| Perdata |
| YARA Somasi Bupati dan Dirut RSUD Teuku Pekan Abdya | Friday 06 Dec 2013 10:22:38 |
| |
 Ketua Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya Miswar SH.(Foto: BH/kar)
Somasi tersebut dilayang Miswar, SH terkait dengan banyaknya pengaduan yang diterima Posko Pengaduan YARA kabupaten tersebut, terhadap pungutan uang gantung penggunaan fasilitas Ambulan yang dibebankan kepada Pasien pengguna Kartu Jaminan Kesehatan Aceh JKA dan JAMKESMAS dengan biaya Rp 800.000, untuk 1 (satu) pasien." Ujar Miswar SH, Kamis (5/12) di Banda Aceh.
"YARA, juga menanggapi informasi yang diperoleh dari Harian surat kabar Serambi Indonesia dengan berjudul "RSUD Abdya Krisis alat rontgen (alat foto tulang) yang rusak, persediaan sejumlah jenis obat habis, dan utang kepada pihak ketiga hampir mencapai Rp 5 miliar belum mampu diselesaikan.
"Kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang selama ini aktif dalam mengadvokasi hak-hak kesehatan di Aceh meminta Bupati dan Direktur RSUD Teuku Pekan tersebut, untuk mengembalikan seluruh uang gantung yang di pungutnya (dikutip), agar segera di kembalikan kepada pasien JKA dan JAMKESMAS," ujar Miswar lagi.
Pemeritah dan RSUD tersebut untuk segera, menghapus sistem uang gantung baik itu dalam fasilitas kebutuhan layanan terhadap obat-obatan, bahan habis pakai dan layanan medis. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) JKA tahun 2013.
Kita juga meminta agar Pemerintah dan RSUD tersebut, agar segera menyediakan alat rontgen (alat foto tulang) paling lama 1 (satu) bulan semenjak tanggal somasi ini, Karena dengan kondisi seperti ini sangat menganggu masyarakat dalam mengakses hak kesehatan sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"YARA juga meminta kepada pihak rumah sakit, harus segera menyelesaikan permasalahan jenis obat dan bahan habis pakai dalam waktu 3 (tiga) hari dalam waktu tanggal somasi ini," jika dalam waktu tersebut tidak juga di penuhi maka kami akan menempuh langkah-langkah hukum terkait hal tersebut," pungkas Miswar.(bhc/kar) |
|
|
| |
|
|
| YARA Somasi Bupati dan Dirut RSUD Teuku Pekan Abdya | Friday 06 Dec 2013 10:22:38 |
|
ACEH, Berita HUKUM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan Somasi terhadap Bupati Ir. Jupri Hasanuddin, MM dan Direktur RSUD Teuku Pekan dr. Irvandri Sp, An.
Somasi tersebut dilayang Miswar, SH terkait dengan banyaknya pengaduan yang diterima Posko Pengaduan YARA kabupaten tersebut, terhadap punguta ... Berita Selengkapnya |
| PN Medan Diminta Serius Tangani Gugatan Menneg BUMN Untuk Selamatkan Aset Negara | Tuesday 03 Dec 2013 23:21:56 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri (PN) Medan diminta serius dalam menanggapi gugatan perlawanan terhadap penetapan Sita Eksekusi terhadap aset kekayaan negara milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang diajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PN Medan tidak semestinya berpihak dan mengikuti keinginan Pengusaha Pemilik Modal yang ... Berita Selengkapnya |
| Diduga Serobot Lahan Warga, Andi Sunandar Ketua KPU Kaltim Digugat Rp 50 Milyar | Wednesday 27 Nov 2013 23:48:29 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Diduga seroboti lahan warga dalam Pembangunan Perumahan Damai Asrie Regency di daerah Palaran Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Sunandar, S.Hut selaku Dirut PT. Semoga Ramai Arta yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim selaku pengembang, digugat warga yang mengklaim sebagai miliknya secara turun t ... Berita Selengkapnya |
| BRI Langsa Diduga Pelihara Mafia, Puluhan Sertifikat Kavling Petani Raib | Wednesday 20 Nov 2013 01:57:37 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Bank Rakyat Indonesia (BRI), Cabang Langsa Diduga Pelihara Mafia Obligasi, Bank Indonesia diminta turun tangan. Puluhan Sertifikat Tanah Kavling (STK), Perkebunan Inti Rakyat (PIR) NES-I, afdeling VIII, Gampoeng Buket Makmu dan buket dendeng Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi anggunan kredit 'raib' pada Bank BR ... Berita Selengkapnya |
| Depkolektor PT Suzuki Finance Indonesia Praktek Gaya Preman Rampas Sepeda Motor Konsumen | Friday 08 Nov 2013 20:28:35 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia Kota Langsa Aceh Timur dan Aceh Tamiang Danil Putra Arisandi, mengutuk keras tindakan melawan peraturan yang dilakukan Leasing (Finance) khususnya PT. Suzuki di 3 kabupaten tersebut.
Seorang konsumen PT. Suzuki Finance Indonesia di Kota Langsa (Aceh), Jumat (8/11) mengadukan piha ... Berita Selengkapnya |
| PT Pelindo Diduga Tagihan Fiktif Jasa Assist Tug | Friday 08 Nov 2013 15:36:32 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Divisi Keuangan diduga melakukan tagihan fiktip terhadap jasa Asisst tug pada pengguna jasa pelayaran, yang merugikan perusahan pelayaran milyaran rupiah.
Dugaan tagihan Fiktif yang dilakuka ... Berita Selengkapnya |
| Kuasa Hukum Istri Almarhum, Polres Langsa Tak Bernyali Panggil Manager PLN Area Langsa | Friday 08 Nov 2013 10:53:58 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Fatimah Benti Juned (43thn) Istri dari almarhum Abubakar, warga gampoeng Baroeh kecamatan Langsa Lama, yang meninggal pada, Kamis sore (6/6) lalu akibat kestum listrik saat memetik buah sukun di halaman rumahnya, melalui kuasa Hukumnya, Retno Cipto SH meminta Polres Langsa segera memproses laporan yang pernah di laporkannya.
... Berita Selengkapnya |
| Ingatkan SEMA, Kuasa Hukum MPPC Tegaskan BRI Melakukan Pemerasan | Thursday 07 Nov 2013 23:29:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa Hukum PT Mulia Persada Pasific (MPPC) Fredrich Yunadi menegaskan, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tanggal 12 September 2012, Hasil Rapat Kamar Perdata, di halaman 2 alinea g disebutkan bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), karena BU ... Berita Selengkapnya |
| Diduga 3 Oknum JPU Sembunyikan Terdakwa Kasus Penggelapan Akta | Monday 04 Nov 2013 20:16:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penggelapan akta dan surat-surat tanah dengan terdakwa Agus Sutanto berbuntut panjang, hingga dugaan mengarah pada keterlibatan oknum jaksa yang semestinya menjalankan aturan hukum yang berlaku.
Pasalnya, 3 orang jaksa selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), masing-masing yaitu, Yanuar bersama Syahrul dari Kejaksaan Neger ... Berita Selengkapnya |
| MA Melanggar SEMA, Fredrich: BRI Seperti Perampok | Thursday 31 Oct 2013 23:36:41 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa Hukum PT Mulia Persada Pasific (PT MPP), Fredrich Yunadi mengatakan bahwa penegakan hukum di negara kita ini makin terpuruk, bahkan untuk kasus Bank Rakyat Indonesia (BRI) menurut Fredrich, BRI sudah seperti perampok.
"Penegakan Hukum di Negara kita makin terpuruk, BRI bertindak seolah-olah selaku eksekutor, BRI s ... Berita Selengkapnya |
|
|
