BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
FBI Selidiki Peretasan Akun Cloud Pesohor
WASHINGTON, Berita HUKUM - FBI sedang memeriksa sejumlah tuduhan yang menyatakan bahwa puluhan akun

Hanya Bahas Transisi, Presiden SBY: Tidak Ada 'Deal' Politik Saat Bertemu Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memberikan keterangan pers seusai bertemu dengan para pimpinan partai p

Presiden SBY Sindir Industri Penyiaran: 'Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono'
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir industri penyiaran di tana

Bupati Sebut Aceh Timur Puji Profesionalisme Guru Pada HUT Hardikda ke 55
ACEH, Berita HUKUM - Dinas pendidikan kabupaten Aceh Timur pada, Selasa (2/9) memperingati Hari Pend

Prajurit TNI dan Polri Ikuti Donor Darah HUT TNI ke-69
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Marset

Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
SAMARINDA, Berita HUKUM - PT. Rumah Rakyat yang terletak di Jl. Sambutan Pelita 4, Kecamatan Samarin

Din Syamsuddin Terpilih Lagi Sebagai Presiden ACRP
KOREA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin yang juga Ketua Umum Majel

Polisi dan Narkoba: Butuh Evaluasi Total
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap p

PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
ACEH, Berita HUKUM - Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara periode

Marzuki Alie Yakin PDIP Konsisten BBM Tidak Naik
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Marzuki Alie yakin dengan konsistensi sikap PDI Perjuangan untu

Ratu Atut Divonis 4 Tahun Penjara, KPK akan Ajukan Banding?
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten nonaktif ahirnya divonis dengan hukuman 4

Ini Kriteria Dirut Pertamina Pengganti Karen yang Diusulkan Hipmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Karen Agustiawan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT

Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
ACEH, Berita HUKUM - Atas nama Gubernur Aceh Ketua Pengadilan Negeri Idi Rayeuk, Nani Sukmawati, SH

Memetik Hikmah dari 'Indonesia Menggugat'
JAKARTA, Berita HUKUM - Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Mr. Siegenbeek van Heukelom, Soekarno

Komandan PMPP TNI Tutup Latihan Bersama TNI dan GPOI US
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan PMPP TNI Brigjen TNI AM Putranto, S.sos mewakili Panglima TNI Jende

Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat
JAKARTA, Berita HUKUM - Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan dua orang notaris mengajukan Pengujian

Pembentukan Law Centre dan Budget Office Terus Dikaji
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI terus mengkaji pembentukan Law Center dan Budget Office untuk menduku

Jadi Anggota DPR, Presiden SBY Minta 7 Menteri Mundur
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta 7 (tujuh) orang menter

Hong Kong Menentang Ketetapan Cina
HONG KONG, Berita HUKUM - Berbagai kelompok pro-demokrasi Hong Kong menyatakan tekad untuk menentang

Newmont Cabut Gugatan, Pemerintah Isyaratkan Siap Berunding
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan tambang tembaga dan batu emas Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV

   
Untitled Document



 Berita Utama >
   
Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014

  Berita Terkini >>
   
FBI Selidiki Peretasan Akun Cloud Pesohor
Hanya Bahas Transisi, Presiden SBY: Tidak Ada 'Deal' Politik Saat Bertemu Jokowi
Presiden SBY Sindir Industri Penyiaran: 'Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono'
Bupati Sebut Aceh Timur Puji Profesionalisme Guru Pada HUT Hardikda ke 55
Prajurit TNI dan Polri Ikuti Donor Darah HUT TNI ke-69

Untitled Document Untitled Document



Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS






















BeritaHUKUM.Com

    Perdata
Putusan Hakim: Pemerintah Lalai Memperhatikan Lingkungan di Samarinda | Wednesday 16 Jul 2014 23:04:41
 
Aksi cukur Gundul usai memenangkan sidang gugatan warga negara.(Foto: BH/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Samarinda Kalimanan Timur (Kaltim) pada sidang gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melalui Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Kementrian ESDM, dan DPRD Kota Samarinda kembali digelar pada Rabu (16/7) untuk mendengarkan putusan Majelis Hakim.

Sidang putusan citizen lawsiut pada ruang utama PN Samarinda pada Rabu, penuh sesak dengan pengunjung sidang yang kebanyakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat, sidang yang dimulai pukul 12.00 Wita siang itu dipimpin langsung oleh ketua Majelis Hakim Sugeng Hiyanto, SH yang juga adalah Ketua PN Samarinda. Dalam amar putusannya memenangkan sebagian gugatan warga negara, karena Majelis Hakim menilai pemerintah telah lalai dalam memeliara dan menjaga lingkungan, sehingga menimbulkan kerugian bagi warga.

"Memutuskan, mengabulkan sebagian gugatan penggugat terhadap penggugat, dan biaya perkara dibebankan kepada tergugat dengan tanggung rente," ucap Sugeng Hiyanto, ketua Majelis Hakim dalam membacakan amar putusannya.

Sidang putusan dengan Hakim yang beranggotakan, Hongkun Otoh, SH dan Yuli Efendi,Sh dan yang dihadiri Kuasa Hukum penggugat Kasmawati dan Rekan, serta Kuasa Hukum tergugat dari Pemerintah, berlangsung hanya 1 jam lebih tersebut Majelis Hakim menilai, akibat kelalaian Pemerintah sehingga banyaknya terjadi banjir dimana-mana sejak tahun 2009 hingga 2013.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim juga mengatakan, akibat kelalain pemerintah menimbulkan banjir dimana seperti banjir lumpur ditanah merah, banjir lumpur di Sungai Kunjang, tewasnya 6 orang anak di kolam tambak akibat galian tambang di Pelita 7 Sambutan Samarinda juga menewaskan 3 orang anak di kolam akibat galian tambang di Sambutan, jelas hakim dalam putusannya

"tergugat telah lalai untuk menyediakan lingkungan bersih dan sehat untuk umum. Memerintahkan tergugat untuk menyediakan lingkungan bersih dan sehat untuk kepentingan umum," ujar Sugeng.

Usai mendengar putrusan, pengunjung sidang yang kebanyakan dari GSM menyambut kemenangan dengan ucapan syukur, Salah seorang Koordinator GSM, Merah Johansyah mengatakan, menyambut baik putusan yang dijatukan Majelis Hakim, walaupun hanya sebagian gugatan yang diterima Majelis Hakim namun belum tahu dari 14 item gugatan tersebut, dengan vonis hari ini kami menyambut baik, jelas Kerah Johansyah.

"Kami menyambut baik putusan oleh majelis hakim, yang kita degar tadi memenangkan sebagian gugatan namun, kami segera minta salinan putusan sehinga dapat mengetahui hasil putusan secara lengkap, dan ini kabar baik dan ini merupakan kemenangan masyarakat samarinda dan dapat menjadi batu loncatan untuk perubahan Samarinda secara meyeluruh," ujar Johansyah.

Kuasa huku penggugat Kasmawati mengatakan bahwa, ini merupakan kemenangan besar Warga Samarinda sehingga pemerintah perlu evaluasi lagi izin-izin tambang yang ada di Samarinda dan harus mengawasi pelaku usaha tambang yang ada di Samarinda, mengawasi reklamasi tambang yang ada dan memastikan tidak ada ancaman lagi, pencemaran bagi warga masyarakat, ujar Kasmawati.

"Dengan putusan hari ini pemerintah dinyatakan lalai dan perbuatan melawan hukum terbukti," terang Kasmawati.

Ucapan syukur atas kemenangan gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) beberapa orang kordinator Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melakukan aksi cukur gundul didepan pintu masuk PN Samarinda. (bhc/gaj)


Bookmark and Share
 

Putusan Hakim: Pemerintah Lalai Memperhatikan Lingkungan di Samarinda | Wednesday 16 Jul 2014 23:04:41

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Samarinda Kalimanan Timur (Kaltim) pada sidang gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melalui Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Kementrian ESDM, dan DPRD Kota Samarinda kembali digelar ...

Ada Apa Bupati Malinau Larang Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan Bandara Long Ampung | Sunday 29 Jun 2014 22:14:48

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kawasan Perbatasan oleh pemerintah yang dijadikan beranda terdepan bangsa seharusnya dengan perhatian ekstra dari pemerintah, dari segi fasilitas infrastruktur darat juga udara demikian juga dengan hak-hak warga masyarakat perlu diperhatikan, jangan dikebiri dengan melarang warganya untuk menuntut hak ganti rugi lahan warg ...

Masalah Pinang Babaris yang Dibangun Hotel Ibis & Mercuri Terus Dipersoalkan Sindoro | Friday 27 Jun 2014 23:46:45

SAMARINDA, Berita HUKUM - Komplek Pinang Babaris atau yang lebih dikenal Kaltim, yang terletak di Jalan Pinag Babaris yang merupakan bekas Yayasan / Sekolah Cina “Tjong Hwa Kwan” / Tjong Hwa Tjong Hwee” tetap dipersoalkan oleh mantan alumni sekolah tersebut Sindoro, dengan kembali melaporkan kasus stempel palsu, yang diduga dilakukan oleh Ketua Kom ...

Putusan Janggal, Mintarsih Akan Laporkan Hakim ke KY | Friday 13 Jun 2014 07:17:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Boss Gamya Taxi Mintarsih Latief memastikan segera melaporkan Hakim Soeprapto ke Komisi Yudisial (KY) karena dinilai berpihak pada penggugat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Purnomo Prawiro melawan Mintarsih dan keluarga. Majelis hakim yang diketuai Soeprapto dalam putusan yang dibacakan, Rabu (11/6) meng ...

Kasus Taxi Blue Bird, Mintarsih Yakin Keadilan Masih Ada di Indonesia | Monday 09 Jun 2014 21:15:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Bos PT Gamya, Mintarsih A. Latief, memang tidak ada pilihan selain harus yakin bahwa hukum masih berjalan sebagaimana mestinya mengingat akhir-akhir ini dia disibukkan gugatan hukum antara dirinya dengan Pimpinan PT Blue Bird Taxi, Purnomo Prawiro yang tak lain adik kandungnya sendiri. Keduanya mengawali usaha taksi dengan p ...

Isak Tangis Warnai Eksekusi Lahan dan Rumah Warga Jalan Diponogoro Samarinda | Tuesday 20 May 2014 03:26:22

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jurusita Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Senin (19/5) melakukan eksekusi lahan dan rumah tempat tinggal warga Rt 13, di Jalan Pangeran Diponegoro, Gang Musyawarah, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, yang akhirnya dilakukan walaupun pemilik rumah dengan ratusan warga yang sejak ...

Sewenang-wenang, Rektor UNTAG '45 Jakarta Digugat ke PTUN | Monday 05 May 2014 14:00:16

JAKARTA, Berita HUKUM - LBH Jakarta hari Jumat (2/5) lalu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. LBH Jakarta sendiri mewakili 8 (delapan) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang diberikan skorsing tidak masuk akal selama 6 (enam) semester atau mak ...

Pengadaan CT-SCAN RS Pirngadi Medan Merugikan Negara hingga 3 Miliar | Monday 28 Apr 2014 10:44:55

MEDAN, Berita HUKUM - Empat pelaku usaha penyedia alat kesehatan di Medan terbukti melakukan persekongkolan dan persaingan semu dengan panitia pengadaan pada proses tender alat CT-SCAN (computerized tomography) untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Pirngadi Kota Medan.

Keempat pelaku usaha tersebut adalah CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Faz
...

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Petani Gondangtapen | Tuesday 22 Apr 2014 21:42:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta hari ini membacakan putusan gugatan 8 petani Gondangtapen, terhadap Kementerian Kehutanan & PT Holcim Indonesia Tbk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan para petani dan tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan ...

MUI Pusat Pertanyakan Keberadaan LBH MUI Kota Tangerang | Monday 21 Apr 2014 23:02:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan calon jamaah umroh asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan kecewa, pasalnya niatnya untuk berangkat umroh terganjal alasan tiket yang dipesan pada biro perjalanan hangus.

Sebanyak 45 orang jamaah pimpinan H. Muhammad Fajri yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurit, Desa Palamitan Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabu
...



Next Last


Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar

PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru

Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung

Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya

Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat

BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014

Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi

Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat

Panglima TNI Beri Pembekalan Anggota DPR RI

Pertamina Region I Tidak Serius Awasi SPBU Nakal di Aceh

JHM Mendesak Kanal di Tapin Segera Ditutup

Jaksa Agung: Pemulihan Aset Negara Sejajar dengan Pemberantasan Korupsi
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com