Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Xiaomi Geser Huawei Jadi Vendor Smartphone Terbesar ke-3 di Dunia
CINA, Berita HUKUM - Xiaomi dikabarkan telah menjelma menjadi vendor smartphone terbesar ke-3 di dun

Tiga Lembaga Ini Harus Diperkuat Demi Pemberantasan Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo baru saja dimulai. Sejumlah “pekerjaan rum

Politisi Golkar Roem Kono Pimpin BURT DPR RI
JAKARTA, Berita - Politisi Partai Golkar Roem Kono terpilih menjadi Ketua Badan Urusan Rumah Tangga

Swedia Resmi Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat
SWEDIA, Berita HUKUM - Swedia hari ini, Kamis (30/10) secara resmi mengakui Palestina sebagai negara

Dukung Kedaulatan Pangan, Pemerintah Akan Bangun 27 Bendungan
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan program kedaulatan pangan pad

Aparat Diminta Tidak Main Tangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum lama ini, MA (23), seorang pemuda berdomisili Jakarta Timur mendadak d

Dana BOS Gagal Hentikan Praktik Pungutan Liar di Sekolah
SURAKARTA, Berita HUKUM - Prihatin dengan maraknya pungutan yang kerap diminta sekolah meski menerim

Dana BOS Gagal Hentikan Praktik Pungutan Liar di Sekolah
SURAKARTA, Berita HUKUM - Prihatin dengan maraknya pungutan yang kerap diminta sekolah meski menerim

Panglima TNI Jamin Keamanan Investor Asing
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko secara resmi membuka acara ceramah Ek

Eksistensi Artis dan Narkotika
Oleh: Laily Fitriani., SH., MH

TERTANGKAPNYA pelawak Tessy Srimulat alias Kabul Basuki oleh Dire

Dua Jurnalis Perancis Telah Melanggar UU tentang Keimigrasian
JAKARTA, Berita HUKUM - Thomas Charles Dandois dan Valentine Bourrat, dua jurnalis asal Perancis tel

Pola Modern Desa Pelosok
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - “Selamat sore, bagaimana kabarnya? Adakah masukan bagi pak lurah?” kata G

35 Perusahaan Mendapat Penghargaan Marketing Award 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Penghargaan Marketing Award kembali digelar yang ke 9 kalinya, penghargaan M

Bangun Jejaring, KPK Selenggarakan Pertemuan Pustakawan Antikorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Pertemuan Pustakawan Ant

Tanah Longsor Sri Lanka, 100 Dikhawatirkan Tewas
SRI LANKA, Berita HUKUM - Sekitar 100 orang lebih dikhawatirkan tewas dalam bencana tanah longsor di

Roket AS Meledak Saat Peluncuran
VIRGINIA, Berita HUKUM - Sebuah roket nirawak yang membawa pasokan ke Stasiun Luar Angkasa Internasi

UU No. 31/2014: Korban HAM Berat dan Terorisme Berhak Atas Kompensasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Presiden Italia Bersaksi di Pengadilan Mafia
ITALIA, Berita HUKUM - Presiden Italia Giorgio Napolitano telah memberikan kesaksian di sebuah penga

Pemerintah: Majelis Kehormatan Notaris Bukan Pembela Notaris
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah yang diwakili Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumha

Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial (KY) tidak dapat memeriksa Hakim Soeprapto terkait putusan y

   


 Berita Utama >
   
Eksistensi Artis dan Narkotika
Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto
Warga Jakarta Barat 'Tak Percaya' Lagi pada Pemkot Jakbar
Trend Boarding Terbaru Acer, Luncurkan Smartphone Liquid Lade dan Liquid Z500
Dibatalkannya Pemenang Proyek Rp120 Milyar Semani II Hanya Alasan
Menelisik UU Panas Bumi, Akankah Efektif Menjadi Dasar Hukum Bagi Pemanfaatan Panas Bumi di Hutan Konservasi..?

  Berita Terkini >>
   
Xiaomi Geser Huawei Jadi Vendor Smartphone Terbesar ke-3 di Dunia
Tiga Lembaga Ini Harus Diperkuat Demi Pemberantasan Korupsi
Politisi Golkar Roem Kono Pimpin BURT DPR RI
Swedia Resmi Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat
Dukung Kedaulatan Pangan, Pemerintah Akan Bangun 27 Bendungan

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Perdata
Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto | Thursday 30 Oct 2014 02:11:07
 
Komisioner KY, Eman Suparman‪. (Foto: BH/sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial (KY) tidak dapat memeriksa Hakim Soeprapto terkait putusan yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (11/6), dengan menghukum Mintarsih membayar ganti rugi Rp140 miliar dari total gugatan Rp 4,9 triliun. Sementara berkas laporan Mintarsih kepada KY tidak dapat ditindaklanjuti. Dikarenakan tidak terbukti dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku hakimnya. Anehnya KY tidak bisa membuktikan sebagaimana laporan Mintarsih dengan alat-alat buktinya. Sehingga KY tidak menemukan pelanggaran.

KY hanya berdasarkan laporan yang menyatakan putusannya, bukan turun untuk investigasi dan memeriksa hakim Soeprapto. Kemudian KY melakukan analisis, hasil dari laporan itu, memang tidak ditemukan adanya pelanggaran terkait PPH (Pedoman Perilaku Hakim) oleh hakimnya. “Ini sudah di putus oleh kami berdasarkan pleno atau panel,” kata Komisioner KY Bidang Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Prof Eman Suparman kepada wartawan di gedung KY, jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

Menurutnya apa yang di laporkan itu disertai alat bukti oleh mereka yang melaporkan. Kalau alat bukti hanya itu, KY tidak bisa memproses lebih jauh dari itu, dan harus sesuai alat-alat bukti dari pelapor. Hakim Sueprapto tidak di periksa karena tidak terbukti pelanggaran PPH. “Kalau putusan terbukti, baru kami periksa. Tapi karena memang putusan disini tidak terbukti ada dugaan pelanggaran kode etik, maka kami tidak melakukan pemeriksaan. Apa dasarnya kami melakukan pemeriksaan, kan tidak terbukti,” kata mantan Ketua KY beralasan.

Sebelumnya Mintarsih melaporkan Hakim Soeprapto ke Komisi Yudisial (KY) karena dinilai berpihak pada penggugat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Purnomo Prawiro melawan Mintarsih dan keluarga, serta pemegang saham lainnya yang mengaku didzolimi karena Purnomo Prawiro bersama Chandra Suharto mendirikan PT Blue Bird tanpa kata taksi dengan menggunakan berbagai fasilitas PT Blue Bird Taxi.

INVESTIGASI KY TIDAK DIPERLUKAN?

Terkait laporan Mintarsih kepada KY yang terkesan molor, hingga sampai saat ini KY sudah memutuskannya untuk tidak memeriksa hakim Soeprapto, karena KY harus memutus dengan segala bukti tanpa investigasi lebih dalam. Sebab menurut Eman, kalau dugaannya tidak ada pelanggaran kode etik, untuk apa investigasi. “Kan! kita buang-buang biaya, kalau memang tidak ada dugaan. Jadi kalau sebuah berkas laporan, tidak mengarah kedugaan pelanggaran, untuk apa kita investigasi,” ucapnya.

Setelah putusan tersebut, hakim Soeprapto langsung di pindahkan ke Bandung oleh Mahkamah Agung (MA). Apakah ada kaitannya dengan perkara yang merugikan Mintarsih? KY tidak tahu menahu terkait kepindahan hakim tersebut. “Itu yang saya tidak tahu, karena urusan mutasi dan pindahnya hakim dilakukan MA. Jadi KY tidak ada urusannya dengan mutasi, karena persoalan mutasi itu utusan dari MA melalui PPH,” ujar Eman.

Lebih lanjut KY sendiri tidak diikutsertakan dalam mempertimbangkan seseorang hakim. Jadi dalam kaitan itu juga KY sama sekali tidak ada mengait-ngaitkan dengan persoalan pindahnya Soeprapto.

Selain itu adanya aliran dana dari penggugat kepada hakim Soeprapto untuk memenangkan perkara perdata tersebut. KY sendiri berdalih, sejauh tidak ada permintaan dari si pelapor, lembaga yang bertugas memeriksa hakim itu tidak akan melakukan bantuan lembaga lain seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

“Persoalan memerlukan bantuan PPATK, jika dugaan kami ada aliran dana kepada terlapor. Kalau kaitannya dengan OJK, dan Go Publiknya sebuah perusahaan, kalau tidak ada laporan, kami tidak punya urusan. KY tidak mengurusi persoalan seperti itu, tapi kami mengurusi hanya laporan yang mengarah kepada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim terlapor,” imbuh Eman.

Lebih lanjut menurutnya, dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) itu apa urusanya, kecuali di laporkan. Kalau tidak dilaporkan, untuk apa mencari-cari perkara, karena KY tidak pernah mengaitkan-ngaitkan dengan persoalan yang tidak ada hubunganya dengan laporan masyarakat.

KY SIAP JIKA LAPORAN BERULANG

“Silahkan, kami tidak pernah menutup laporan masyarakat. Siapapun yang melapor, jangankan mengulang laporan, bahkan mengajukan keberatan atas penanganan KY pun akan kami terima. Jadi artinya kalau pelapor itu mengajukan kembali karena adanya kekurangan alat-alat bukti, ajukanlah kepada kami, nanti akan di proses kembali. Sekalipun kalau laporan yang sudah di tangani, dan di putus, dianggap tidak puas, mereka bisa mengajukan keberatan ke KY. Seingat saya perkara PT Blue Bird sudah diputus kemarin,” ujar Eman dengan menutup pembicaraan dengan awak media.

Untuk diketahui sebelumnya, Majelis hakim yang diketuai Soeprapto dalam putusan yang dibacakan, telah menghukum Mintarsih membayar ganti rugi Rp140 miliar dari total gugatan Rp4,9 triliun. Terhadap putusan itu, Mintarsih mengaku tak terima harus membayar Rp140 Miliar. Meskipun jumlah itu lebih rendah dari yang diajukan kubu Purnomo Prawiro. Pasalnya, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, maupun bukti yang diajukan Mintarsih, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Mintarsih.

Dalam putusan Hakim Soeprapto tersebut ada kejanggalan, sehingga memutuskan Mintarsih A. Latief harus mengembalikan gajinya, dan harus membayar secara tanggung renteng bersama tergugat dua, Dudung Abdul Latief, dan kerugian materil, serta imateril PT Blue Bird Taxi, sebesar Rp140Miliar. Permasalahan inilah yang kembali memicu arus demonstrasi dari massa yang merasa sangat janggal dengan keputusan hakim tersebut.

Sementara itu Mintarsih menolak putusan hakim PN Jakarta Selatan pada Rabu (11/6) yang menyatakan bahwa Mintarsih harus membayar ganti rugi Rp140 miliar. Jumlah itu lebih rendah dari tuntutan yang diajukan Purnomo Prawiro, yang juga Direktur PT Blue Bird, yakni sebesar Rp4,9 triliun tanpa memandang lagi bahwa PT Blue Bird yang didirikannya tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan para pemegang saham lain di PT Blue Bird Taxi.(bhc/sya)


Bookmark and Share
 

Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto | Thursday 30 Oct 2014 02:11:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial (KY) tidak dapat memeriksa Hakim Soeprapto terkait putusan yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (11/6), dengan menghukum Mintarsih membayar ganti rugi Rp140 miliar dari total gugatan Rp 4,9 triliun. Sementara berkas laporan Mintarsih kepada KY tidak dapat ditindaklanjuti. D ...

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI | Friday 24 Oct 2014 03:32:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke kantor Ombudsman Republik Indonesia. Ini berdasarkan laporan karena sikap OJK yang akan tetap meloloskan penawaran saham perdana PT Blue Bird (tanpa kata taxi).

Salah seorang pemegang saham PT Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief menyatakan, k
...

Muluskan IPO Blue Bird yang Bermasalah, Kuat Dugaan Terjadi Konspirasi | Tuesday 21 Oct 2014 13:32:22

JAKARTA, HUKUM - Sidang gugatan pengacara O.C Kaligis terhadap Jajaran Direksi PT BLUE BIRD TAXI memunculkan dugaan Konspirasi. Ada beberapa kejanggalan tuntutan yang diduga akan digunakan untuk menguntungkan kelompoknya sendiri oleh Purnomo Prawiro, Direktur Utama PT BLUE BIRD TAXI yang juga pemimpin PT BLUE BIRD (tanpa kata Taxi) yang tengah menj ...

OJK Bisa Batalkan IPO Blue Bird | Friday 17 Oct 2014 18:16:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh IPO Blue Bird berlanjut dengan pelaporan oleh pemegang saham PT BLUE BIRD TAXI sebagai perusahaan induk PT BLUE BIRD (tanpa kata taxi) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Senin 13 Oktober 2014 lalu.

Salah satu pemegang saham PT BLUE BIRD TAXI, Mintarsih A. Latief kepada wartawan mengungkapkan bahwa dasar pelapora
...

Anggota DPR RI Minta Blue Bird Taati Hukum | Monday 13 Oct 2014 18:01:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Nasir Djamil menegaskan perusahaan sekelas PT. Blue Bird Taksi yang juga membuat perusahaan didalam perusahaan, sehingga muncullah PT Blue Bird, dimana proses hukum terkait saham masih berjalan, harus menghormati proses hukum.

"Harus menghormati proses hukum, ikuti tahapan-tahapan hukum yang masih berjalan,
...

IPO Blue Bird Terancam Batal | Monday 29 Sep 2014 15:24:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan persoalan PT Blue Bird yang akan melakukan penawaran saham atau Initial Public Offering (IPO) terlepas dari etis atau tidak etis jika melihat dari persoalan hukum yang belum tuntas antara Blue Bird dan salah satu pemegang saham PT Blue Bird Taksi yaitu Mi ...

Pengadilan Lhoksukon Eksekusi Rumah, Sempat Diprotes Pembeli | Thursday 25 Sep 2014 02:43:08

ACEH, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon mengeksekusi rumah dan tanah di Gampong Meunasah Panton, Tanah Jambo Aye, Aceh Utara pada, Rabu (24/9) siang. Proses eksekusi sempat terjadi keributan.

Eksekusi rumah itu sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 02/Pdt.Eks/2014/ PN-Lsk tanggal 4 September 2014 tentang
...

Mutasi Kepsek Diduga Bermasalah Dilaporkan ke PTUN | Wednesday 17 Sep 2014 17:35:26

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mutasi Kepala Sekolah (kepsek) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilakukan oleh Walikota Samarinda H. Syahari Jaang atas nama Pemerintah Kota Samarinda, pada Selasa (9/9) yang lalu dianggap bermasalah oleh Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim, dan akhirnya masuk pada persoalan hukum.

L
...

Dirut DCasablanca Mansion: Dr Haerudin Juga Rugikan Konsumen Rp 300 Juta | Friday 12 Sep 2014 14:22:30

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kemungkinan dugaan penipuan yang dilakukan DR. Haeruddin, SE, SH selaku PT. CAI terhadap perusahan lain sebagaimana yang diduga sebelumnya oleh Dirut PT. Rumah Rakyat, Achmad Erliansyah Muzahidin, ada benarnya, selain dana perusahaannya Rp 5,3 Milyar sesuai hasil auditor, mantan CEO PT. RR juga menjebol dana konsumen Perum ...

Audit Mantan CEO PT Rumah Rakyat dan Manajer Keuangan Jebol Rp 5,3 Milyar Konsumen Properti | Monday 08 Sep 2014 21:59:37

SAMARINDA, Berita HUKUM - Hanya berjalan 11 bulan bergabung dengan PT. Rumah Rakyat dan diangkat menjadi CEO dalam perusahan tersebut DR. Haerudin, SE. SH, bekerjasama dengan Sutinah alias Aing dalam jabatan selaku manajer keuangan melakukan persekongkolan membentuk perusahan yang bernama CV. Club Angel Investment (CV. CAI) dan menjebol uang konsu ...



Next Last


Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Eksistensi Artis dan Narkotika

Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto

Warga Jakarta Barat 'Tak Percaya' Lagi pada Pemkot Jakbar

Trend Boarding Terbaru Acer, Luncurkan Smartphone Liquid Lade dan Liquid Z500

Dibatalkannya Pemenang Proyek Rp120 Milyar Semani II Hanya Alasan

Menelisik UU Panas Bumi, Akankah Efektif Menjadi Dasar Hukum Bagi Pemanfaatan Panas Bumi di Hutan Konservasi..?

Tessy Srimulat Tertangkap Narkoba Coba Bunuh Diri

Kajati Riau Ingatkan Cegah Korupsi Melalui Peran Keluarga

ANRI Terima Arsip Statis Jelang Rakor Penyelamatan Arsip

Pria Ini Ditangkap Mabes Polri Setelah Bully Jokowi

IEYI 2014, Ajang Pamerkan Invensi Remaja Berskala Internasional

Orang ini Orang Pertama yang Mempetisi Presiden Jokowi
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com