Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
PBB Minta Israel Bayar Rp10,5 T ke Libanon
NEW YORK, Berita HUKUM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi yang m

Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya
BATAM, Berita HUKUM - Sebanyak delapan karyawan maskapai Lion Air ditangkap di Bandara Internasional

H Beceng Berharap Pemimpin di Tanah Betawi Jangan Berkamuflase
JAKARTA, Berita HUKUM - Harapan salah satu tokoh Betawi ini menginginkan Pemimpin ditanah Betawi ata

Gerindra Banda Aceh Dukung Seruan Walikota Melarang Perayaan Tahun Baru Masehi
BANDA ACEH, Berita HUKUM - Seruan Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daera

Presiden Joko Widodo Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi
JAKARTA, Berita HUKUM - “Wah, bagus yah!” seru Presiden Joko Widodo yang terkagum menyaksikan hologr

Urus Pertanahan, BPN Harus Punya SDM Yang Mumpun
BANJARMASIN, Berita HUKUM - Persoalan tanah merupakan masalah yang riskan. Sehingga, membutuhkan sum

Pakistan Tembak Mati 57 Anggota Taliban
PAKISTAN, Berita HUKUM - Militer Pakistan mengatakan telah menewaskan 57 anggota kelompok militan da

Instagram Menghapus Jutaan Akun Sampah
MASSACHUSETTS, Berita HUKUM - Instagram telah memangkas jutaan akun spam alias sampah sehingga sempa

BNPB Berpartisipasi Peringati HKSN 2014
JAMBI, Berita HUKUM - BNPB berpartisipasi dalam mengikuti pameran dalam Jambi Emas Expo pada 18 – 20

Menhub Resmikan 20 Pelabuhan dan 10 Bandara
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan 20 pelabuhan dan 10 bandara un

Berpidato 'Anti-Maroko', Geert Wilders Dituntut
BELANDA, Berita HUKUM - Politikus sayap kanan Belanda, Geert Wilders, dituntut secara hukum atas tud

Militan Boko Haram Menculik 100 Warga Desa
NIGERIA, Berita HUKUM - Militan Nigeria Boko Haram menyerbu sebuah desa terpencil di tiimur laut neg

RSIA Ibnu Sina Jalin Kerjasama dengan Majelis Taklim Telkomsel
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal khususnya kepada mas

Anggota Komisi IX DPR RI Bersilaturahmi dengan Kader Partai Gerindra
ACEH, Berita HUKUM - Teungku Khaidir S.Ip dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
ACEH, Berita HUKUM - 'Perbudakan' buruh kembali terjadi di kabupaten Aceh Timur, Aceh. Hal ini dilak

Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum usai polemik atas penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negar

Gandeng KPK, Kementerian Luar Negeri Buktikan Komitmen Antikorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui. Kira-kira, begitulah pri

Tim Horas USU Minta Gubsu Segara Cairkan Janji Dana Hibah 500 Juta
MEDAN, Berita HUKUM - Prestasi Tim Horas USU patut diapreasiasi apalagi telah menyabet juara 1 dan j

Jokowi, Hebohisme, dan Ironi-ironi
Oleh: Edy Mulyadi

DUNIA sudah mengenal berbagai macam isme. Ada kapitalisme, sosialisme, liberali

Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemi

   


 Berita Utama >
   
Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan

  Berita Terkini >>
   
PBB Minta Israel Bayar Rp10,5 T ke Libanon
Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya
H Beceng Berharap Pemimpin di Tanah Betawi Jangan Berkamuflase
Gerindra Banda Aceh Dukung Seruan Walikota Melarang Perayaan Tahun Baru Masehi
Presiden Joko Widodo Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Perdata
Komisi Yudisial Didesak Dalami Hubungan Blue Bird dengan Hakim Soeprapto‬ | Thursday 11 Dec 2014 17:40:51
 
Ilustrasi. Mobil Blue Bird Taxi dengan stiker Go Public.(Foto: BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai ratusan massa dari Masyarakat Penegak Hukum (MPH) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu lalu soal sikap KY yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik atas putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Soeprapto dalam kasus PT BLUE BIRD TAXI yang menggugat Direkturnya sendiri, Mintarsih A Latief.

Maka utusan MPH kemarin menghadap kembali ke KY untuk menyerahkan beberapa bukti dan laporan hasil sidang yang dimaksud.Seperti diketahui, salah satu pemilik saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih, diwajibkan pengadilan untuk mengembalikan gaji selama 18 tahun masa pengabdiannya dan atas tuduhan tindak pidana yang tidak terbukti dengan nilai ganti rugi sebesar Rp140 miliar pada perusahaan PT Blue Bird yang kini berada dibawah kendali Purnomo Prawiro.

Isi laporan yang diajukan MPH kepada KY, berdasarkan pola persidangan selama pra putusan hingga dijatuhkannya vonis atas Mintarsih, hakim Soeprapto cenderung memaksakan lahirnya putusan yang hanya menguntungkan bos PT Blue Bird, Purnomo. Selain itu hakim PN Jaksel mendasarkan vonisnya hanya pada pasal dan bukti-bukti yang jauh dari keharusan seorang hakim harus berkeadilan didalam persidangan.

Bagaimana tidak, Vonis untuk mengembalikan gaji tenaga kerja jelas telah bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan tentang pemberian gaji dan hak tenaga kerja atau buruh. Salah satu diantaranya adalah pasal (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu bahwa “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilakukan”.

Selain itu juga pasal (88) ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

“Oleh sebab itu kami menilai keputusan mantan Ketua Majelis Hakim Soeprapto yang dijatuhkan kepada Mintarsih adalah perampokan terencana, cacat hukum, dan menindas hak buruh/pekerja.

MPH menolak tegas putusan hakim Soeprapto terhadap Mintarsih,” ujar Koordinator MPH, Dewa. Menurutnya, MPH menolak karena pertama, keputusan hakim Soeprapto yang mewajibkan Mintarsih mengembalikan hak gaji yang ia terima dapat membuka Kran penindasan oleh perusahaan lain di Indonesia terhadap para buruh/karyawannya. Kedua, keputusan hakim Soeprapto kepada Mintarsih tidak berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. Ketiga, keputusan hakim Soeprapto menggunakan bukti-bukti yang telah di rekayasa untuk dapat segera memutuskan vonis.

“Keempat, berdasarkan proses berjalannya pengadilan hingga vonis, kami menduga vonis atas Mintarsih cenderung terencana, tergesa-gesa, dan bahkan harus berbenturan dengan beberapa UU. Kelima, independensi hakim Soeprapto saat mengambil keputusan telah diragukan kemerdekaannya sebagai hakim yang jujur, akuntabel, dan professional,” ungkap Dewa, dimana selain soal gaji, nurani Hakim Soeprapto juga dipertanyakan, bagaimana mungkin menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang tidak jelas. Diketahui selain harus mengembalikan gaji selama 18 tahun bekerja, Mintarsih juga dikenai denda Rp100 miliar karena dinilai telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Purnomo CS. Padahal tuduhan tindak pidana kekerasan tersebut tidak pernah terbukti atau dilanjutkan prosesnya oleh kepolisian.

Sehingga sangat absurd bila proses laporan yang sudah dihentikan oleh polisi tersebut justru digunakan Hakim soeprapto sebagai alasan untuk menjatuhkan vonis. Lebih lanjut ia mengatakan, sungguh ironis, karena jabatan hakim yang oleh UU 1945 dianggap sebagai ujung tombak terwujudnya keadilan, justeru mengebiri keadilan. Merebaknya isu mafia peradilan antar hakim dan pengusaha, menjadi sebab runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Ditambah lagi ternodai oleh vonis majelis hakim Soeprapto kepada Mintarsih dalam persidangan PN Jaksel beberapa waktu lalu.

MPH mendesak pada Ketua Komisi Yudisial (KY) beserta jajarannya untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam kepada hakim Soeprapto, yang secara jelas telah menciderai penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, KY bersama satgas mafia hukum untuk memeriksa bos PT Blue Bird, karena dinilai telah melakukan upaya yang merugikan kredibilitas lembaga penegakan hukum.

“Kepada sejumlah lembaga penegakan hukum di Indonesia, khususnya KY, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa beberapa pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memasukan saham PT Blue Bird pada Bursa Efek Indonesia (BEI) secara sepihak,” tegas Dewa.

Mereka juga meminta kepada Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakhiri, untuk menilai dan meneliti kembali perihal putusan hakim Soeprapto yang mewajibkan pekerja (Mintarsih.red) untuk mengembalikan gaji selama lebih 18 tahun ia bekerja, dan membesarkan nama perusahaan kepada PT Blue Bird Taxi, karena hal tersebut senada dengan UU Ketenagakerjaan pasal 102 bagian satu tentang hubungan industrial.(bhc/coy)


Bookmark and Share
 

Komisi Yudisial Didesak Dalami Hubungan Blue Bird dengan Hakim Soeprapto‬ | Thursday 11 Dec 2014 17:40:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Usai ratusan massa dari Masyarakat Penegak Hukum (MPH) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu lalu soal sikap KY yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik atas putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Soeprapto dalam kasus PT BLUE BIRD TAXI yang menggugat D ...

Kasus PT Blue Bird, KY Diserbu Pendemo | Friday 05 Dec 2014 02:14:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Gedung Komisi Yudisial (KY) diserbu massa sekitar puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hukum (MPH). Tidak seperti biasanya gedung sering terlihat sepi dan tak ada keramaian. Setelah dilihat ternyata ada massa dari MPH menggelar demo di depan gedung KY yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Senen, Jakar ...

Blue Bird Langar Aturan Hukum Bisnis | Saturday 29 Nov 2014 20:17:02

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird Taxi diketahui berdiri sejak tahun 1972 hingga saat ini masih tetap berjalan. Setelah 29 tahun kemudian, tiba-tiba ada 2 pemegang saham secara diam-diam mendirikan PT Blue Bird dengan ciri dan cara kerja yang sama dengan PT Blue Bird Taxi. PT Blue Bird (tanpa kata taxi) ini juga diduga kuat menggunakan fasilitas ...

Pemilik Saham Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief Ajukan Laporan ke KPPU | Friday 21 Nov 2014 13:55:50

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird Taxi yang berdiri sejak tahun 1972 hingga saat ini masih tetap berjalan. Setelah 29 tahun berdiri, tiba-tiba ada 2 pemegang saham secara diam-diam mendirikan PT Blue Bird, dan semuanya sama. Kemudian PT Blue Bird (tanpa kata taxi) menggunakan fasilitas milik PT Blue Bird Taxi.

Adanya permasalahan tersebut me
...

Ini Kata Setia Untung: Gratis Sewa Jaksa Asal Negara Untung | Tuesday 18 Nov 2014 23:37:03

RIAU, Berita HUKUM - Tugas Kejaksaan tidak hanya berkutat dibidang Pidana pun Pidana Korupsi (Tipikor), menangani soal Perdata juga termasuk tugas Kejaksaan.

Menurut Kepala Jaksa Tinggi (Kajati) Provinsi Riau, Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum., menangani soal perdata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat me
...

Mantan Kadis Bina Marga Diduga Hanya Jual Nama Kejaksaan Batalkan PT BTR Pemenang Proyek Semani II Rp 120 M | Thursday 13 Nov 2014 17:10:51

SAMARINDA, Berita HUKUM - Dibatalkannya proyek Semani Tahap II yang telah dimenangkan oleh PT. Bunga Tanjung Raya (BTR) telah memenuhi persayaratan lelang dengan sistim prakualifikasi pada Desember 2013 yang lalu oleh Kepala Dinas Bina Marga yang saat itu dijabat H. Achmad Maulana, dengan alasan salah satu poinnya menyebutkan, “Kegiatan Semani Taha ...

Masalah Proyek Semani II, Achmad Maulana Mantan Kadis Bina Marga Samarinda 'Cuci Tangan' | Tuesday 11 Nov 2014 03:56:32

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mantan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dituding cuci tangan terkait lelang proyek Semani tahap II pada Desember 2013 lalu, setelah pelaksanaan proses lelang dengan sistim prakualifikasi keluar sebagai pemenang adalah PT. Bunga Tanjung Raya (BTR) dan dibatalkan Achmad Maulana selaku ...

OJK Didesak Pendemo Agar Cabut Izin IPO Blue Bird | Thursday 06 Nov 2014 23:26:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Para Aktivis Masyarakat Anti Manipulasi (MAM) dalam waktu dekat akan menggelar demonstrasi lagi dengan massa yang lebih banyak, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak juga melakukan pemeriksaan mendalam atas proses penawaran saham perdana (IPO) Blue Bird. “Kami akan melakukan hal serupa jika ini tidak digubris,” ujar Ali Ja ...

Mantan Kadis Bina Marga Samarinda Diduga 'Bersekongkol' dengan PT PP pada Lelang Proyek Semani II | Wednesday 05 Nov 2014 10:14:36

SAMARINDA, Berita HUKUM - Persoalan dibatalkan lelang proyek Sistim Semani Tahap II yang sebelumnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelelangan hingga telah menetapkan pemenang terhadap PT. Bunga Tanjung Raya (BTR) pada akhir Desember 2013 yang lalu dan tiba-tiba anehnya dibatalkan oleh Kepala Dinas Bina Marga saat itu yang di jabat oleh H. Ach ...

Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin | Friday 31 Oct 2014 10:43:11

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepolisian Resort Kota Samarinda wilayah hukum Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai lamban dalam menyikapi laporan masyarakat terhadap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP terhadap pelaku Cai Haeruddin alias Chaeruddin Assegaf alias Djahfar Sodiq selaku Dirut ...





Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya

PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata

Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!

Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat

Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga

KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan

Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin

F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung

Pemerintah Optimistis Kurs Rupiah Awal Tahun Depan Akan Stabil

Lenny Kravitz akan Konser pada Maret 2015 di Indonesia

64 Tewas, Hujan Deras Hambat Pencarian Korban Longsor

Bahlil Deklarasi Caketum BPP HIPMI: Dari Daerah untuk Indonesia, Buka Jalan untuk Semua
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com