BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
BOGOR, Berita HUKUM - Perpecahan di internal petinggi DPP PPP akhirnya tercapai kesepakatan Islah ke

Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), masih terus berjuang untuk m

MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, terpidana 18

Penerimaan Pajak dari Sektor Minerba Tidak Optimal
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan kajian optimalisasi penerimaan pajak dengan studi kasus pertamba

Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri, S.Ag, dipastikan akan mulus meleng

Ruhut Sitompul: SBY Jadi King Maker, Akan Ada Capres yang Jadi Korban
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat disebut tengah membangun poros baru untuk menghadapi pemilu

Kembali, Gamawan Fauzi Membantah Terlibat Kasus Korupsi e-KTP
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah, memiliki keterlibat

Kadisdukcapil DKI: Proyek e-KTP Kacau Balau
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea mengak

Shakespeare 'Ikon Budaya' di Luar Negeri
LONDON, Berita HUKUM - William Shakespeare menjadi ikon budaya terbesar di Inggris, menurut hasil su

Aliansi Media Online (AMOI) Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Pengancaman Wartawan
ACEH, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Aliansi Media Online dan Telekomunikasi Indonesia (AMOI) Provinsi

Laka Lantas Bus Harapan Indah, Supir Bus dan Truk Menghilang
ACEH, Berita HUKUM - Bus Super Executive Harapan Indah BL 7391 AA dari Banda Aceh tujuan Medan (Sumu

IWO Minta Aparat Kepolisian Segera Proses Kaur Desa 'Biadab'
ACEH, Berita HUKUM - Ikatan Wartawan Online (IWO) mengecam keras tindakan kebiadaban yang dilakukan

Ada Korban Lain Lagi dari TK JIS yang Melapor ke KPAI
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi cabul terhadap murid TK JIS ternyata tidak hanya di alami korban AK saj

Rahimah Ib Pimpin Kepengurusan FAM Medan
MEDAN, Berita HUKUM - Rahimah Ib, anggota Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia, terpilih secara aklam

Inilah Tip Penting Memilih Toko Online
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bisnis online. Selain tidak membutuhka

Inilah Kronologi Sodomi Bocah TK JIS oleh 2 Tersangka
JAKARTA, Berita HUKUM - Kronologi perbuatan asusila pada aksi sodomi 2 orang petugas cleaning servic

Korupsi e-KTP, KPK Harus Dalami Aspek Perangkat Teknologinya
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tersangka k

FITRA Tuding Jokowi Lakukan Pembiaran Banyaknya Anggaran Ganda APBD
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara

Golkar Sebut Dua Syarat Cawapres ARB
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan siapapun calon waki

KPU Provinsi Jabar Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2014
BANDUNG, Berita HUKUM - Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tela

   
Untitled Document



 Berita Utama >
   
Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan
Kembali, Gamawan Fauzi Membantah Terlibat Kasus Korupsi e-KTP
IWO Minta Aparat Kepolisian Segera Proses Kaur Desa 'Biadab'

  Berita Terkini >>
   
Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
Penerimaan Pajak dari Sektor Minerba Tidak Optimal
Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan

Untitled Document Untitled Document



Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS






















BeritaHUKUM.Com

    Perdata
PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Petani Gondangtapen | Tuesday 22 Apr 2014 21:42:53
 
Ilustrasi Petani gondangpaten.(Foto: BeritaHUKUM.com/Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta hari ini membacakan putusan gugatan 8 petani Gondangtapen, terhadap Kementerian Kehutanan & PT Holcim Indonesia Tbk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan para petani dan tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Sekep Menhut.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.367/Menhut-II/2013 tentang penunjukan kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT. Semen Dwima Agung, yang terletak di desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur seluas 724,23 Hektar, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2013 sebagai objek sengketa.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa," para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, karena tidak ada bukti akan alas hak penguasaan warga atas lahan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tersebut," ujar ketua majelis hakim di PTNU Jakarta Selasa (22/4).

Atas putusan ini, sekitar 60 (enam puluh) warga Ringinrejo yang menghadiri pembacaan putusan tersebut merasa kecewa, karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi faktual keberadaan masyarakat yang mengelola selama 17 tahun lamanya di atas tanah bekas perkebunan Gondangtapen.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut sangat berbeda dengan perkara lain yang juga pernah ditangani PTUN DKI Jakarta. Pada perkara No: 25/G/2013/PTUN.JKT, sebanyak 13 (tiga belas) warga Desa Tumbrep, Kabupaten Batang ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, meski tak memiliki alas hak yang sah atas tanah (yang ketika itu menjadi objek sengketa) seluas 89,9 Ha.

"Putusan ini menjadi bukti kegagalan Majelis Hakim, serta pengadilan dalam membaca konstruksi relasi antara petani-penggarap lahan sebagai rakyat yang harus mendapat perlindungan hukum (rechtsbescherming) dari Kemenhut selaku penguasa, termasuk hak untuk men-challenge jika ada tindakan penguasa yang dinilai merugikan rakyat," ujar Andi Muttaqien, dari Divisi Advokasi Hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang ikut mengadvokasi warga.

Menurutnya, majelis Hakim seharusnya melihat jaminan konstitusi atas kepastian hukum yang adil. Peradilan perlu mempertimbangkan dengan seksama didasarkan prinsip keadilan hak gugat dari rakyat, karena hanya peradilan TUN yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang timbul akibat tindakan hukum TUN.

Mengenai syarat hak gugat yang harus dikaitkan dengan syarat kepastian hak penggugat justru tidak diatur dalam UU PTUN. Sebaliknya, jika dilihat dari rangkaian norma dalam UU Peradilan TUN, justru yang terutama harus dibuktikan di PTUN adalah keabsahan tindakan hukum TUN pejabat TUN dari aspek wewenang, prosedur dan substansi.(bhc/dar)


Bookmark and Share
 

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Petani Gondangtapen | Tuesday 22 Apr 2014 21:42:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta hari ini membacakan putusan gugatan 8 petani Gondangtapen, terhadap Kementerian Kehutanan & PT Holcim Indonesia Tbk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan para petani dan tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan ...

MUI Pusat Pertanyakan Keberadaan LBH MUI Kota Tangerang | Monday 21 Apr 2014 23:02:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan calon jamaah umroh asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan kecewa, pasalnya niatnya untuk berangkat umroh terganjal alasan tiket yang dipesan pada biro perjalanan hangus.

Sebanyak 45 orang jamaah pimpinan H. Muhammad Fajri yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurit, Desa Palamitan Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabu
...

Tebang Baliho, Satpol PP Pekanbaru Digugat ke Pengadilan | Tuesday 15 Apr 2014 18:00:52

PEKANBARU, Berita HUKUM - Akibat memotong tiang baliho milik salah satu pengusaha advertising berinisial PT. DE beberapa waktu silam, Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru, digugat ke pengadilan.

"Saat ini proses hukumnya sudah memasuki pemanggilan kedua. Minggu yang lalu, tepatnya hari kams, pihak kita itu dipanggil untuk mengi
...

PT Solid Black Gold Digeledah, Ravi Ungkapkan Ada Upaya Kriminalisasi | Saturday 05 Apr 2014 20:20:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar belasan penyidik dari Polda Metro Jaya dari Direktorat KRIMSUS (SUBDIT SUMDALING) yang diketuai oleh Ferdy menggeladah kantor PT Solid Black Gold yang beralamat di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Pusat dan melakukan penyitaan di tempat.

"Terus terang saya terkejut, karena tiba-tiba digeledah seperti itu tanpa ada
...

Sidang Gugatan Blue Bird Tegang, Hotma Selalu Memotong Kesaksian | Thursday 03 Apr 2014 22:18:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Utama Taksi Gamya Mintarsih A. Latief mengatakan. "Sering dan banyak banget hakim mengetukan palu karena ribut terus, tidak terhitung. Kuasa hukum Blue Bird, Hotma kerap memotong sehingga mengintervensi saksi. Pihak pengacara saya sempat marah. Terjadi debat besar, sampai hakimnya juga ketok-ketok palu terus," ujar ...

Ganti Rugi Lahan Bandara Long Ampung 'Harga Mati' | Thursday 03 Apr 2014 06:35:39

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tuntutan ganti rugi puluhan warga Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur yang berada pada daratan Apau Kayan yang berbatasan Langsung dengan Negeri Jiran Malaysia, mereka tergabung dalam Solidaritas Warga Korban Penggusuran Lahan Bandara Long Ampung, mengatakan tetap akan menuntut Pemerintah ...

Dirut PT GNR Didakwa Menipu Konsumen 681 Orang | Tuesday 25 Mar 2014 19:18:21

SAMARINDA, Berita HUKUM - Terdakwa Direktur Utama PT. Garuda Nusantara Reality (GNR) Nur Salim Bin Katmijo (45) dalam sidang perdana pada Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (25/3) untuk mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Suprianto, SH terkait kasus penipuan dalam pengembangan perumahan yang merugikan kon ...

‪Penasehat Hukum Keberatan, Sita Jaminan Lahan Sengketa Pengadilan Hanya Berdasarkan Surat Fotocopy | Monday 24 Mar 2014 22:55:51

SAMARINDA, Berita HUKUM - Suasana menegangkan pada Senin (24/3) sekitar pukul 07.30 Wita, warga RT. 27 gang Kasturi Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) sudah berbondong-bondong datang ke lokasi lahan milik Suryadi, dkk yang menjadikan obyek sengketa yang akan dilakukan sita jaminan oleh Panitera P ...

Senin! Ratusan Warga Duduki Lokasi Yang Akan Dilakukan Sita Jaminan di Gang Kasturi Samarinda | Saturday 22 Mar 2014 17:45:41

SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Sugeng Hiyanto, SH yang sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim dalam kasus perkara perdata No. 50/Pdt.G/2013/PN. Smda, dengan Jehezkiel Rachmad Timotius selaku Penggugat melalui kuasa hukumnya H. Idrus Arsuni, SH melawan Suryadi dan kawan-kawan, di ...

Sabam Leo Batubara Jadi Saksi ‎​Sidang Blue Bird Vs Gamya | Thursday 20 Mar 2014 20:27:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Belum berakhir sengketa antara pemegang saham di Blue Bird, sidang gugatan yang dilayangkan PT Blue Bird Taxi terhadap PT Gamya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang kali ini, bos PT Gamya, Mintarsih A Latief selaku tergugat menghadirkan 3 orang saksi ahli yang meringankan, yang salah satu sak
...



Next Last


Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah

Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres

MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum

Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan

Kembali, Gamawan Fauzi Membantah Terlibat Kasus Korupsi e-KTP

IWO Minta Aparat Kepolisian Segera Proses Kaur Desa 'Biadab'

Ada Korban Lain Lagi dari TK JIS yang Melapor ke KPAI

Inilah Kronologi Sodomi Bocah TK JIS oleh 2 Tersangka

Korupsi e-KTP, KPK Harus Dalami Aspek Perangkat Teknologinya

FITRA Tuding Jokowi Lakukan Pembiaran Banyaknya Anggaran Ganda APBD

Golkar Sebut Dua Syarat Cawapres ARB

Kartini Masa Kini, Berjuang Lawan Korupsi
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com