Mintarsih Laporkan Hakim Soeprapto ke Bawas MA | Thursday 15 Jan 2015 00:59:55
Mintarsih A Latief melaporkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Soeprapto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA).(Foto: BH/sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keadilan harus diperjuangkan, sehingga guna menggapai keadilan, Mintarsih A Latief alias Mintarsih Listiani terus berjuang dengan melaporkan salah seorang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Soeprapto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). "Keadilan harus diperjuangkan, agar tidak diabaikan, lalu dilupakan begitu saja," kata Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/1).
Seperti dalam berkas yang dilayangkan ke Bawas MA pada Jum’at akhir Desember 2014 lalu, Mintarsih selaku pelapor menyampaikan laporannya tentang dugaan kesalahan penerapan hukum yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Soeprapto dalam hal ini disebut sebagai terlapor. Ia dilaporkan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)nomor: 313/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL/ Terlapor di Pengaadilan Negeri Jakarta Selatan.
Semua perkara selalu dipimpin oleh ketua majelis hakim yang sama, yakni Soeprapto. "Pada semua perkara di PN Jakarta Selatan, yang terjadi pada tahun 2013 yang berhubungan dengan Purnomo Prawiro maupun PT Blue Bird Taxi, selalu dipimpin oleh ketua majelis hakim yang bernama Soeprapto," sebut Mintarsih dalam berkas laporannya.
Dalam menyidangkan perkara gugatan PMH nomor 313 tersebut, majelis hakim Soeprapto telah mengabaikan sejumlah kewajibannya, yaitu tidak mempertimbangkan jawaban penggugat, maupun replik dan duplik selama persidangan. Replik dan Duplik pada putusan 313 hanya dinyatakan dalam 4 baris. Sedangkan bukti surat, keterangan saksi fakta dan keterangan ahli sama sekali tidak dipertimbangkan.
Ironisnya lagi, Hakim Soeprapto hanya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat dan pernyataan-pernyataan saksi fakta dari empat orang anak buah penggugat. Selain itu, Hakim Soeprapto juga tetap memeriksa empat orang saksi penggugat yang bekerja sebegai karyawan aktif dan menerima gaji dari penggugat, padahal Mintarsih telah mengajukan keberatan agar ke empat orang saksi penggugat tersebut tidak didengar keterangannya di bawah sumpah, namun Hakim Soeprapto menolak dan tetap memeriksa, bahkan keterangannya dijadikan bukti utama dalam putusan.
Pada tanggal 9 Januari 2015, laporan yang dilayangkan Mintarsih ke Bawas Hakim MA, langsung ditangani karena sudah dijawab oleh Ketua Badan Pengawas (Kabawas) MA. Menurut salah satu Kepala Tata Usaha, yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa surat laporan itu sudah ditangani oleh Inspektorat wilayah (Irwil) II.
"Surat itu sudah cepat di telaah oleh Irwil II, yang langsung dijawab, dan sudah ada hasilnya. Kalau lagi proses pembuatan surat, berarti sudah di konsep sesuai telaah Irwil II, terus suratnya di tandatangani oleh Kabawas," ujar Mintarsih, saat berada di kantor Sekretariat MA di jalan Ahmad Yani Jakarta Pusat.
Lebih lanjut menurutnya, setelah itu surat yang merupakan hasil dari kajian telaah inspektorat langsung dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ke MA, ke si pelapor yakni Mintarsih, dan juga ke Kabawas.
Di hari yang sama, Mintarsih menemui Kabawas MA di kantornya. Kedatangannya untuk melaporkan secara lisan kepada Bawas MA untuk memperkuat laporan tersebut. Sebelumnya sudah melaporkan secara tertulis tentang proses jalannya sidang, dengan bukti-bukti pendukung serta lampiran putusannya.(bhc/sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keadilan harus diperjuangkan, sehingga guna menggapai keadilan, Mintarsih A Latief alias Mintarsih Listiani terus berjuang dengan melaporkan salah seorang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Soeprapto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). "Keadilan harus diperjuangkan, agar tidak diabaikan, lalu... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Enam Pemohon yang terdiri dari dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan jasa penyedia layanan kesehatan (perusahaan asuransi), dan dua orang warga negara Indonesia selaku pekerja mengajukan pengujian terhadap ketentuan yang mewajibkan memilih BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja. Para Pemohon secara be... Berita Selengkapnya
MEDAN, Berita HUKUM - Dirut PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (APCKC) Andi Mutiala Lubis melalui suratnya ber nomor 047. Dirut/ APCKC/ MDN/ 1114 tertanggal 5 Nopember 2014 mengadukan Walikota Medan Drs. H T. Dzulmi Eldin S, M.Si dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Ir. Sampurno ke Menpan RB dan Presiden RI di Jakarta... Berita Selengkapnya
ACEH, Berita HUKUM - Komisi Informasi Aceh (KIA) Provinsi Aceh pada, Senin (22/12) menggelar sidang dalam hal penyelesaian sangketa informasi publik di lantai 2 aula kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh.
Dalam sidang yang terbuka untuk umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Aneuk Nangroe (KANA)... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai ratusan massa dari Masyarakat Penegak Hukum (MPH) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu lalu soal sikap KY yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik atas putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Soeprapto dalam kasus PT BLUE BIRD TAXI yang menggugat D... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Gedung Komisi Yudisial (KY) diserbu massa sekitar puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hukum (MPH). Tidak seperti biasanya gedung sering terlihat sepi dan tak ada keramaian. Setelah dilihat ternyata ada massa dari MPH menggelar demo di depan gedung KY yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Senen, Jakar... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird Taxi diketahui berdiri sejak tahun 1972 hingga saat ini masih tetap berjalan. Setelah 29 tahun kemudian, tiba-tiba ada 2 pemegang saham secara diam-diam mendirikan PT Blue Bird dengan ciri dan cara kerja yang sama dengan PT Blue Bird Taxi. PT Blue Bird (tanpa kata taxi) ini juga diduga kuat menggunakan fasilitas... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird Taxi yang berdiri sejak tahun 1972 hingga saat ini masih tetap berjalan. Setelah 29 tahun berdiri, tiba-tiba ada 2 pemegang saham secara diam-diam mendirikan PT Blue Bird, dan semuanya sama. Kemudian PT Blue Bird (tanpa kata taxi) menggunakan fasilitas milik PT Blue Bird Taxi.
RIAU, Berita HUKUM - Tugas Kejaksaan tidak hanya berkutat dibidang Pidana pun Pidana Korupsi (Tipikor), menangani soal Perdata juga termasuk tugas Kejaksaan.
Menurut Kepala Jaksa Tinggi (Kajati) Provinsi Riau, Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum., menangani soal perdata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat me... Berita Selengkapnya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dibatalkannya proyek Semani Tahap II yang telah dimenangkan oleh PT. Bunga Tanjung Raya (BTR) telah memenuhi persayaratan lelang dengan sistim prakualifikasi pada Desember 2013 yang lalu oleh Kepala Dinas Bina Marga yang saat itu dijabat H. Achmad Maulana, dengan alasan salah satu poinnya menyebutkan, “Kegiatan Semani Taha... Berita Selengkapnya
