 |
| Perdata |
| DPR dan Pemerintah: UU Yayasan untuk Mengembalikan Fungsi Yayasan | Wednesday 25 Feb 2015 09:19:22 |
| |
 Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH/mnd)
Menurut Junimart, UU Yayasan justru dibentuk dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan yayasan oleh pihak-pihak yang ada di dalamnya, baik pengurus, pembina, pengawas, maupun pendiri.
“Pembentukan UU Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, menjamin ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagaimana peran hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,” papar Junimart.
Dalam penjelasan umum UU Yayasan disebutkan, “Hak penunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik satu badan hukum yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya para pendiri, pengurus dan pengawas.”
Sejalan dengan kecenderungan tersebut, jelas Junimart, timbul berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.
Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang digugat Pemohon secara tegas mengatur mengenai larangan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. “Pengalihan kekayaan yayasan hanya dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya yayasan, yaitu hanya sebagai wadah untuk pengembangan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tidak untuk kepentingan lainnya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Yayasan,” tegas Junimart.
Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan, hanya untuk pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada pengurus yayasan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan. “Pengaturan pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada pengurus yayasasn yang memenuhi persyaratan, menurut DPR adalah hal yang wajar dan untuk memenuhi rasa keadilan. Mengingat, pengurus mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan,” urai Junimart.
“Bahkan apabila sampai terjadi kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Yayasan,” ucap Junimart kepada Majelis Hakim.
Senada dengan DPR, Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Wicipto Setiadi, juga berpendapat bahwa yayasan didirikan tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut, timbul berbagai masalah, baik masalah yang bersangkutan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, maupun sengketa antara pengurus dengan pihak lain.
“Masalah tersebut belum dapat diselesaikan karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis. Oleh karena itu, untuk memberikan landasan yuridis dalam pendiriannya, UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dibentuk dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,” papar Wicipto.(NanoTresnaArfana/mk/bhc/sya) |
|
|
| |
|
|
| DPR dan Pemerintah: UU Yayasan untuk Mengembalikan Fungsi Yayasan | Wednesday 25 Feb 2015 09:19:22 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan - Perkara No. 5/PUU-XIII/2015 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (24/2) siang. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut, DPR yang diwakili oleh anggota Komisi III DPR Ju ... Berita Selengkapnya |
| KONI Mengklarifikasi dan Meluruskan Permasalahan 5 Ring pada Logonya | Wednesday 11 Feb 2015 06:05:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendapat berbagai pertanyaan mengenai kasus perselisihan logo KONI yang menggunakan gambar 5 Ring dari anggota maupun media, tentang keabsahan penggunaan gambar 5 ring /lingkaran pada logo KONI, yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan suatu tindakan yang melanggar hak cipta.
... Berita Selengkapnya |
| PT Blue Bird Taxi Gugat PT Blue Bird Sebesar Rp6,6 Triliun | Monday 09 Feb 2015 16:42:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird Taxi melayangkan gugatan hukum kepada PT Blue Bird, Tbk atas penggunaan merk atau logo burung biru yang belum lama ini melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana dengan kode BIRD di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tidak tanggung-tanggung, PT Blue Bird Taxi menggugat PT Blue Bird, Tbk se ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief Difitnah | Tuesday 03 Feb 2015 17:27:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perseteruan antar pemilik saham di PT Blue Bird Taxi yang merupakan induk dari PT Blue Bird Tbk sepertinya masih akan terus berlanjut. Salah satu pemegang saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief mensinyalir adanya upaya menghilangkan atau menutupi keberadaan PT Blue Bird Taxi yang diduga dilakukan Dirut PT Blue Bird, ... Berita Selengkapnya |
| Mintarsih Laporkan Hakim Soeprapto ke Bawas MA | Thursday 15 Jan 2015 00:59:55 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Keadilan harus diperjuangkan, sehingga guna menggapai keadilan, Mintarsih A Latief alias Mintarsih Listiani terus berjuang dengan melaporkan salah seorang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Soeprapto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). "Keadilan harus diperjuangkan, agar tidak diabaikan, lalu ... Berita Selengkapnya |
| Timbulkan Monopoli dan Diskriminasi, UU BPJS Digugat | Thursday 08 Jan 2015 12:11:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Enam Pemohon yang terdiri dari dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan jasa penyedia layanan kesehatan (perusahaan asuransi), dan dua orang warga negara Indonesia selaku pekerja mengajukan pengujian terhadap ketentuan yang mewajibkan memilih BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja. Para Pemohon secara be ... Berita Selengkapnya |
| Abaikan Keputusan Pengadilan, Walikota Medan Diadukan ke Menpan dan Presiden RI | Friday 26 Dec 2014 20:50:55 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Dirut PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (APCKC) Andi Mutiala Lubis melalui suratnya ber nomor 047. Dirut/ APCKC/ MDN/ 1114 tertanggal 5 Nopember 2014 mengadukan Walikota Medan Drs. H T. Dzulmi Eldin S, M.Si dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Ir. Sampurno ke Menpan RB dan Presiden RI di Jakarta ... Berita Selengkapnya |
| KIA Gelar Sidang Ajudikasi LSM-KANA Vs PPID Aceh Timur | Monday 22 Dec 2014 17:40:15 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Komisi Informasi Aceh (KIA) Provinsi Aceh pada, Senin (22/12) menggelar sidang dalam hal penyelesaian sangketa informasi publik di lantai 2 aula kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh.
Dalam sidang yang terbuka untuk umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Aneuk Nangroe (KANA) ... Berita Selengkapnya |
| Komisi Yudisial Didesak Dalami Hubungan Blue Bird dengan Hakim Soeprapto | Thursday 11 Dec 2014 17:40:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai ratusan massa dari Masyarakat Penegak Hukum (MPH) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu lalu soal sikap KY yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik atas putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Soeprapto dalam kasus PT BLUE BIRD TAXI yang menggugat D ... Berita Selengkapnya |
| Kasus PT Blue Bird, KY Diserbu Pendemo | Friday 05 Dec 2014 02:14:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gedung Komisi Yudisial (KY) diserbu massa sekitar puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hukum (MPH). Tidak seperti biasanya gedung sering terlihat sepi dan tak ada keramaian. Setelah dilihat ternyata ada massa dari MPH menggelar demo di depan gedung KY yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Senen, Jakar ... Berita Selengkapnya |
|
|
|
 |
