Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
MESIR, Berita HUKUM - Mesir menetapkan status darurat selama tiga bulan di sebagian wilayah semenanj

Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
KUPANG, Berita HUKUM- Ratusan ekor sapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT)

UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah ‘auto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

Menjadi Pewarta Lingkungan Bersama Greenpeace
JAKARTA, HUKUM - Apakah baru-baru ini kamu baru saja menyaksikan kejadian kerusakan atau pencemaran

Pencegahan Lebih Banyak Selamatkan Uang Negara
MEDAN Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin memaksimalkan fungsi pencegahan, karen

KPK Raih Penghargaan Program Humas Terbaik IPRAS 2014
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dua program kehumasan (Public Relations) yang dijalankan oleh Biro Hubung

Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
Oleh: Aan Andrianih, SH,MH

UNDANG-UNDANG merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Bahaya Asap Rokok Sama dengan Polusi
LONDON, Berita HUKUM - Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif memiliki risiko tiga kali l

Penembak di Parlemen Kanada Pernah Dibui
KANADA, Berita HUKUM - Pelaku penyerangan parlemen Kanada di Ottawa pada Rabu (22/10) waktu setempat

Ratusan Massa IKBAL dan HMI Kembali Unjukrasa
ACEH, Berita HUKUM - Ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) dan Hi

NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nur

RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan t

Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin serah terima jabatan Komanda

   


 Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

  Berita Terkini >>
   
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Perdata
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI | Friday 24 Oct 2014 03:32:08
 
Pemilik saham 15 persen di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief mendatangi gedung Otoritas Jasa Keuangan, guna melaporkan berbagai kecurangan PT Blue Bird, Rabu (22/10).(Foto: BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke kantor Ombudsman Republik Indonesia. Ini berdasarkan laporan karena sikap OJK yang akan tetap meloloskan penawaran saham perdana PT Blue Bird (tanpa kata taxi).

Salah seorang pemegang saham PT Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief menyatakan, kedatangan dirinya bersama pemegang saham yang lain, seperti Elliana dan Lani Wibowo bertujuan meminta perlindungan hukum sekaligus melaporkan sikap OJK atas kisruh IP Blue Bird.

“Kemarin saya sudah berkali-kali mendatangi kantor OJK, namun laporan saya tidak ditanggapi secara serius. Sedangkan sudah jelas PT Blue Bird melakukan kecurangan serta merugikan para pemegang saham di PT Blue Bird Taxi. Dan ternyata Ombudsman langsung menelepon OJK meskipun di oper-oper. Saya nilai langkah Ombudsman di luar dugaan, langsung bereraksi,” kata Mintarsih A. Latief kepada wartawan di kantor Ombudsman di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/10).

Para pemegang saham, termasuk Mintarsih menyesalkan keinginan OJK yang rencananya, Jumat (24 /10) tetap melangsungkan atau menjual IPO meski masih penuh masalah internal. “Ini Kenapa, Ini ada apa dengan OJK? Saya jadi curiga, kok instansi pemerintah tunduk kepada kuasa hukum swasta. Kata OJK pihaknya tetap bertahan, ini proses bergulir, mereka akan tetap menjual IPO. Padahal sudah saya katakan, masih bersengketa,” tegas Mintarsih.

Sementara itu anggota Ombudsman Pranowo Dahlan akan merekomendasi OJK ke komite etik dan itupun jika dalam investigasinya ditemukan ada kelalaian atau kesalahan.

“Tadi saya sudah telepon ke OJK, tapi orang yang berwenang menangani kasus ini kebetulan tidak ada di kantor. Besok kami kirim surat ke OJK. Apabila OJK melakukan mal (kesalahan) administrasi, pihaknya akan luruskan. Tapi jika OJK tidak mau meluruskan karena kesalahan administrasi itu, pihaknya kan merekomendasikan OJK ke komite etik,” kata Parnowo Dahlan.

Salah satu data yang dianggap menyesatkan adalah pengakuan tentang PT Blue Bird (tanpa kata taxi) sebagai perusahaan taksi terafiliasi. Masyarakat ditegaskan Mintarsih perlu tahu bahwa sebenarnya perusahaan yang mempunyai nama besar adalah PT Blue Bird Taxi bukan PT Blue Bird (tanpa kata taxi).

Untuk diketahui, dari penelusuran wartawan, gedung OJK yang berdiri megah di komplek perkantoran Kementerian Keuangan tidak sejalan dengan kinerja ataupun pelayanan yang semestinya diberikan kepada masyarakat. Pasalnya sikap tertutup para pejabat OJK perlu dipertanyakan, bahkan Humas OJK sulit untuk dikonfirmasi, yang tentunya ini sangat bertolak belakang dengan reformasi birokrasi.

Parahnya lagi, ruang Wartawan di gedung megah tersebut malah diisi oleh orang yang tidak berkepentingan. “Bukan pak, saya bukan wartawan,” ujar seorang wanita muda, singkat dan terus mengetik, sesekali menelpon dan melakukan transaksi, di ruang wartawan gedung OJK, pada Rabu (22/10).(bhc/sya)


Bookmark and Share
 

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI | Friday 24 Oct 2014 03:32:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke kantor Ombudsman Republik Indonesia. Ini berdasarkan laporan karena sikap OJK yang akan tetap meloloskan penawaran saham perdana PT Blue Bird (tanpa kata taxi).

Salah seorang pemegang saham PT Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief menyatakan, k
...

Muluskan IPO Blue Bird yang Bermasalah, Kuat Dugaan Terjadi Konspirasi | Tuesday 21 Oct 2014 13:32:22

JAKARTA, HUKUM - Sidang gugatan pengacara O.C Kaligis terhadap Jajaran Direksi PT BLUE BIRD TAXI memunculkan dugaan Konspirasi. Ada beberapa kejanggalan tuntutan yang diduga akan digunakan untuk menguntungkan kelompoknya sendiri oleh Purnomo Prawiro, Direktur Utama PT BLUE BIRD TAXI yang juga pemimpin PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) yang tengah menj ...

OJK Bisa Batalkan IPO Blue Bird | Friday 17 Oct 2014 18:16:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh IPO Blue Bird berlanjut dengan pelaporan oleh pemegang saham PT BLUE BIRD TAXI sebagai perusahaan induk PT BLUE BIRD (tanpa kata taxi) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Senin 13 Oktober 2014 lalu.

Salah satu pemegang saham PT BLUE BIRD TAXI, Mintarsih A. Latief kepada wartawan mengungkapkan bahwa dasar pelapora
...

Anggota DPR RI Minta Blue Bird Taati Hukum | Monday 13 Oct 2014 18:01:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Nasir Djamil menegaskan perusahaan sekelas PT. Blue Bird Taksi yang juga membuat perusahaan didalam perusahaan, sehingga muncullah PT Blue Bird, dimana proses hukum terkait saham masih berjalan, harus menghormati proses hukum.

"Harus menghormati proses hukum, ikuti tahapan-tahapan hukum yang masih berjalan,
...

IPO Blue Bird Terancam Batal | Monday 29 Sep 2014 15:24:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan persoalan PT Blue Bird yang akan melakukan penawaran saham atau Initial Public Offering (IPO) terlepas dari etis atau tidak etis jika melihat dari persoalan hukum yang belum tuntas antara Blue Bird dan salah satu pemegang saham PT Blue Bird Taksi yaitu Mi ...

Pengadilan Lhoksukon Eksekusi Rumah, Sempat Diprotes Pembeli | Thursday 25 Sep 2014 02:43:08

ACEH, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon mengeksekusi rumah dan tanah di Gampong Meunasah Panton, Tanah Jambo Aye, Aceh Utara pada, Rabu (24/9) siang. Proses eksekusi sempat terjadi keributan.

Eksekusi rumah itu sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 02/Pdt.Eks/2014/ PN-Lsk tanggal 4 September 2014 tentang
...

Mutasi Kepsek Diduga Bermasalah Dilaporkan ke PTUN | Wednesday 17 Sep 2014 17:35:26

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mutasi Kepala Sekolah (kepsek) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilakukan oleh Walikota Samarinda H. Syahari Jaang atas nama Pemerintah Kota Samarinda, pada Selasa (9/9) yang lalu dianggap bermasalah oleh Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim, dan akhirnya masuk pada persoalan hukum.

L
...

Dirut DCasablanca Mansion: Dr Haerudin Juga Rugikan Konsumen Rp 300 Juta | Friday 12 Sep 2014 14:22:30

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kemungkinan dugaan penipuan yang dilakukan DR. Haeruddin, SE, SH selaku PT. CAI terhadap perusahan lain sebagaimana yang diduga sebelumnya oleh Dirut PT. Rumah Rakyat, Achmad Erliansyah Muzahidin, ada benarnya, selain dana perusahaannya Rp 5,3 Milyar sesuai hasil auditor, mantan CEO PT. RR juga menjebol dana konsumen Perum ...

Audit Mantan CEO PT Rumah Rakyat dan Manajer Keuangan Jebol Rp 5,3 Milyar Konsumen Properti | Monday 08 Sep 2014 21:59:37

SAMARINDA, Berita HUKUM - Hanya berjalan 11 bulan bergabung dengan PT. Rumah Rakyat dan diangkat menjadi CEO dalam perusahan tersebut DR. Haerudin, SE. SH, bekerjasama dengan Sutinah alias Aing dalam jabatan selaku manajer keuangan melakukan persekongkolan membentuk perusahan yang bernama CV. Club Angel Investment (CV. CAI) dan menjebol uang konsu ...

Direktur dan Komisaris CV CAI Dilapokan ke Polres, Haerudin Diduga Telah Kabur | Saturday 06 Sep 2014 15:21:27

SAMARINDA, Berita HUKUM - Derektur CV. Club Angel Investment (CAI) Dr. Haerudin, SE, SH alias Dr. Japar Sodik, SE, SH dan Komisarisnya Sutinah alias Aing (32) dilaporkan kepada kepolisian Polres Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Direktur Utama PT. Rumah Rakyar (RR), Achmad Erliansyah Muhazidin, dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan, p ...



Next Last


Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi

Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR

NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut

Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain

Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi

Hari Ini di Istana, Presiden Jokowi Adakan Jumpa Pers Perdana

Tayangkan Nikah Artis secara Langsung Trans TV dan RCTI Kena Tegur KPI

Prof. Din Syamsuddin: Mengemis Jabatan Bukan Akhlak Umat Islam

Minat Investor Rendah Rida Mulyana Luncurkan Revisi Aturan Listrik Biomassa
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com