Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan t

Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin serah terima jabatan Komanda

PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah dalam keterangannya memperkuat keterangan dari Pihak Terkait se

Bahas Keamanan Negara, Presiden Panggil Panglima, Kepala Staf TNI, dan Kapolri
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (22/10) siang, di Istana Merdeka, Ja

Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kreditur Ke-1 (25/9) Tachiana Sumampouw (Dalam Pailit) hadir, yang had

Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain
SAMARINDA, Berita HUKUM - Paket proyek pembangunan Polder Semani Tahap II dengan program multiyeard

Lewat Album Fragmen Siti Nurhaliza Kembali Diatas Panggung
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza mengaku titel album terbarunya ‘Fragm

Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meyatakan pihaknya te

Hari Ini di Istana, Presiden Jokowi Adakan Jumpa Pers Perdana
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar jumpa pers perdana selaku Presiden R

Tayangkan Nikah Artis secara Langsung Trans TV dan RCTI Kena Tegur KPI
JAKARTA, Berita HUKUM - Akibat menayangkan secara langsung pernikahan pasangan selebriti Raffi Ahmad

Prof. Din Syamsuddin: Mengemis Jabatan Bukan Akhlak Umat Islam
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Muhammadiyah Periode 2010 - 2015, Prof. Din Syamsuddin mengingatk

Minat Investor Rendah Rida Mulyana Luncurkan Revisi Aturan Listrik Biomassa
JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak adanya insentif bagi calon investor guna pengembangan infrastruktur d

Sambut Tahun Baru Islam 1436 Hijriah MUI Akan Gelar Pesta Nasional
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merencanakan gelar pesta atau syukuran berskal

Hasil Undian Fun Bike HUT TNI ke-69 Tahun 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menyambut Pe

Bakti BMT Bagi Negeri, Melalui Gerakan Ekonomi Syariah
JAKARTA, Berita HUKUM - Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti.

Berharap Pemerintahan Jokowi Revitalisasi Gerakan Koperasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan tetap tumbuh selama satu

BMT Membuat Sejarah Perubahan Ekonomi Indonesia
JAKARTA, Berita HUKUM - Mempelajari sejarah adalah penting namun membuat sejarah jauh lebih penting.

Pemohon: 7-18 Tahun, Usia Wajib Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
JAKARTA, HUKUM - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masy

Bos Total Tewas di Bandara Moskow
MOSKOW, Berita HUKUM - Kepala eksekutif perusahaan minyak Prancis Total, Christophe de Margerie, tew

Jokowi dan Kabinet Koalisi Rakyat
Oleh: Edy Mulyadi*

TAK PELAK lagi, rasa ingin tahu publik tentang siapa saja yang bakal menjadi m

   


 Berita Utama >
   
Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi
Hari Ini di Istana, Presiden Jokowi Adakan Jumpa Pers Perdana
Tayangkan Nikah Artis secara Langsung Trans TV dan RCTI Kena Tegur KPI
Prof. Din Syamsuddin: Mengemis Jabatan Bukan Akhlak Umat Islam
Minat Investor Rendah Rida Mulyana Luncurkan Revisi Aturan Listrik Biomassa
Sambut Tahun Baru Islam 1436 Hijriah MUI Akan Gelar Pesta Nasional

  Berita Terkini >>
   
RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama
Bahas Keamanan Negara, Presiden Panggil Panglima, Kepala Staf TNI, dan Kapolri
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Perdata
Muluskan IPO Blue Bird yang Bermasalah, Kuat Dugaan Terjadi Konspirasi | Tuesday 21 Oct 2014 13:32:22
 
Dr Mintarsih A. Latief SpKJ.(Foto: BH/coy)
JAKARTA, HUKUM - Sidang gugatan pengacara O.C Kaligis terhadap Jajaran Direksi PT BLUE BIRD TAXI memunculkan dugaan Konspirasi. Ada beberapa kejanggalan tuntutan yang diduga akan digunakan untuk menguntungkan kelompoknya sendiri oleh Purnomo Prawiro, Direktur Utama PT BLUE BIRD TAXI yang juga pemimpin PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) yang tengah menjalankan IPO.

Dugaan ini muncul pada pokok materi gugatan yang dilancarkan Pengacara O.C Kaligis terhadap PT BLUE BIRD TAXI yang merupakan Induk perusahaan dari PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) yang saat ini tengah berusaha melantai di Bursa Efek dengan penawaran Saham Perdananya (IPO).

Sebelumnya, Pengacara O.C Kaligis menggugat Purnomo Prawiro dan 2 orang Direksi PT BLUE BIRD TAXI karena secara sepihak mencabut O.C Kaligis sebagai Kuasa Hukum Mintarsih A. Latief, mantan Direksi PT BLUE BIRD TAXI. Diketahui Mintarsih menggugat Purnomo CS karena tanpa prosedur yang benar dan tanpa kesepakatan hukum terlebih dahulu memecat Mintarsih dari jabatan Direksi, sekaligus menghilangkan sebagian besar kepemilikan saham Mintarsih di PT BLUE BIRD TAXI.

Dalam gugatan O.C Kaligis terhadap Purnomo CS, Mintarsih dan PT BLUE BIRD TAXI juga diposisikan sebagai TURUT TERGUGAT. Salah satu tuntutan O.C KALIGIS terhadap Purnomo CS adalah membayar ganti rugi senilai 2 triliyun rupiah dengan ketentuan uang paksa senilai 200 juta rupiah perhari sebelum menyerahkan saham sengketa yang terjadi di PT BLUE BIRD TAXI sebagai jaminan.

Keanehan muncul saat O.C Kaligis membatalkan atau meralat tuntutan permintaan Saham Sengketa tersebut. Namun disisi lain, Purnomo Prawiro justru meminta Majelis Hakim mengabulkan permintaan Saham Sengketa tersebut atau tidak keberatan dengan tuntutan O.C Kaligis sebelumnya ini.

Mintarsih sendiri saat dimintai tanggapannya menilai, sikap Purnomo ini bisa jadi untuk memuluskan IPO PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) yang tengah berjalan. "Karena PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) sendiri memang memiliki banyak masalah karena menggunakan Merk, Fasilitas hingga Pelanggan Perusahaan Induknya yakni PT BLUE BIRD TAXI," ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/10).

Dijelaskan Mintarsih, dengan memberikan saham sengketa yang ada di PT BLUE BIRD TAXI kuat dugaan Purnomo berusaha memutuskan hubungan antara PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) dengan PT BLUE BIRD TAXI. Padahal PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) selama 17 (tujuh belas) tahun lebih berhasil mematikan Perusahaan Induknya. Dan telah menjadi PARASIT dengan mengambil segala keuntungan Perusahaan Induknya yaitu PT BLUE BIRD TAXI, menggunakan segala Fasilitas dan Merk yang bukan miliknya.

Banyaknya kejanggalan ini membuat Mintarsih dan para pemegang saham lainnya di tubuh PT BLUE BIRD TAXI tidak akan tinggal diam, karena selain merugikan para pemegang saham PT BLUE BIRD TAXI dugaan konspirasi ini akan merusak iklim bisnis di Indonesia dan dunia Investasi Khususnya.

GUGATAN TERHADAP DIREKTUR-DIREKTUR PT BLUE BIRD TAXI

Ada dua perusahaan Blue Bird :
Perusahaan induk bernama PT Blue Bird Taxi dan
PT Blue Bird (tanpa kata Taxi).

PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) ini :
- selain namanya yang sangat mirip
- logo dan mereknya yang sama
- menggunakan semua fasilitas, mulai dari gedung, kantor pusat, komputer sistim komunikasi, maupun karyawan dan pengemudi dari perusahaan induk.

Sehingga PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) ini ala PARASIT dari PT Blue Bird Taxi. Untuk mempermudah pengertian digunakan kata PARASIT.

Pada tahun 2012, setelah terbongkarnya keberadaan PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) sebagai PARASIT, maka PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) ini mulai diproses untuk dijual ke masyarakat.

Masalahnya: Apakah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memberikan izin jual saham ke masyarakat, walaupun sudah dijelaskan bahwa PT Blue Bird (tanpa kata Taxi) yang dijual adalah PT Blue Bird PARASIT.

Masalah sekarang adalah upaya-upaya PT Blue Bird selaku PARASIT untuk mematikan PT Blue Bird Taxi sebagai perusahaan induk. Jika tidak ada perusahaan induk, maka PARASIT ini bertindak sebagai perusahaan induk, yang mungkin dapat diakali lewat gugatan ini.

PT BLUE BIRD PARASIT TERUNGKAP

Gugatan ini merupakan akibat dari gugatan No. 311. Pada gugatan 311, maka Mintarsih sebagai Direktur menggugat Purnomo selaku Direktur yang mendirikan PT Blue Bird PARASIT secara diam-diam, yang terungkap pada tahun 2012.

Mintarsih menggugat melalui kuasa hukum, Prof. O.C Kaligis. Purnomo tiba-tiba membuat RUPS dengan syarat bahwa untuk ikut RUPS, harus siap PERIKSA DIRI oleh SECURITY. Suatu persyaratan yang amoral dan sangat sangat berbahaya dilihat dari peristiwa-peristiwa kekerasan fisik pada saat yang lalu (ada bukti visum). Melalui RUPS ini, semua yang BUKAN KELOMPOK PARASIT dipecat dari kepengurusan. Karena itu menjadi pertanyaan keabsahan RUPS ini sedang digugat.

Akhirnya Direktur-direktur dari perusahaan PARASIT mencabut kuasa dari Prof. O.C Kaligis dalam perannya sebagai PENGGUGAT. Jadi TERGUGAT memegang peran ganda sebagai TERGUGAT dan PENGGUGAT. Sepertinya secara hukum sudah salah, namun tetap berjalan.

Pencabutan kuasa hukum inilah yang digugat oleh Prof. O.C Kaligis. Namun sebagai pemegang saham PT Blue Bird Taxi (perusahaan induk), Mintarsih kwatir kemungkinan dialihkannya PT Blue Bird Taxi ke PENGGUGAT, sehingga PT Blue Bird yang PARASIT dapat dijual ke masyarakat, walaupun tetap berbahaya untuk masyarakat.
Sebelum ini Direktur PT Blue Bird PARASIT telah berhasil untuk selama 17 (tujuh belas) tahun mematikan PT Blue Bird Taxi (Perusahaan induk) secara hukum.

Pada gugatan ini, Mintarsih sebagai pemegang saham PT Blue Bird Taxi (perusahaan induk) mencegah terjadinya ”sita jaminan” ke PENGGUGAT, agar PT Blue Bird PARASIT tidak dijual ke masyarakat.

Awalnya Prof. O.C Kaligis meminta ganti rugi immaterial dengan menyerahkan saham perusahaan sengketa (yang mungkin saja PT Blue Bird Taxi induk). Hal ini diralat saat awal persidangan. Namun Direktur-direktur PT Blue Bird Taxi (perusahaan induk) yang juga menjadi Direktur dari PT Blue Bird PARASIT, tidak menyetujui adanya ralat kalimat tersebut. Menolak ralat ini ditakuti dapat diupayakan menjadi ”sita jaminan” PT Blue Bird Taxi (induk) ke PENGGUGAT, yang berakibat pada terhambatnya gugatan-gugatan ke PT Blue Bird PARASIT.(bhc/sya)


Bookmark and Share
 

Muluskan IPO Blue Bird yang Bermasalah, Kuat Dugaan Terjadi Konspirasi | Tuesday 21 Oct 2014 13:32:22

JAKARTA, HUKUM - Sidang gugatan pengacara O.C Kaligis terhadap Jajaran Direksi PT BLUE BIRD TAXI memunculkan dugaan Konspirasi. Ada beberapa kejanggalan tuntutan yang diduga akan digunakan untuk menguntungkan kelompoknya sendiri oleh Purnomo Prawiro, Direktur Utama PT BLUE BIRD TAXI yang juga pemimpin PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) yang tengah menj ...

OJK Bisa Batalkan IPO Blue Bird | Friday 17 Oct 2014 18:16:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh IPO Blue Bird berlanjut dengan pelaporan oleh pemegang saham PT BLUE BIRD TAXI sebagai perusahaan induk PT BLUE BIRD (tanpa kata taxi) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Senin 13 Oktober 2014 lalu.

Salah satu pemegang saham PT BLUE BIRD TAXI, Mintarsih A. Latief kepada wartawan mengungkapkan bahwa dasar pelapora
...

Anggota DPR RI Minta Blue Bird Taati Hukum | Monday 13 Oct 2014 18:01:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Nasir Djamil menegaskan perusahaan sekelas PT. Blue Bird Taksi yang juga membuat perusahaan didalam perusahaan, sehingga muncullah PT Blue Bird, dimana proses hukum terkait saham masih berjalan, harus menghormati proses hukum.

"Harus menghormati proses hukum, ikuti tahapan-tahapan hukum yang masih berjalan,
...

IPO Blue Bird Terancam Batal | Monday 29 Sep 2014 15:24:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan persoalan PT Blue Bird yang akan melakukan penawaran saham atau Initial Public Offering (IPO) terlepas dari etis atau tidak etis jika melihat dari persoalan hukum yang belum tuntas antara Blue Bird dan salah satu pemegang saham PT Blue Bird Taksi yaitu Mi ...

Pengadilan Lhoksukon Eksekusi Rumah, Sempat Diprotes Pembeli | Thursday 25 Sep 2014 02:43:08

ACEH, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon mengeksekusi rumah dan tanah di Gampong Meunasah Panton, Tanah Jambo Aye, Aceh Utara pada, Rabu (24/9) siang. Proses eksekusi sempat terjadi keributan.

Eksekusi rumah itu sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 02/Pdt.Eks/2014/ PN-Lsk tanggal 4 September 2014 tentang
...

Mutasi Kepsek Diduga Bermasalah Dilaporkan ke PTUN | Wednesday 17 Sep 2014 17:35:26

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mutasi Kepala Sekolah (kepsek) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilakukan oleh Walikota Samarinda H. Syahari Jaang atas nama Pemerintah Kota Samarinda, pada Selasa (9/9) yang lalu dianggap bermasalah oleh Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim, dan akhirnya masuk pada persoalan hukum.

L
...

Dirut DCasablanca Mansion: Dr Haerudin Juga Rugikan Konsumen Rp 300 Juta | Friday 12 Sep 2014 14:22:30

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kemungkinan dugaan penipuan yang dilakukan DR. Haeruddin, SE, SH selaku PT. CAI terhadap perusahan lain sebagaimana yang diduga sebelumnya oleh Dirut PT. Rumah Rakyat, Achmad Erliansyah Muzahidin, ada benarnya, selain dana perusahaannya Rp 5,3 Milyar sesuai hasil auditor, mantan CEO PT. RR juga menjebol dana konsumen Perum ...

Audit Mantan CEO PT Rumah Rakyat dan Manajer Keuangan Jebol Rp 5,3 Milyar Konsumen Properti | Monday 08 Sep 2014 21:59:37

SAMARINDA, Berita HUKUM - Hanya berjalan 11 bulan bergabung dengan PT. Rumah Rakyat dan diangkat menjadi CEO dalam perusahan tersebut DR. Haerudin, SE. SH, bekerjasama dengan Sutinah alias Aing dalam jabatan selaku manajer keuangan melakukan persekongkolan membentuk perusahan yang bernama CV. Club Angel Investment (CV. CAI) dan menjebol uang konsu ...

Direktur dan Komisaris CV CAI Dilapokan ke Polres, Haerudin Diduga Telah Kabur | Saturday 06 Sep 2014 15:21:27

SAMARINDA, Berita HUKUM - Derektur CV. Club Angel Investment (CAI) Dr. Haerudin, SE, SH alias Dr. Japar Sodik, SE, SH dan Komisarisnya Sutinah alias Aing (32) dilaporkan kepada kepolisian Polres Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Direktur Utama PT. Rumah Rakyar (RR), Achmad Erliansyah Muhazidin, dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan, p ...

Putusan Hakim: Pemerintah Lalai Memperhatikan Lingkungan di Samarinda | Wednesday 16 Jul 2014 23:04:41

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Samarinda Kalimanan Timur (Kaltim) pada sidang gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melalui Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Kementrian ESDM, dan DPRD Kota Samarinda kembali digelar ...



Next Last


Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi

Hari Ini di Istana, Presiden Jokowi Adakan Jumpa Pers Perdana

Tayangkan Nikah Artis secara Langsung Trans TV dan RCTI Kena Tegur KPI

Prof. Din Syamsuddin: Mengemis Jabatan Bukan Akhlak Umat Islam

Minat Investor Rendah Rida Mulyana Luncurkan Revisi Aturan Listrik Biomassa

Sambut Tahun Baru Islam 1436 Hijriah MUI Akan Gelar Pesta Nasional

Bakti BMT Bagi Negeri, Melalui Gerakan Ekonomi Syariah

Berharap Pemerintahan Jokowi Revitalisasi Gerakan Koperasi

BMT Membuat Sejarah Perubahan Ekonomi Indonesia

Sosialisasi Peranan OJK dalam Perkembangan Perbankan Syariah

Dinilai Strategis, Kementerian Pertahanan RI Adakan Diskusi Teknik Berkomunikasi

Etika Demokrasi Perlu Peran dari Pemuda
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com