Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Sembilan Orang Terluka Akibat Serangan di Stasiun Cina
CINA, Berita HUKUM - Sembilan orang terluka dalam serangan menggunakan pisau di sebuah stasiun di ko

Ketua MK: Disorientasi Ideologi Akibatkan Kegaduhan Politik
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Kontitusi, Arief Hidayat, menjadi narasumber sosialisasi Empa

Ini Cara Begal Mengelabui Polisi
TANGERANG, Berita HUKUM - Kanit Reskrim Polsektro Serpong, AKP Toto Daniyanto pada Jumat (6/3) menut

Menkes: Orang Sehat Harus Ikut BPJS
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menyatakan akan mendorong perusahaan-perusah

Markoni Koto: Pelimpahan Penanganan Kasus Komjen BG Kepada Kejagung Sudah Tepat
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan perkara dugaan kepemili

THE EXECUTIVE Ingin Jadikan Wanita Muslim Indonesia Lebih Berkarakter
JAKARTA, Berita HUKUM - THE EXECUTIVE merupakan salah satu label pakaian siap pakai terkemuka yang m

Walau Tanpa Bantuan Bank, Sures Kumar Berhasil Selesaikan Pembangunan Langsa Town Square
ACEH, Berita HUKUM - Walau tidak mendapatkan pinjaman dari pihak Bank salah seorang Investor asal Me

Kemenag Umumkan Travel Umrah Resmi
MEDAN, Berita HUKUM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Kementerian yang dipimpi

Ruhut Sitompul: Banyak Parpol, Sulit Jadikan Hukum Sebagai Panglima
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan banya

Serangan Militan Nigeria Tewaskan 65 Orang
NIGERIA, Berita HUKUM - Kelompok militan yang diduga Boko Haram membunuh sedikitnya 65 orang di sebu

Menkominfo Wajibkan Pejabat Humas Memiliki 2 Akun Twitter
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta seluruh p

PTUN Batalkan Peraturan Kemkominfo terkait TV Digital
JAKARTA, Berita HUKUM - Pascaputusan Pengadillan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan seluruh g

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Kunjungi MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Delapan mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa

KPK Sosialisasikan 4 Buku Antikorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya pencegahan korupsi, dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni tahap sad

Kalangan Pers Desak Polri Tidak Kriminalisasi Jurnalis
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan pers mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk ti

BNPT Cegah Terorisme, Lewat Dunia Maya
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyaknya para pelaku teroris memanfaatkan dunia maya sebagai jalur propagan

Fosil 'Manusia Pertama' Ditemukan di Ethiopia
ETHIOPIA, Berita HUKUM - Para ilmuwan menemukan tulang rahang dari yang diduga sebagai satu dari man

Yakin Indonesia Mampu Swasembada Garam
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia sebagai penyandang status Negara Maritim dengan garis pantai terpa

Jennifer Lawrence Perankan Fotografer Perang di Film Spielberg
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Aktris Jennifer Lawrence akan berperan sebagai fotografer perang Lyn

Karyawan KPK Berhak Berpendapat
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Manik menilai langkah karyawan Komisi

   


 Berita Utama >
   
Ketua MK: Disorientasi Ideologi Akibatkan Kegaduhan Politik
Markoni Koto: Pelimpahan Penanganan Kasus Komjen BG Kepada Kejagung Sudah Tepat
BNPT Cegah Terorisme, Lewat Dunia Maya
Yakin Indonesia Mampu Swasembada Garam
PoldaSu Amankan 116 Sepeda Motor Curian dari Medan Marelan
SPG Seksi Berpakain Polwan Lecehkan Wibawah Kepolisian

  Berita Terkini >>
   
Sembilan Orang Terluka Akibat Serangan di Stasiun Cina
Ketua MK: Disorientasi Ideologi Akibatkan Kegaduhan Politik
Ini Cara Begal Mengelabui Polisi
Menkes: Orang Sehat Harus Ikut BPJS
Markoni Koto: Pelimpahan Penanganan Kasus Komjen BG Kepada Kejagung Sudah Tepat

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Perdata
DPR dan Pemerintah: UU Yayasan untuk Mengembalikan Fungsi Yayasan | Wednesday 25 Feb 2015 09:19:22
 
Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110‎.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan - Perkara No. 5/PUU-XIII/2015 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (24/2) siang. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut, DPR yang diwakili oleh anggota Komisi III DPR Junimart berpandangan bahwa Pemohon harus bisa membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang diujikan.

Menurut Junimart, UU Yayasan justru dibentuk dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan yayasan oleh pihak-pihak yang ada di dalamnya, baik pengurus, pembina, pengawas, maupun pendiri.

“Pembentukan UU Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, menjamin ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagaimana peran hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,” papar Junimart.

Dalam penjelasan umum UU Yayasan disebutkan, “Hak penunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik satu badan hukum yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya para pendiri, pengurus dan pengawas.”

Sejalan dengan kecenderungan tersebut, jelas Junimart, timbul berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang digugat Pemohon secara tegas mengatur mengenai larangan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. “Pengalihan kekayaan yayasan hanya dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya yayasan, yaitu hanya sebagai wadah untuk pengembangan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tidak untuk kepentingan lainnya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Yayasan,” tegas Junimart.

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan, hanya untuk pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada pengurus yayasan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan. “Pengaturan pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada pengurus yayasasn yang memenuhi persyaratan, menurut DPR adalah hal yang wajar dan untuk memenuhi rasa keadilan. Mengingat, pengurus mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan,” urai Junimart.

“Bahkan apabila sampai terjadi kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Yayasan,” ucap Junimart kepada Majelis Hakim.

Senada dengan DPR, Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Wicipto Setiadi, juga berpendapat bahwa yayasan didirikan tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut, timbul berbagai masalah, baik masalah yang bersangkutan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, maupun sengketa antara pengurus dengan pihak lain.

“Masalah tersebut belum dapat diselesaikan karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis. Oleh karena itu, untuk memberikan landasan yuridis dalam pendiriannya, UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dibentuk dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,” papar Wicipto.(NanoTresnaArfana/mk/bhc/sya)


Bookmark and Share
 

DPR dan Pemerintah: UU Yayasan untuk Mengembalikan Fungsi Yayasan | Wednesday 25 Feb 2015 09:19:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan - Perkara No. 5/PUU-XIII/2015 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (24/2) siang. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut, DPR yang diwakili oleh anggota Komisi III DPR Ju ...

KONI Mengklarifikasi dan Meluruskan Permasalahan 5 Ring pada Logonya | Wednesday 11 Feb 2015 06:05:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendapat berbagai pertanyaan mengenai kasus perselisihan logo KONI yang menggunakan gambar 5 Ring dari anggota maupun media, tentang keabsahan penggunaan gambar 5 ring /lingkaran pada logo KONI, yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan suatu tindakan yang melanggar hak cipta.
...

PT Blue Bird Taxi Gugat PT Blue Bird Sebesar Rp6,6 Triliun | Monday 09 Feb 2015 16:42:39

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird Taxi melayangkan gugatan hukum kepada PT Blue Bird, Tbk atas penggunaan merk atau logo burung biru yang belum lama ini melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana dengan kode BIRD di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tidak tanggung-tanggung, PT Blue Bird Taxi menggugat PT Blue Bird, Tbk se
...

Kasus Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief Difitnah | Tuesday 03 Feb 2015 17:27:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Perseteruan antar pemilik saham di PT Blue Bird Taxi yang merupakan induk dari PT Blue Bird Tbk sepertinya masih akan terus berlanjut. Salah satu pemegang saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief mensinyalir adanya upaya menghilangkan atau menutupi keberadaan PT Blue Bird Taxi yang diduga dilakukan Dirut PT Blue Bird, ...

Mintarsih Laporkan Hakim Soeprapto ke Bawas MA | Thursday 15 Jan 2015 00:59:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Keadilan harus diperjuangkan, sehingga guna menggapai keadilan, Mintarsih A Latief alias Mintarsih Listiani terus berjuang dengan melaporkan salah seorang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Soeprapto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). "Keadilan harus diperjuangkan, agar tidak diabaikan, lalu ...

Timbulkan Monopoli dan Diskriminasi, UU BPJS Digugat | Thursday 08 Jan 2015 12:11:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Enam Pemohon yang terdiri dari dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan jasa penyedia layanan kesehatan (perusahaan asuransi), dan dua orang warga negara Indonesia selaku pekerja mengajukan pengujian terhadap ketentuan yang mewajibkan memilih BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja. Para Pemohon secara be ...

Abaikan Keputusan Pengadilan, Walikota Medan Diadukan ke Menpan dan Presiden RI | Friday 26 Dec 2014 20:50:55

MEDAN, Berita HUKUM - Dirut PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (APCKC) Andi Mutiala Lubis melalui suratnya ber nomor 047. Dirut/ APCKC/ MDN/ 1114 tertanggal 5 Nopember 2014 mengadukan Walikota Medan Drs. H T. Dzulmi Eldin S, M.Si dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Ir. Sampurno ke Menpan RB dan Presiden RI di Jakarta ...

KIA Gelar Sidang Ajudikasi LSM-KANA Vs PPID Aceh Timur | Monday 22 Dec 2014 17:40:15

ACEH, Berita HUKUM - Komisi Informasi Aceh (KIA) Provinsi Aceh pada, Senin (22/12) menggelar sidang dalam hal penyelesaian sangketa informasi publik di lantai 2 aula kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Aneuk Nangroe (KANA)
...

Komisi Yudisial Didesak Dalami Hubungan Blue Bird dengan Hakim Soeprapto‬ | Thursday 11 Dec 2014 17:40:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Usai ratusan massa dari Masyarakat Penegak Hukum (MPH) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu lalu soal sikap KY yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik atas putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Soeprapto dalam kasus PT BLUE BIRD TAXI yang menggugat D ...

Kasus PT Blue Bird, KY Diserbu Pendemo | Friday 05 Dec 2014 02:14:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Gedung Komisi Yudisial (KY) diserbu massa sekitar puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hukum (MPH). Tidak seperti biasanya gedung sering terlihat sepi dan tak ada keramaian. Setelah dilihat ternyata ada massa dari MPH menggelar demo di depan gedung KY yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Senen, Jakar ...





Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Ketua MK: Disorientasi Ideologi Akibatkan Kegaduhan Politik

Markoni Koto: Pelimpahan Penanganan Kasus Komjen BG Kepada Kejagung Sudah Tepat

BNPT Cegah Terorisme, Lewat Dunia Maya

Yakin Indonesia Mampu Swasembada Garam

PoldaSu Amankan 116 Sepeda Motor Curian dari Medan Marelan

SPG Seksi Berpakain Polwan Lecehkan Wibawah Kepolisian

Data Penduduk Akurat, Penanganan Narkoba Lebih Cepat

Tempo Dipolisikan terkait Pemberitaan Rekening Komjen BG

Pemda Aceh Timur Enggan Bayar Tunggakan Listrik karena PLN Tidak Transparan

'Komitmen' PT. WKS (Asia Pulp and Paper) Itu Berwajah Kematian

BMKG Prediksi Kemarau Mulai Bulan April

Pihak Bareskrim Polri Tangkap ZA Terduga Saksi Kunci Kasus BW
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com