BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Awas' Miras Oplosan, 8 Orang Tewas !
JAWA BARAT, Berita HUKUM - Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi tewas sete

Seishukan Indonesia Datangkan Master Samurai Jepang
DEPOK, Berita HUKUM - Seishukan Indonesia (Ilmu Bela Diri Klasik Jepang, IAIDO, JO-DO, KYU-DO) atau

Kawanan Sapi Huni Taman Kota Idi Rayeuk, Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Masyarakat Aceh Timur, warga Idi Rayeuk khususnya meminta instansi pemerintah t

Ledakan Gas di Taiwan, 22 Tewas
TAIWAN, Berita HUKUM - Serangkaian ledakan gas di Kota Kaohsiung, Taiwan, telah menewaskan sedikitny

Per Hari Ini, Penjualan Solar dan Premium Mulai Dibatasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan untuk menjaga konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak me

Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembukaan kotak suara di beberapa tempat yang dilakukan oleh Panitia Pemungu

Peretas Cina Membobol Pertahanan Israel
CINA, Berita HUKUM - BBC menemukan bukti yang kemungkinan memastikan bahwa peretas berhasil mencuri

DPR AS Tuntut Presiden Barack Obama
WASHINGTON DC, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat telah meloloskan sebuah

Dituduh Korupsi Bersama Megawati, Presiden SBY Tuntut Australia Klarifikasi Wikileaks
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berang atas pemberitaan Sindonews.Co

Sediktinya 20 Tewas dalam Perayaan Ied Pakistan
KARACHI, Berita HUKUM - Sedikitnya 20 orang tewas tenggelam dan tiga lainnya masih hilang karena ber

Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Pansus Pemilu Presiden oleh DPR RI dimungkinkan terbentuk karena

Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
NEW YORK, Berita HUKUM - Paramount Pictures menyampaikan permintaan maaf atas poster Teenage Mutant

Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
CINA, Berita HUKUM - Penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan teknologi raksasa AS Microsoft te

Xinjiang Rusuh, 100 Tewas dan Terluka
CINA, Berita HUKUM - Kongres Uyghur Dunia, kelompok perlawanan Muslim Xinjiang di pengasingan, menga

Puluhan Penonton Konser Tewas Terinjak di Guinea
GUINEA, Berita HUKUM - Paling tidak 34 orang dilaporkan tewas terinjak-injak di Guinea, Afrika barat

Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh Pemilihan Umum 2014 yang disusul gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Sekitar 150 'Terkubur' Tanah Longsor di India
INDIA, Berita HUKUM - Sedikitnya 40 rumah tertimbun tanah longsor di sebuah kampung di India barat d

'Open House' Presiden SBY Dihadiri Prabowo dan Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Presiden terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo (Jokowi) did

Orang Tua Thailand Bisa Awasi Anak Main Game
THAILAND, Berita HUKUM - Para orang tua Thailand memiliki sekutu baru dalam usaha mengawasi game yan

Titik Api di Hutan Riau dan Kalbar Semakin Terus Membara
JAKARTA, Berita HUKUM - Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H ternyata tidak serta merta menurunkan h

   
Untitled Document



 Berita Utama >
   
Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi

  Berita Terkini >>
   
Awas' Miras Oplosan, 8 Orang Tewas !
Seishukan Indonesia Datangkan Master Samurai Jepang
Kawanan Sapi Huni Taman Kota Idi Rayeuk, Aceh
Ledakan Gas di Taiwan, 22 Tewas
Per Hari Ini, Penjualan Solar dan Premium Mulai Dibatasi

Untitled Document Untitled Document



Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS






















BeritaHUKUM.Com

    Perdata
Putusan Hakim: Pemerintah Lalai Memperhatikan Lingkungan di Samarinda | Wednesday 16 Jul 2014 23:04:41
 
Aksi cukur Gundul usai memenangkan sidang gugatan warga negara.(Foto: BH/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Samarinda Kalimanan Timur (Kaltim) pada sidang gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melalui Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Kementrian ESDM, dan DPRD Kota Samarinda kembali digelar pada Rabu (16/7) untuk mendengarkan putusan Majelis Hakim.

Sidang putusan citizen lawsiut pada ruang utama PN Samarinda pada Rabu, penuh sesak dengan pengunjung sidang yang kebanyakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat, sidang yang dimulai pukul 12.00 Wita siang itu dipimpin langsung oleh ketua Majelis Hakim Sugeng Hiyanto, SH yang juga adalah Ketua PN Samarinda. Dalam amar putusannya memenangkan sebagian gugatan warga negara, karena Majelis Hakim menilai pemerintah telah lalai dalam memeliara dan menjaga lingkungan, sehingga menimbulkan kerugian bagi warga.

"Memutuskan, mengabulkan sebagian gugatan penggugat terhadap penggugat, dan biaya perkara dibebankan kepada tergugat dengan tanggung rente," ucap Sugeng Hiyanto, ketua Majelis Hakim dalam membacakan amar putusannya.

Sidang putusan dengan Hakim yang beranggotakan, Hongkun Otoh, SH dan Yuli Efendi,Sh dan yang dihadiri Kuasa Hukum penggugat Kasmawati dan Rekan, serta Kuasa Hukum tergugat dari Pemerintah, berlangsung hanya 1 jam lebih tersebut Majelis Hakim menilai, akibat kelalaian Pemerintah sehingga banyaknya terjadi banjir dimana-mana sejak tahun 2009 hingga 2013.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim juga mengatakan, akibat kelalain pemerintah menimbulkan banjir dimana seperti banjir lumpur ditanah merah, banjir lumpur di Sungai Kunjang, tewasnya 6 orang anak di kolam tambak akibat galian tambang di Pelita 7 Sambutan Samarinda juga menewaskan 3 orang anak di kolam akibat galian tambang di Sambutan, jelas hakim dalam putusannya

"tergugat telah lalai untuk menyediakan lingkungan bersih dan sehat untuk umum. Memerintahkan tergugat untuk menyediakan lingkungan bersih dan sehat untuk kepentingan umum," ujar Sugeng.

Usai mendengar putrusan, pengunjung sidang yang kebanyakan dari GSM menyambut kemenangan dengan ucapan syukur, Salah seorang Koordinator GSM, Merah Johansyah mengatakan, menyambut baik putusan yang dijatukan Majelis Hakim, walaupun hanya sebagian gugatan yang diterima Majelis Hakim namun belum tahu dari 14 item gugatan tersebut, dengan vonis hari ini kami menyambut baik, jelas Kerah Johansyah.

"Kami menyambut baik putusan oleh majelis hakim, yang kita degar tadi memenangkan sebagian gugatan namun, kami segera minta salinan putusan sehinga dapat mengetahui hasil putusan secara lengkap, dan ini kabar baik dan ini merupakan kemenangan masyarakat samarinda dan dapat menjadi batu loncatan untuk perubahan Samarinda secara meyeluruh," ujar Johansyah.

Kuasa huku penggugat Kasmawati mengatakan bahwa, ini merupakan kemenangan besar Warga Samarinda sehingga pemerintah perlu evaluasi lagi izin-izin tambang yang ada di Samarinda dan harus mengawasi pelaku usaha tambang yang ada di Samarinda, mengawasi reklamasi tambang yang ada dan memastikan tidak ada ancaman lagi, pencemaran bagi warga masyarakat, ujar Kasmawati.

"Dengan putusan hari ini pemerintah dinyatakan lalai dan perbuatan melawan hukum terbukti," terang Kasmawati.

Ucapan syukur atas kemenangan gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) beberapa orang kordinator Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melakukan aksi cukur gundul didepan pintu masuk PN Samarinda. (bhc/gaj)


Bookmark and Share
 

Putusan Hakim: Pemerintah Lalai Memperhatikan Lingkungan di Samarinda | Wednesday 16 Jul 2014 23:04:41

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Samarinda Kalimanan Timur (Kaltim) pada sidang gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melalui Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Kementrian ESDM, dan DPRD Kota Samarinda kembali digelar ...

Ada Apa Bupati Malinau Larang Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan Bandara Long Ampung | Sunday 29 Jun 2014 22:14:48

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kawasan Perbatasan oleh pemerintah yang dijadikan beranda terdepan bangsa seharusnya dengan perhatian ekstra dari pemerintah, dari segi fasilitas infrastruktur darat juga udara demikian juga dengan hak-hak warga masyarakat perlu diperhatikan, jangan dikebiri dengan melarang warganya untuk menuntut hak ganti rugi lahan warg ...

Masalah Pinang Babaris yang Dibangun Hotel Ibis & Mercuri Terus Dipersoalkan Sindoro | Friday 27 Jun 2014 23:46:45

SAMARINDA, Berita HUKUM - Komplek Pinang Babaris atau yang lebih dikenal Kaltim, yang terletak di Jalan Pinag Babaris yang merupakan bekas Yayasan / Sekolah Cina “Tjong Hwa Kwan” / Tjong Hwa Tjong Hwee” tetap dipersoalkan oleh mantan alumni sekolah tersebut Sindoro, dengan kembali melaporkan kasus stempel palsu, yang diduga dilakukan oleh Ketua Kom ...

Putusan Janggal, Mintarsih Akan Laporkan Hakim ke KY | Friday 13 Jun 2014 07:17:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Boss Gamya Taxi Mintarsih Latief memastikan segera melaporkan Hakim Soeprapto ke Komisi Yudisial (KY) karena dinilai berpihak pada penggugat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Purnomo Prawiro melawan Mintarsih dan keluarga. Majelis hakim yang diketuai Soeprapto dalam putusan yang dibacakan, Rabu (11/6) meng ...

Kasus Taxi Blue Bird, Mintarsih Yakin Keadilan Masih Ada di Indonesia | Monday 09 Jun 2014 21:15:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Bos PT Gamya, Mintarsih A. Latief, memang tidak ada pilihan selain harus yakin bahwa hukum masih berjalan sebagaimana mestinya mengingat akhir-akhir ini dia disibukkan gugatan hukum antara dirinya dengan Pimpinan PT Blue Bird Taxi, Purnomo Prawiro yang tak lain adik kandungnya sendiri. Keduanya mengawali usaha taksi dengan p ...

Isak Tangis Warnai Eksekusi Lahan dan Rumah Warga Jalan Diponogoro Samarinda | Tuesday 20 May 2014 03:26:22

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jurusita Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Senin (19/5) melakukan eksekusi lahan dan rumah tempat tinggal warga Rt 13, di Jalan Pangeran Diponegoro, Gang Musyawarah, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, yang akhirnya dilakukan walaupun pemilik rumah dengan ratusan warga yang sejak ...

Sewenang-wenang, Rektor UNTAG '45 Jakarta Digugat ke PTUN | Monday 05 May 2014 14:00:16

JAKARTA, Berita HUKUM - LBH Jakarta hari Jumat (2/5) lalu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. LBH Jakarta sendiri mewakili 8 (delapan) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang diberikan skorsing tidak masuk akal selama 6 (enam) semester atau mak ...

Pengadaan CT-SCAN RS Pirngadi Medan Merugikan Negara hingga 3 Miliar | Monday 28 Apr 2014 10:44:55

MEDAN, Berita HUKUM - Empat pelaku usaha penyedia alat kesehatan di Medan terbukti melakukan persekongkolan dan persaingan semu dengan panitia pengadaan pada proses tender alat CT-SCAN (computerized tomography) untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Pirngadi Kota Medan.

Keempat pelaku usaha tersebut adalah CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Faz
...

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Petani Gondangtapen | Tuesday 22 Apr 2014 21:42:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta hari ini membacakan putusan gugatan 8 petani Gondangtapen, terhadap Kementerian Kehutanan & PT Holcim Indonesia Tbk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan para petani dan tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan ...

MUI Pusat Pertanyakan Keberadaan LBH MUI Kota Tangerang | Monday 21 Apr 2014 23:02:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan calon jamaah umroh asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan kecewa, pasalnya niatnya untuk berangkat umroh terganjal alasan tiket yang dipesan pada biro perjalanan hangus.

Sebanyak 45 orang jamaah pimpinan H. Muhammad Fajri yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurit, Desa Palamitan Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabu
...



Next Last


Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara

Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK

Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk

Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda

PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus

Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi

Kubu Koalisi Merah Putih Konsolidasi Pembentukan Pansus Pilpres 2014

Gugatan PHPU ke MK, Prabowo: Ini Sebuah Proses Perjuangan Secara Hukum

Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres

Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan

Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi

Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com