Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pameran Alutsista TNI AD di Kampus UBK
JAKARTA, Berita HUKUM - Di kampus Universitas Bung Karno (UBK) Jl.Kimia, Jakarta pada hari Senin (31

Krisdayanti dan Anaknya Saling Curhat di Instagram Soal Hubungan yang Renggang
JAKARTA, Berita HUKUM - KRISDAYANTI atau KD tidak menduga puteri sulungnya, Aurel curhat di Instagra

17 Pati TNI Naik Pangkat
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 17 Pati (Perwira Tinggi) TNI berdasarkan Surat Perintah Panglima TN

Tewas di Tangan Polisi, Keluaga Minta Perlindungan Hukum ke YARA
ACEH, Berita HUKUM - Keluarga anggota Din Minimi meminta bantuan perlindungan hukum pada Yayasan Adv

5 Aleg Deprov Gorontalo Bakal di PAW
GORONTALO Berita HUKUM - 5 legislator DPRD Provinsi Gorontalo bakal di diganti atau Pergantian Antar

Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota komisi VI DPR-RI Fraksi Gerindra, Ir. Bambang Haryo, mengecam keras

KPK Luncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menghadirkan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan transparan, K

Inilah FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN
JAKARTA, Berita HUKUM - FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN. Umat Islam WAJIB mengabaikan situs Islam

Mahathir Mohamad Desak Pencopotan PM Razak
MALAYSIA, Berita HUKUM - Mantan pemimpin Malaysia, Mahathir Mohamad, bergabung dengan para pengunjuk

Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP KPBI) melancarkan

Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Djoko Santoso Pimpin Gerakan Lawan Ahok
JAKARTA, Berita HUKUM - Tak hanya penggusuran rakyat miskin, pengelolaan ibu kota juga diwarnai kasu

Aksi Puluhan Ribu Warga Malaysia Protes Besar Tuntut Reformasi
MALAYSIA, Berita HUKUM - Puluhan ribu orang memenuhi jalanan Kuala Lumpur dan beberapa kota Malaysia

Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemberitaan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang peni

MK Tolak Uji UU Yayasan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materiil Undang-U

GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangkaian kegiatan memperingati Dirgahayu Hari Proklamasi Kemerdekaan

Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua
SORONG, Berita HUKUM - Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua da

Herwan Susanto Bantah Calon Bupati Kukar Sugianto-Rudi Disebut Calon Boneka
TENGGARONG, Berita HUKUM - Teka teki siapa calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pemilihan Ke

Kereta Penuh 'Emas Jarahan Nazi' Ditemukan
POLANDIA, Berita HUKUM - Sebuah rangkaian kereta yang penuh dengan emas Nazi ditemukan di Polandia s

Diduga Makelar Proyek, Oknum Pegawai Dinas PU Kaltim Diamankan Polisi
SAMARINDA, Betita HUKUM - Diduga sebagai makelar proyek seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Kapuspen TNI: Kronologis Pengeroyokan Anggota TNI di Papua
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI E. Sodik mengatakan bahwa,

   


 Berita Utama >
   
Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!
Inilah FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'
Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'

  Berita Terkini >>
   
Pameran Alutsista TNI AD di Kampus UBK
Krisdayanti dan Anaknya Saling Curhat di Instagram Soal Hubungan yang Renggang
17 Pati TNI Naik Pangkat
Tewas di Tangan Polisi, Keluaga Minta Perlindungan Hukum ke YARA
5 Aleg Deprov Gorontalo Bakal di PAW

Untitled Document



SPONSOR & PARTNERS






















    Perdata
PK Kasus Supersemar: Tidak Benar Ahli Waris Soeharto Dihukum Denda Triliunan | Wednesday 12 Aug 2015 07:23:45
 
Ilustrasi. Hutomo Mandala Putra atau yang biasa dikenal Tommy, putra dari Alm. Soeharto.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbeda dengan pemberitaan berbagai media, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) hanya mengoreksi angka denda yang dijatuhkan untuk Yayasan Supersemar namun tidak menghukum mendiang Soeharto dan ahli warisnya, padahal para pengacara keluarga Soeharto sudah siap berkumpul di Cendana.

Kepada juru bicara MA, Suhadi, BBC Indonesia meminta kepastian apakah mendiang Soeharto dan ahli warisnya termasuk yang dihukum untuk membayar denda Rp4,4 triliun. "Tidak. Yayasan Supersemar saja (yang dihukum)," tegas Suhadi.

"Itu sudah jelas. Memang dalam perkara itu, H. Muhammad Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Supersemar sebagai tergugat II. Namun oleh putusan dari tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai kasasi (MA) yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Yayasan Supersemar (saja)," tambah Suhardi pula.

Jadi mendiang presiden Soeharto sebagai pendiri Yayasan Supersemar tidak pernah dinyatakan melawan hukum, tidak pula dijatuhi hukuman.

"Peninjauan Kembali (PK oleh Kejaksaan Agung sebagai wakil pemerintah) diajukan hanya terkait kekeliruan angka dalam jumlah hukuman denda yang dijatuhkan," tandas Suhadi.

Reaksi Cendana

Yang dimaksud adalah kesalahan dalam putusan 8 Juli 2015, yang kekurangan tiga digit dalam menuliskan angka kerugian negara sebesar Rp139,438 miliar.

Adapun jumlah keseluruhan denda Rp4,4 triliun harus dibayar hanya oleh Yayasan Supersemar saja, dan tidak oleh Soeharto dan ahli warisnya.

Putusan ini menimbulkan kesimpangsiuran, karena berbagai media memberitakan bahwa para ahli waris Soeharto juga turut dihukum membayar denda itu.

"Jangankan Anda, saya juga bingung," kata M. Assegaf, pengacara keluarga Soeharto, kepada BBC Indonesia.
"Kami para pengacara, sudah dihubungi oleh keluarga Pak Harto, mungkin Mamiek (salah satu puteri Soeharto), untuk berkumpul membahas masalah ini," papar Assegaf.

"Sedianya, Selasa malam kami akan bertemu di rumah keluarga Soeharto di jalan Cendana. Tapi sesudah diperiksa lagi dengan teliti, jelas bahwa yang dihukum itu Yayasan Supersemar. Sedangkan almarhum Pak Harto tidak ada sangkut pautnya," tegas Assegaf pula.

Berikutnya: eksekusi

Betapapun, putusan itu sudah bisa dieksekusi karena sudah berkekuatan hukum tetap, jubir MA, Suhadi menegaskan.

"Pelaksanaannya nanti merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tempat perkara ini diajukan)," papar Suhadi.

Jaksa Agung yang mewakili pemerintah menyatakan siap untuk memproses eksekusi terhadap putusan MA terakhir.
Kepada wartawan yang mencegatnya di Istana Bogor, Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan akan segera mempelajari putusan MA tersebut.

"Kami akan mencermati dulu, menyangkut masalah jumlah dan aneka ragam aset," kata Prasetyo.
Jika Yayasan Supersemar langsung membayar denda yang ditentukan, perkaranya selesai. Namun jika tidak, penyitaan aset bisa dilakukan.

Sesudah gagalnya pidana

Emerson Yuntho dari Indonesian Corruption Watch menyayangkan bahwa dalam kasus ini Soeharto lolos.

Betapapun, katanya, gugatan perdata ini merupakan bagian dari upaya untuk membidik Soeharto setelah upaya mempidanakannya gagal karena pengadilan waktu itu menyatakan mendiang Soeharto tidak cukup sehat untuk menjalani pengadilan.

Perkara ini diajukan pada tahun 2007, oleh pemerintah yang menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Dalam gugatannya, Kejaksaan Agung menyebut, dana Supersemar seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa, namun sebagian diberikan kepada sejumlah perusahaan seperti Bank Duta sebesar US$420 juta, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp150 miliar.

Hasilnya, mulai vonis pengadilan negeri hingga kasasi dan kemudian PK Mahkamah Agung, hanya menghukum Yayasan Supersemar sebagai tergugat II dan melepaskan Soeharto sebagai Tergugat I.

Sementara terkait kasus ini, Hutomo Mandala Putra atau yang biasa dikenal Tommy, putra dari Alm. Soeharto merespon melalui akun media sosial twitternya @Tommy_Soeharto1 pada Selasa (11/8) menulis:

Berarti lulusan terbaik penerima Beasiswa sejak th 70 harus urunan nih, hitung2 untuk tambah biaya kampanye yang akan datang, #carimodal :)

Dana BLBI juga cukup untuk nalangin KAS Negara, daripada hutang terus, Ekonomi kreatif model baru ya pinjam dan pinjam, gadai dan gadai.

Beasiswa untuk masyarakat sejak tahun 70an diminta dikembalikan, kalau dana BLBI cukup di endap kan saja maklum takut kena Jewer;)

Berarti lulusan terbaik penerima Beasiswa sejak th 70 harus urunan nih, hitung2 untuk tambah biaya kampanye yang... http://fb.me/7qAgea8pN

Ini pembenaran yang salah berkedok dendam,

Apa sudah siap menghadapi gugatan dari para penerima Beasiswa yang sudah pada menjadi Orang besar,

Bahkan di lingkungan anda sendiri ada beberapa penerima dana bantuan beasiswa tersebut..

Tentu saja jika ada penerima beasiswa yang tidak merasa terpengaruh dgn ungkit mengungkit yang dilakukan rezim ini, pasti itu golongan Lupa.

Ternyata tuntut warisan, hemm, bagai mana dengan warisan Orde Lama tentang paham yang salah..? Tentang tdd kontrak dgn pemerintah AS?

Perlahan tapi pasti, malu2 tapi mau, kiblat mengarah ke sukses Orde Baru, sepertinya mulai kelihatan bagai mana bingungnya mengelola negara.

Banyak yg tidak paham selama 20 Tahun pemerintahan Orde Lama terjadi banyak penyalahgunaan karena pemimpin sesudahnya berusaha mengobati.

Apa mulai merasa was was dengan kehadiran saya, saya juga tidak menentukan akan nyapres apa tidak, bukannya kita masih memiliki Presiden:)

Keluarga Kami tidak pernah mengungkit masalah Rezim sebelumnya, ajaib nya justru orang Rezim sebelumnya yg berusaha menghembuskan konflik.

Apa mungkin bisa tenar hanya dari konflik saja, tanpa konflik tidak akan dipandang masyarakat, kalau begitu sungguh Ironis hidup Anda.

Beasiswa Supersemar itu untuk membiayai pendidikan Putra putri tanah Air, bukan membiayai komunis, apa itu yang membuat keberatan?

HM Soeharto berkuasa selama 32 tahun tapi Almarhum tdk pernah mendaulat dirinya Sebagai Presiden seumur Hidup, Bagaimana dgn sebelumnya?

Kualitas Pemimpin itu mengayomi, menciptakan perdamaian bukan malah menciptakan konflik demi menutupi ke tidakmampuan.

Itu belum seberapa di banding Kekayaan kerajaan nusantara yang katanya disimpan dedemit, Dedemit yang bisa berpolitik :D

Mau ungkit2 yayasan kenyataannya semua yang mampu saat ini mendirikan yayasan, bajibun dari yang abal2 sampai yang 1/2 Nipu :)

Se kelas MA berdalih salah ketik, sebenarnya yang duduk di bangku MA itu orang2 paham baca tulis atau tidak, semakin kocak saja :)

Kepala sekolahnya saja sering salah baca dan Ttd, bagai mana dengan Gurunya, lalu nanti apa yang terjadi dengan siswa nya ( Simpatisan) :D

Sepertinya Alumni Supersemar Harus adakan pertemuan untuk mengembalikan Hak mereka yang akan diminta kembali oleh pemerintah, #MinimModal

Katanya mau swasembada Beras, daging dll, kok malah ancang2 impor terus, luar biasa sukses impornya, jangan lupa cari modal dulu utk import.

Surplus Kartu iya :D

Sudah saatnya setiap Kabupaten mendirikan TAPOS, Iklim NKRI sangat baik untuk peternakan Sapi, Kenapa harus memilih jalan Impor terus?

Daerah2 penghasil Ternak sapi ayo absen dulu agar pada tau kualitas sapi lokal lebih baik, silakan nanti saya bantu Retweet..

Memaksakan Kekuatan dibalik ketidak mampuan pengelolaan tanggung jawab, sama saja dengan membuka Aib kekurangan Sendiri.

Penasihat tidak selamanya bertujuan murni untuk menasihati dan memberi masukan, Adakalanya status penasihat hanya sebagai pembawa pesan.

Pemimpin itu pembawa amanat rakyat bukan pelaksana Amanat Pemilik partai, Berterimakasih itu wajar,namun jika terlalu tunduk itu tidak wajar

Kedudukan tertinggi di Negara diduduki oleh rakyat, oleh sebab itu pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat.

Pemimpin Negara memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan, akan tetapi kedudukan tertinggi dalam negara tetap di duduki rakyat.

Seorang Presiden pun jika telah pulang dan melepas atribut jabatan maka akan Kembali sebagai Rakyat biasa.

Jika anak2 muda tanah air ini mulai berkata kata tidak sopan dan menghina pemimpin maka itu bukan salah mereka tapi salah pemimpinnya.

Mengancam Rakyat sama dengan mengancam keutuhan negara, Ingat Negara Ada Karena ada Rakyatnya.

Perbaikan Kepribadian Masyarakat bukan dari Pasal tapi dari kebijakan dan pendidikan,1000 pasal pun tidak berpengaruh jika rakyat Lapar.

Bagi masyarakat yang pernah menerima beasiswa Supersemar jangan lupa permintaan rejim saat ini, siap2 urunan,mereka butuh tambahan modal,:)

Penerima Beasiswa Supersemar sepertinya siap Urunan mengembalikan biaya pendidikan mereka, Bagai Mana Dgn Penikmat BLBI? Siap apa tidak?:)

BLBI = Bingung Lihat Bos Indonesia

BLBI = Baru Lupa Baru Ingat

BLBI + Century kira2 berapa duit total nya? :)

Sebanyak itu Bisa buat Satu RT/RW satu SPBU khusus milik warga sekitar :)

Ingat satu SPBU setiap RT dan milik warga Sekitar bukan milik Partai , jangan salah lagi:)

Ok cukup sekian selamat istirahat semua, InsyaAllah kita semua selalu dalam lindungan Allah Swt dari tipu muslihat kekuasaan"Salam"(BBC/twitter/bh/sya)







Bookmark and Share
 

PK Kasus Supersemar: Tidak Benar Ahli Waris Soeharto Dihukum Denda Triliunan | Wednesday 12 Aug 2015 07:23:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Berbeda dengan pemberitaan berbagai media, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) hanya mengoreksi angka denda yang dijatuhkan untuk Yayasan Supersemar namun tidak menghukum mendiang Soeharto dan ahli warisnya, padahal para pengacara keluarga Soeharto sudah siap berkumpul di Cendana.

Kepada juru bicara MA, Su
...

Kabid Kopertis: PTS Tidak Terakreditasi Ijazahnya Sama dengan Ijasah Palsu | Wednesday 05 Aug 2015 13:28:54

ACEH, Berita HUKUM - Ini kata kepala bidang akademik dan kemahasiswaan Aceh, Najib saat di temui awak media ini di ruang kerjanya pada, Selasa (4|8) yang menyebutkan, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tidak Terakreditasi tapi tetap melakukan wisuda terhadap alumninya, maka ijazahnya sama dengan ijazah palsu.

Hal tersebut di sampaikan terkait ba
...

Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni | Tuesday 04 Aug 2015 19:50:09

ACEH, Berita HUKUM - Puluhan orang Alumni dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Atro di Aceh yang bernaung di bawah Yayasan Sihat Brata terancam gagal di wisuda. Padahal menurut mahasiwa mereka seharusnya telah di wisuda pada bulan Maret atau April 2015 yang lalu, namun hingga sekarang belum ada kejelasan atau informasi resmi kapan mereka akan di wisu ...

Taksi Uber Kena Denda Rp97 Miliar di California | Thursday 16 Jul 2015 17:04:23

CALIFORNIA, Berita HUKUM - Aplikasi pemesanan taksi Uber harus membayar denda $7,3 juta atau setara Rp97,4 milyar di California, AS, karena tidak memberi informasi lengkap tentang layanan dan operasionalnya ke regulator. Hakim Komisi Fasilitas Umum California - badan yang mengizinkan Uber beroperasi di negara bagian tersebut - mengatakan bahwa peru ...

Roy Suryo Bilang Rekaman Pengaturan Skor Dibuat di Kantor Kemenpora | Friday 03 Jul 2015 02:30:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan menteri Pemuda dan Olahraga KRMT Roy Suryo menyebut rekaman percakapan pengaturan skor oleh seseorang yang mengaku pelaku pengatur skor pertandingan sepakbola, Bambang Suryo alias BS, dilakukan di lantai tiga Kantor Kemenpora.

Dugaan itu ia buktikan dengan melacak lokasi hasil rekaman yang beredar di media massa de
...

Anaknya Meninggal, Fery Yunizar Akan Gugat Pemerintahan Jokowi | Wednesday 10 Jun 2015 14:08:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Meninggal dunianya Ryuji Marhaenis Kaizan, (9 bulan) yang mengidap kelainan hati atau dikenal Atresia Bilier di RSCM, pada Senin (8/6) tepat pukul 01.40 sangat disesalkan seluruh pihak, khususnya Fery Yunizar, ayah kandung Ryuji.

Terkait hal tersebut, Fery bersama kuasa hukumnya akan menggugat pemerintah karena dinilai te
...

Di Bundaran HI, Mahasiswa Ajak Masyarakat Hargai Hak Cipta dan Karya Seni Anak Bangsa | Sunday 24 May 2015 13:28:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan mahasiswa menyuarakan soal penghargaan terhadap seni berupa film dan musik Indonesia dan penghormatan terhadap hak cipta di sela-sela kegiatan car free day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta (Minggu, 24/5).

Acara yang bertema nasionalisme dan menyemarakkan hari kebangkitan nasional (harkitnas) itu meng
...

Tak Dapat Royalti, Pencipta Priscard Jamsostek Gugat UU Hak Cipta | Wednesday 06 May 2015 16:20:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Pencipta Private Social Card (Priscard), sebuah kartu santunan sosial, Bernard Samoel Sumarauw kembali mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Priscard ciptaannya yang dipergunakan Jamsostek. Kali ini ia menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sidang perdana ...

Mayjen (Purn) Moerwanto: Penahanan Saya Bentuk Pembunuhan Karakter & Rekayasa Hukum | Monday 04 May 2015 09:03:09

BANDUNG, Berita HUKUM - Gedung Cawang Kencana dibawah naungan Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) yang kini masih bersengketa dimata hukum, kepemilikannya antara milik negara atau milik Yayasan menjadi fokus utama pada persoalan oleh Mayjend TNI (Purn) Moerwanto Soeprapto. Namun, kasus sengketa kepemilikan ini dituding pihaknya mendapatkan ketidak ...

Terkait Sengketa Gedung Cawang Kencana, Vivi: Dimana Letak Keadilan Hukum! | Monday 27 Apr 2015 21:24:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Permasalahan tanah dan gedung di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Gedung Cawang Kencana Jakarta Timur, sedang melakukan perlawanan hukum, karena kasus kepemilikan gedung tersebut dituding mendapatkan ketidakadilan. Ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) Vivi menyatakan bahwa, Gedung Cawang Kencana adalah milik YCHU, Yayasan y ...





Untitled Document
BeritaHUKUM.Com
  Kategori >>>
Cyber Crime
Editorial
EkBis
Eksekutif
Gaya Hidup
Internasional
Kriminal
Legislatif
Lingkungan
Nusantara
Opini Hukum
Pemilu
Peradilan
Perdata
Pidana
Pledoi
Politik
Selebriti
White Crime
BeritaHUKUM.Com
Berita Utama


Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!

Inilah FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN

Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..

GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'

Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua

Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'

Perusahaan Pemegang HPH Gugat UU Kehutanan

Rizal Ramli: 7 Langkah Menekan Masalah Dweeling Time

BPOM Temukan 50 Merk Obat Kuat Ilegal dan Berbahaya

Ahok Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Tanah RS Sumber Waras

KPK Libatkan Masyarakat Kawal Dana Desa

Pemuda Harus Responsif Menyongsong Bonus Demografi
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com