Putusan Hakim: Pemerintah Lalai Memperhatikan Lingkungan di Samarinda | Wednesday 16 Jul 2014 23:04:41
Aksi cukur Gundul usai memenangkan sidang gugatan warga negara.(Foto: BH/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Samarinda Kalimanan Timur (Kaltim) pada sidang gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melalui Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Kementrian ESDM, dan DPRD Kota Samarinda kembali digelar pada Rabu (16/7) untuk mendengarkan putusan Majelis Hakim.
Sidang putusan citizen lawsiut pada ruang utama PN Samarinda pada Rabu, penuh sesak dengan pengunjung sidang yang kebanyakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat, sidang yang dimulai pukul 12.00 Wita siang itu dipimpin langsung oleh ketua Majelis Hakim Sugeng Hiyanto, SH yang juga adalah Ketua PN Samarinda. Dalam amar putusannya memenangkan sebagian gugatan warga negara, karena Majelis Hakim menilai pemerintah telah lalai dalam memeliara dan menjaga lingkungan, sehingga menimbulkan kerugian bagi warga.
"Memutuskan, mengabulkan sebagian gugatan penggugat terhadap penggugat, dan biaya perkara dibebankan kepada tergugat dengan tanggung rente," ucap Sugeng Hiyanto, ketua Majelis Hakim dalam membacakan amar putusannya.
Sidang putusan dengan Hakim yang beranggotakan, Hongkun Otoh, SH dan Yuli Efendi,Sh dan yang dihadiri Kuasa Hukum penggugat Kasmawati dan Rekan, serta Kuasa Hukum tergugat dari Pemerintah, berlangsung hanya 1 jam lebih tersebut Majelis Hakim menilai, akibat kelalaian Pemerintah sehingga banyaknya terjadi banjir dimana-mana sejak tahun 2009 hingga 2013.
Dalam amar putusannya Majelis Hakim juga mengatakan, akibat kelalain pemerintah menimbulkan banjir dimana seperti banjir lumpur ditanah merah, banjir lumpur di Sungai Kunjang, tewasnya 6 orang anak di kolam tambak akibat galian tambang di Pelita 7 Sambutan Samarinda juga menewaskan 3 orang anak di kolam akibat galian tambang di Sambutan, jelas hakim dalam putusannya
"tergugat telah lalai untuk menyediakan lingkungan bersih dan sehat untuk umum. Memerintahkan tergugat untuk menyediakan lingkungan bersih dan sehat untuk kepentingan umum," ujar Sugeng.
Usai mendengar putrusan, pengunjung sidang yang kebanyakan dari GSM menyambut kemenangan dengan ucapan syukur, Salah seorang Koordinator GSM, Merah Johansyah mengatakan, menyambut baik putusan yang dijatukan Majelis Hakim, walaupun hanya sebagian gugatan yang diterima Majelis Hakim namun belum tahu dari 14 item gugatan tersebut, dengan vonis hari ini kami menyambut baik, jelas Kerah Johansyah.
"Kami menyambut baik putusan oleh majelis hakim, yang kita degar tadi memenangkan sebagian gugatan namun, kami segera minta salinan putusan sehinga dapat mengetahui hasil putusan secara lengkap, dan ini kabar baik dan ini merupakan kemenangan masyarakat samarinda dan dapat menjadi batu loncatan untuk perubahan Samarinda secara meyeluruh," ujar Johansyah.
Kuasa huku penggugat Kasmawati mengatakan bahwa, ini merupakan kemenangan besar Warga Samarinda sehingga pemerintah perlu evaluasi lagi izin-izin tambang yang ada di Samarinda dan harus mengawasi pelaku usaha tambang yang ada di Samarinda, mengawasi reklamasi tambang yang ada dan memastikan tidak ada ancaman lagi, pencemaran bagi warga masyarakat, ujar Kasmawati.
"Dengan putusan hari ini pemerintah dinyatakan lalai dan perbuatan melawan hukum terbukti," terang Kasmawati.
Ucapan syukur atas kemenangan gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) beberapa orang kordinator Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melakukan aksi cukur gundul didepan pintu masuk PN Samarinda. (bhc/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Samarinda Kalimanan Timur (Kaltim) pada sidang gugatan Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) melalui Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Kementrian ESDM, dan DPRD Kota Samarinda kembali digelar... Berita Selengkapnya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kawasan Perbatasan oleh pemerintah yang dijadikan beranda terdepan bangsa seharusnya dengan perhatian ekstra dari pemerintah, dari segi fasilitas infrastruktur darat juga udara demikian juga dengan hak-hak warga masyarakat perlu diperhatikan, jangan dikebiri dengan melarang warganya untuk menuntut hak ganti rugi lahan warg... Berita Selengkapnya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komplek Pinang Babaris atau yang lebih dikenal Kaltim, yang terletak di Jalan Pinag Babaris yang merupakan bekas Yayasan / Sekolah Cina “Tjong Hwa Kwan” / Tjong Hwa Tjong Hwee” tetap dipersoalkan oleh mantan alumni sekolah tersebut Sindoro, dengan kembali melaporkan kasus stempel palsu, yang diduga dilakukan oleh Ketua Kom... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Boss Gamya Taxi Mintarsih Latief memastikan segera melaporkan Hakim Soeprapto ke Komisi Yudisial (KY) karena dinilai berpihak pada penggugat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Purnomo Prawiro melawan Mintarsih dan keluarga. Majelis hakim yang diketuai Soeprapto dalam putusan yang dibacakan, Rabu (11/6) meng... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Bos PT Gamya, Mintarsih A. Latief, memang tidak ada pilihan selain harus yakin bahwa hukum masih berjalan sebagaimana mestinya mengingat akhir-akhir ini dia disibukkan gugatan hukum antara dirinya dengan Pimpinan PT Blue Bird Taxi, Purnomo Prawiro yang tak lain adik kandungnya sendiri. Keduanya mengawali usaha taksi dengan p... Berita Selengkapnya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jurusita Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Senin (19/5) melakukan eksekusi lahan dan rumah tempat tinggal warga Rt 13, di Jalan Pangeran Diponegoro, Gang Musyawarah, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, yang akhirnya dilakukan walaupun pemilik rumah dengan ratusan warga yang sejak ... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - LBH Jakarta hari Jumat (2/5) lalu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. LBH Jakarta sendiri mewakili 8 (delapan) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang diberikan skorsing tidak masuk akal selama 6 (enam) semester atau mak... Berita Selengkapnya
MEDAN, Berita HUKUM - Empat pelaku usaha penyedia alat kesehatan di Medan terbukti melakukan persekongkolan dan persaingan semu dengan panitia pengadaan pada proses tender alat CT-SCAN (computerized tomography) untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Pirngadi Kota Medan.
Keempat pelaku usaha tersebut adalah CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Faz... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta hari ini membacakan putusan gugatan 8 petani Gondangtapen, terhadap Kementerian Kehutanan & PT Holcim Indonesia Tbk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan para petani dan tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan ... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan calon jamaah umroh asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan kecewa, pasalnya niatnya untuk berangkat umroh terganjal alasan tiket yang dipesan pada biro perjalanan hangus.
Sebanyak 45 orang jamaah pimpinan H. Muhammad Fajri yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurit, Desa Palamitan Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabu... Berita Selengkapnya
