Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pimpinan Berhenti Sementara karena Menjadi Tersangka untuk Menjaga Wibawa KPK
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang No

Kemenkum HAM Sulit Tentukan Syarat Remisi
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menyatakan syarat pemberian remisi

Grace Natalie Ketua Umum PSI Hadiri Silaturahmi Tokoh Bangsa ke 7
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara silaturahmi Tokoh Bangsa yang ke-7 dengan tema 'Problematika Bangsa da

Kapolda Aceh Tinjau Komplek Griya Bhayangkara Asri I
ACEH, Berita HUKUM - Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Mochamad Husein Hamidi di dampingi Kapolres Langsa A

Waspadai Ancaman Puting Beliung Hingga April Mendatang
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagian besar wilayah di Indonesia mulai masuk musim pancaroba yaitu dari m

Musnahkan 50 Kilo Sabu, Amankan Tiga WN Tiongkok dan Satu WN Nigeria
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika kembali dilakukan BNN

Kapolda Aceh Sosialisasi Bahaya Narkoba Pelajar MUQ Langsa
ACEH, Berita HUKUM - Kapolda Aceh Irjen Polisi Drs. Husen Hamidi di bantu Badan Dayah Provinsi Aceh,

Pembunuhan TNI Kodim 0103 Aceh Utara Mengusik Perdamaian Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Kasus pembunuhan dua anggota intel TNI dari Kodim 0103/Aceh Utara sudah mengusi

Aktivis Minta Pemerintah Aceh Mediasi dengan Kelompok Bersenjata
ACEH, Berita HUKUM - Aktivis mahasiswa Aceh Utara mengharapkan pemerintah Aceh, segera memediasi kel

Wawali Gorontalo: Bonus 3 Juta yang Menangkap Pencuri Bunga
GORONTALO, Berita HUKUM - Wakil Walikota (Wawali) Gorontalo, Budi Doku membuka sayembara bagi yang

Presiden Dianggap Lakukan Abuse of Power Jika Budi Gunawan Tak Dilantik
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara senior OC Kaligis mengatakan presiden Joko Widodo bisa terjebak da

Asupan Harian Omega 3 pada Anak Indonesia Masih di Bawah Rekomendasi WHO
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Unilever Indonesia bersama dengan Pro

Perangi Narkoba, Pramuka Dirikan Satgas 'Pantas Juara'
JAKARTA, Berita HUKUM - Jumlah pengguna di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Data tahun 2014

Arab Saudi Lancarkan Serangan Militer di Yaman
YAMAN, Berita HUKUM - Militer Arab Saudi tengah melancarkan operasi serangan terhadap pemberontak Ho

Inilah Organisasi Baru Kementerian Kesehatan Sesuai Perpres No. 35 Tahun 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kabinet Kerja periode tahu

Sudah 116 Anggota DPR Dukung Hak Angket Menkum HAM
JAKARTA, Berita HUKUM - Usulan pengajuan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya resmi

Polri Resmi Mulai Izinkan Polwan Gunakan Jilbab
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan izin penggunaa

Rebut Pistol, Polisi Aceh Tewas Ditembak Bandar Narkoba
ACEH, Berita HUKUM - Anggota Polres Pidie, Bribda Said M Riza ditemukan tewas di Gampong Pulo Ie Ben

Dandim 0503/JB, Riksawan: Bantuan Pertamina Sangat Bermanfaat Bagi Pendidikan
Berita HUKUM - Pendidikan sebagai dasar pembentukan moral manusia yang berkarakter senantiasa menjad

Geraklih Bongkar Borok Ahok, Desak Presiden Cabut Izin PT APG
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Kerusakan

   


 Berita Utama >
   
Kemenkum HAM Sulit Tentukan Syarat Remisi
Grace Natalie Ketua Umum PSI Hadiri Silaturahmi Tokoh Bangsa ke 7
Waspadai Ancaman Puting Beliung Hingga April Mendatang
Musnahkan 50 Kilo Sabu, Amankan Tiga WN Tiongkok dan Satu WN Nigeria
Wawali Gorontalo: Bonus 3 Juta yang Menangkap Pencuri Bunga
Presiden Dianggap Lakukan Abuse of Power Jika Budi Gunawan Tak Dilantik

  Berita Terkini >>
   
Pimpinan Berhenti Sementara karena Menjadi Tersangka untuk Menjaga Wibawa KPK
Kemenkum HAM Sulit Tentukan Syarat Remisi
Grace Natalie Ketua Umum PSI Hadiri Silaturahmi Tokoh Bangsa ke 7
Kapolda Aceh Tinjau Komplek Griya Bhayangkara Asri I
Waspadai Ancaman Puting Beliung Hingga April Mendatang

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Perdata
Sarat Permainan, MPH Datangi Gedung Komisi Yudisial | Wednesday 25 Mar 2015 14:58:24
 
Ilustrasi. Gedung KY di geruduk massa sekitar puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hukum (MPH).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah aktivis dari Masyarakat Peduli Hukum (MPH) mendatangi Gedung Komisi Yudisial (KY) di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat. Para aktivis MPH ini bermaksud menanyakan laporan mereka soal hakim Soeprapto yang belum juga diproses oleh KY, padahal sudah lewat 93 hari laporan mengenai kesewenang-wenangan yang menimpa Mintarsih A. Latief sudah disampaikan.

Ketua Dewa Made Pramicko mengatakan, fenomena tentang Hakim “nakal” dalam pemalsuan dan permainan putusan perkara, dimana hakim yang seharusnya menjadi benteng terakhir tegaknya keadilan justru memperalat hukum sebagai kendaraan untuk mendzolimi.

"Maraknya hakim “nakal” di Indonesia tidak begitu mengherankan. Sebab, profesi hakim merupakan suatu jabatan yang paling leluasa dalam menggunakan hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain," ujar Dewa, kepada wartawan di Gedung KY, Rabu (25/3).

Diungkapkan Dewa, tertangkapnya sejumlah hakim “nakal” atas perkara korupsi dan tindakan menerima suap merupakan pelanggaran kode etik yang tidak hanya merendahkan martabat penegakan hukum di Indonesia, melainkan juga telah mencoreng nama baik negara Indonesia yang memproklamirkan diri kepada dunia sebagai negara hukum.

"Tidak sedikit contoh putusan-putusan hakim di Indonesia yang dianggap telah mencederai rasa keadilan rakyat, salah satu diantaranya adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dr. H. Soeprapto, SH., M.Hum, yang memvonis mantan direktur PT. Blue Bird Taxi, Mintarsih A Latief, melakukan tindak perbuatan melawan hukum," bebernya.

Menurutnya lagi, kebobrokan hakim Soeprapto menghukum Mintarsih A. Latief untuk mengembalikan gaji dan THR selama puluhan tahun ia bekerja di PT Blue Bird Taxi yakni sebesar Rp40 miliar. Ironisnya, putusan hakim Soeprapto yang tanpa di ikuti bukti otentik tersebut juga mewajibkan Mintarsih A. Latief membayar kerugian immaterial kepada pihak penggugat Purnomo Prawiro sebanyak Rp100 miliar.

"Sehingga total yang harus dibayar Mintarsih A. Latief kepada Purnomo Prawiro sebesar Rp140 miliar.
Sebagaimana diketahui pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 17/6/2014 lalu, Ketua Majelis Hakim Soeprapto melalaikan otentifikasi bukti, serta menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP. Padahal pasal yang digunakan Hakim Soeprapto untuk menjerat Mintarsih A. Latief telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi," papar Dewa.

PUTUSAN PESANAN

Ditegaskannya, keputusan Majelis Hakim jelas telah mencederai rasa keadilan rakyat. "Oleh karena itu kami Masyarakat Perduli Hukum meminta kepada Komisi Yudisial dan penegak hukum lain di indonesia untuk memperhatikan lima kejahatan Soeprapto dalam menangani kasus yang memenangkan bos PT. Blue Bird Taxi. Pertama, Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus sengketa PT Blue Bird Taxi pada 17/6/2014 memutuskan Mintarsih A. Latief bersalah tanpa disertai alat bukti yang valid. Kuat dugaan bahwa putusan hakim Soeprapto adalah putusan “pesanan” pihak penggugat."

"Kedua, putusan hakim Soeprapto tidak berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku yakni pasal 310 dan 311 KUHP (telah dihapus MK). Terkait dengan hal ini dan beberapa pertimbangan yang lain, kami menilai Ketua Majelis hakim Soeprapto diduga kuat telah menerima sesuatu dari pihak bos PT Blue Bird Taxi, Purnomo Prawiro."

Ketiga, kami menduga pengadilan dan hakim Soeprapto tidak independen dan tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Padahal untuk menjamin impartiality dan fairness dalam memutus perkara, pengadilan dan hakim harus independen tidak hanya terhadap kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara."

"Keempat, putusan hakim Soeprapto dianggap melukai nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat hal itu dapat dibenarkan karena mengacu pada pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Tentu putusan hakim Soeprapto sangat mengkhawatirkan seluruh pekerja dan buruh se-Indonesia, pasalnya dalam persidangan putusan diatas hakim dapat meminta pekerja/ buruh untuk mengembalikan hak gajinya kepada perusahaan tempat buruh tersebut bekerja."

"Kelima, keputusan yang dihasilkan Ketua Majelis Hakim Soeprapto dalam kasus yang ditanganinya ini sangat jauh dari rasa keadilan karena telah terdapat kepentingan pribadi atau intervensi dari luar. Dengan demikian hakim Soeprapto telah menyalah gunakan jabatannya sebagai hakim (abuse of power), sehingga selain merugikan pihak yang di dzalimi (Mintarsih A. Latief), keputusan Soeprapto telah merusak sistem hukum dan mengacaukan penegakan hukum di Indonesia," ulas Dewa.

Terkait dengan hal ini MPH mendesak kepada:

1. Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan penyelidikan kepada hakim Soeprapto yang mendzolimi Mintarsih A Latief, bertindak tidak adil, serta lalai dalam memvalidasi bukti, dan bahkan tanpa mendasarkan keputusan-keputusannya pada Undang-Undang hukum yang berlaku.

2. Meminta kepada Komisi Yudisial (KY) untuk turut segera mungkin mengakomodir laporan yang telah kami berikan.

3. Mendesak Komisi Yudisial (KY) mengkaji putusan hakim Soeprapto terkait pasal 310 dan 311 KUHP yang telah di hapus oleh MK untuk melakukan kajian ulang, sebab pasal diatas telah digunakan Ketua Majelis Hakim Soeprapto untuk memutus perkara, dan memvonis Mintarsih A Latief bersalah.

4. Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan penyelidikan kepada Hakim Soeprapto yang mendzolimi Mintarsih A. Latief, bertindak tidak adil, serta lalai dalam memvalidasi bukti, dan bahkan tanpa mendasarkan keputusan-keputusannya pada Undang-Undang hukum yang berlaku.

5. Menghimbau kepada seluruh buruh/pekerja di perusahaan se-Indonesia untuk turut menolak putusan hakim Soeprapto yang mewajibkan Mintarsih A. Latief mengembalikan gaji/ hak yang ia dapat selama puluhan tahun bekerja dan membesarkan perusahaan.

Demi menghasilkan produk-produk hukum yang jernih dan adil, Indonesia membutuhkan hakim yang jujur, independen, dan amanah. Sebab hakim merupakan Wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan keadilan, dan kebenaran.

Dengan terus tertundanya laporan mereka, MPH mencurigai adanya permainan terkait kasus ini. "Kami mencurigai memang ada permainan oknum di KY yang sengaja bermain kotor dalam kasus ini. Kami akan datang lagi dengan massa MPH dan kaum buruh," pungkas Dewa.

Anehnya, Kepala Seksi Pengawasan Hakim, Agus mengaku belum menerima laporan tersebut. "Saya belum pernah menerima laporan (Mintarsih A. Latief) itu, belum pernah ada di meja saya," ujar Agus singkat.(rls/bh/sya)


Bookmark and Share
 

Sarat Permainan, MPH Datangi Gedung Komisi Yudisial | Wednesday 25 Mar 2015 14:58:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah aktivis dari Masyarakat Peduli Hukum (MPH) mendatangi Gedung Komisi Yudisial (KY) di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat. Para aktivis MPH ini bermaksud menanyakan laporan mereka soal hakim Soeprapto yang belum juga diproses oleh KY, padahal sudah lewat 93 hari laporan mengenai kesewenang-wenangan yang menimpa Mi ...

BPN, PTPN I Dibantu Polres Ukur Ulang Tapal Batas HGU Kebun Tualang Sawit di Aceh | Friday 20 Mar 2015 02:22:38

ACEH, Berita HUKUM - PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) atau PTPN I Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Aceh Timur, tokoh masyarakat dan warga Desa Buket Seleumak, kecamatan Birem Bayeun, kabupaten Aceh Timur yang dibantu personil jajaran Polres Langsa pada, Kamis (19/3) melakukan pengukuran ulang tapal batas Hak Guna Usaha (HGU) K ...

Sidang Majelis Pertanyakan, Dana Bansos PemprovSu untuk Gereja GKPI Sei Semayang Medan | Monday 16 Mar 2015 14:16:47

MEDAN, Berita HUKUM - Pembagunan rumah dinas Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sei Semayang, resort Sunggal, Medan, disinyalir menjadi ajang cari keuntungan bagi oknum-oknum panitia pembagunan. Pasalnya, dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (PemprovSu) sebesar Rp.250 juta, sebagian tidak jelas peruntukkanny ...

Gara-Gara Gugatan Merk, Ijin Aspal Blue Bird Terbongkar | Wednesday 11 Mar 2015 14:54:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Terbongkarnya dugaan penggunaan ijin armada taksi PT BLUE BIRD TAXI ini muncul dalam sidang sengketa MERK/ LOGO BURUNG BIRU saat salah seorang penggugat yang juga pemegang saham di perusahaan “Taksi Biru”, Mintarsih, mengungkapkan kecurigaannya atas operasional perusahaan seperti yang diklaim pihak PURNOMO PRAWIRO CS.

Mi
...

Pemerintah: Aturan Pendaftaran Permohonan Arbitrase Internasional sesuai Tata Cara Hukum Perdata | Tuesday 10 Mar 2015 07:08:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Pendaftaran permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional memang sudah menjadi kewenangan pengadilan negeri sesuai tata cara hukum perdata dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena itulah, dalil yang diungkapkan Direktur PT. Indiratex Spindo, Ongkowijoyo Onggowarsito dalam mengajukan pengujian Undang-Undan ...

DPR dan Pemerintah: UU Yayasan untuk Mengembalikan Fungsi Yayasan | Wednesday 25 Feb 2015 09:19:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan - Perkara No. 5/PUU-XIII/2015 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (24/2) siang. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut, DPR yang diwakili oleh anggota Komisi III DPR Ju ...

KONI Mengklarifikasi dan Meluruskan Permasalahan 5 Ring pada Logonya | Wednesday 11 Feb 2015 06:05:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendapat berbagai pertanyaan mengenai kasus perselisihan logo KONI yang menggunakan gambar 5 Ring dari anggota maupun media, tentang keabsahan penggunaan gambar 5 ring /lingkaran pada logo KONI, yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan suatu tindakan yang melanggar hak cipta.
...

PT Blue Bird Taxi Gugat PT Blue Bird Sebesar Rp6,6 Triliun | Monday 09 Feb 2015 16:42:39

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird Taxi melayangkan gugatan hukum kepada PT Blue Bird, Tbk atas penggunaan merk atau logo burung biru yang belum lama ini melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana dengan kode BIRD di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tidak tanggung-tanggung, PT Blue Bird Taxi menggugat PT Blue Bird, Tbk se
...

Kasus Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief Difitnah | Tuesday 03 Feb 2015 17:27:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Perseteruan antar pemilik saham di PT Blue Bird Taxi yang merupakan induk dari PT Blue Bird Tbk sepertinya masih akan terus berlanjut. Salah satu pemegang saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief mensinyalir adanya upaya menghilangkan atau menutupi keberadaan PT Blue Bird Taxi yang diduga dilakukan Dirut PT Blue Bird, ...

Mintarsih Laporkan Hakim Soeprapto ke Bawas MA | Thursday 15 Jan 2015 00:59:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Keadilan harus diperjuangkan, sehingga guna menggapai keadilan, Mintarsih A Latief alias Mintarsih Listiani terus berjuang dengan melaporkan salah seorang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Soeprapto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). "Keadilan harus diperjuangkan, agar tidak diabaikan, lalu ...





Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Kemenkum HAM Sulit Tentukan Syarat Remisi

Grace Natalie Ketua Umum PSI Hadiri Silaturahmi Tokoh Bangsa ke 7

Waspadai Ancaman Puting Beliung Hingga April Mendatang

Musnahkan 50 Kilo Sabu, Amankan Tiga WN Tiongkok dan Satu WN Nigeria

Wawali Gorontalo: Bonus 3 Juta yang Menangkap Pencuri Bunga

Presiden Dianggap Lakukan Abuse of Power Jika Budi Gunawan Tak Dilantik

Perangi Narkoba, Pramuka Dirikan Satgas 'Pantas Juara'

Sudah 116 Anggota DPR Dukung Hak Angket Menkum HAM

Polri Resmi Mulai Izinkan Polwan Gunakan Jilbab

Ratusan Aparat Gabungan Dikerahkan Kepung Nisam Antara, Aceh Utara

Kapolda Irjen Pol Husen Hamidi Pastikan Aceh Aman

Sarat Permainan, MPH Datangi Gedung Komisi Yudisial
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com