Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
  Lingkungan
Laut
WALHI Desak Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 | 2023-11-29 12:39:09
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 21 November 2023, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyelenggarakan Diskusi Terfokus dan Terhimpun atau Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgen dan Cepat dengan tajuk "Mekanisme Peraturan Pemerintah 2023 No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut."

Dalam kesempatan, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, Parid Ridwanuddin, hadir sebagai salah satu pembicara yang menyampaikan catatan kritis dan mendesak pencabutan PP No. 26 Tahun 2023 ini. Selain Parid, hadir juga Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan
... .
 Index Lingkungan >>
WALHI Desak Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023

Penanganan dan Mitigasi Karhutla, Komisi IV Dukung KLHK Perbanyak Pelibatan Masyarakat

Panglima TNI: Tanpa Kebersamaan Karhutla Tidak Dapat Diatasi

Proyek PLTS Desa Manamang Kanan dan Manamang Kiri Dikeluhkan Kedua Kades

Luluk Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut

Don't Gas Asia: Masyarakat Sipil Tuntut Upaya Nyata Dekarbonisasi, Bukan Solusi Palsu

Bursa Perdagangan Karbon Harus Dikapitalisasi di Indonesia, Jangan Diatur Asing

ads
 
ads2
 
 
ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2