, Prabowo-Sandi Siapkan Program Redistribusi Tanah untuk Petani
2019-02-02 16:45:06
 

Eddy Soeparno foto bareng pada saat acara bersama Cawapres Sandiaga Uno di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum terwujudnya swasembada pangan dinilai menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan kepemilikan tanah hingga terbukanya keran impor menjadi salah satu penyebabnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Eddy Soeparno mengatakan, pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki kebijakan di sektor pangan dan distribusi tanah yang tepat. Sehingga, janji kampanye Jokowi untuk mewujudkan swasembada pangan tidak terwujud.

"Jika anda melihat kepemilikan tanah saat ini di Indonesia, jutaan hektar berada di tangan beberapa pemilik bisnis, dan ini pada dasarnya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit atau kehutanan yang lainnya. Ini perlu di re-evaluasi," kata Eddy di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).

Eddy menambahkan, persoalan ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi salah satu penyebab mengapa anak-anak muda malas bertani. Akibatnya, dunia pertanian mengalami penuaan lantaran anak-anak muda memilih bekerja menjadi buruh atau di sektor informal lainnya.

Untuk mengatasi persoalan berantai itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu memastikan Prabowo-Sandi akan fokus pada kebijakan redistribusi tanah untuk petani gurem dan petani tak bertanah.

"Kekurangan lahan pertanian akan membuat petani tidak memiliki pilihan lain. Jika berkeliling di negeri ini, kita tidak memiliki petani generasi ke 3 atau 4. Kakek nenek mereka adalah petani, tetapi generasi ketiganya menjadi pekerja di tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua. Begitu mereka tidak bisa bekerja di tanah itu, mereka akan mencari pekerjaan lain, seperti menjadi buruh, dan semua jenis pekerjaan lainnya. Ironisnya di negara ini adalah tenaga kerja di sektor pertanian malah mengalami penurunan upah, dan ini adalah sesuatu yang menurut kami sangat memprihatinkan," kata Eddy.(ps/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Ancaman Krisis Pangan Pasca Wabah Covid-19, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Cepat
  Pemerintah Dinilai Tidak Pro Ketahanan Pangan Saat Pandemi Covid-19
  Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
  Sidak ke Pasar Palmerah, Kapolda Irjen Pol Nana Sudjana: Kami Akan Tindak Tegas Penimbun Bahan Pokok
  Kabareskrim Polri: Stok Bahan Pangan Aman, Masyarakat Tidak Perlu Panik
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perkembangan COVID-19 di Jakarta per 27 Mei 2020

Arab Saudi: Seluruh Masjid akan Kembali Menggelar Sholat Berjemaah Mulai 31 Mei, Kecuali di Mekah

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Dikunjungi Dirbinmas Polda Metro, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Beri Apresiasi

Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2