JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta hari ini membacakan putusan gugatan 8 petani Gondangtapen, terhadap Kementerian Kehutanan & PT Holcim Indonesia Tbk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan para petani dan tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Sekep Menhut.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.367/Menhut-II/2013 tentang penunjukan kawasan hutan produksi yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT. Semen Dwima Agung, yang terletak di desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur seluas ± 724,23 Hektar, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2013 sebagai objek sengketa.
Majelis Hakim juga menyatakan bahwa," para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, karena tidak ada bukti akan alas hak penguasaan warga atas lahan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tersebut," ujar ketua majelis hakim di PTNU Jakarta Selasa (22/4).
Atas putusan ini, sekitar 60 (enam puluh) warga Ringinrejo yang menghadiri pembacaan putusan tersebut merasa kecewa, karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi faktual keberadaan masyarakat yang mengelola selama 17 tahun lamanya di atas tanah bekas perkebunan Gondangtapen.
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut sangat berbeda dengan perkara lain yang juga pernah ditangani PTUN DKI Jakarta. Pada perkara No: 25/G/2013/PTUN.JKT, sebanyak 13 (tiga belas) warga Desa Tumbrep, Kabupaten Batang ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, meski tak memiliki alas hak yang sah atas tanah (yang ketika itu menjadi objek sengketa) seluas 89,9 Ha.
"Putusan ini menjadi bukti kegagalan Majelis Hakim, serta pengadilan dalam membaca konstruksi relasi antara petani-penggarap lahan sebagai rakyat yang harus mendapat perlindungan hukum (rechtsbescherming) dari Kemenhut selaku penguasa, termasuk hak untuk men-challenge jika ada tindakan penguasa yang dinilai merugikan rakyat," ujar Andi Muttaqien, dari Divisi Advokasi Hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang ikut mengadvokasi warga.
Menurutnya, majelis Hakim seharusnya melihat jaminan konstitusi atas kepastian hukum yang adil. Peradilan perlu mempertimbangkan dengan seksama didasarkan prinsip keadilan hak gugat dari rakyat, karena hanya peradilan TUN yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang timbul akibat tindakan hukum TUN.
Mengenai syarat hak gugat yang harus dikaitkan dengan syarat kepastian hak penggugat justru tidak diatur dalam UU PTUN. Sebaliknya, jika dilihat dari rangkaian norma dalam UU Peradilan TUN, justru yang terutama harus dibuktikan di PTUN adalah keabsahan tindakan hukum TUN pejabat TUN dari aspek wewenang, prosedur dan substansi.(bhc/dar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta hari ini membacakan putusan gugatan 8 petani Gondangtapen, terhadap Kementerian Kehutanan & PT Holcim Indonesia Tbk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan para petani dan tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan ... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan calon jamaah umroh asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan kecewa, pasalnya niatnya untuk berangkat umroh terganjal alasan tiket yang dipesan pada biro perjalanan hangus.
Sebanyak 45 orang jamaah pimpinan H. Muhammad Fajri yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurit, Desa Palamitan Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabu... Berita Selengkapnya
PEKANBARU, Berita HUKUM - Akibat memotong tiang baliho milik salah satu pengusaha advertising berinisial PT. DE beberapa waktu silam, Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru, digugat ke pengadilan.
"Saat ini proses hukumnya sudah memasuki pemanggilan kedua. Minggu yang lalu, tepatnya hari kams, pihak kita itu dipanggil untuk mengi... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar belasan penyidik dari Polda Metro Jaya dari Direktorat KRIMSUS (SUBDIT SUMDALING) yang diketuai oleh Ferdy menggeladah kantor PT Solid Black Gold yang beralamat di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Pusat dan melakukan penyitaan di tempat.
"Terus terang saya terkejut, karena tiba-tiba digeledah seperti itu tanpa ada... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Utama Taksi Gamya Mintarsih A. Latief mengatakan. "Sering dan banyak banget hakim mengetukan palu karena ribut terus, tidak terhitung. Kuasa hukum Blue Bird, Hotma kerap memotong sehingga mengintervensi saksi. Pihak pengacara saya sempat marah. Terjadi debat besar, sampai hakimnya juga ketok-ketok palu terus," ujar ... Berita Selengkapnya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tuntutan ganti rugi puluhan warga Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur yang berada pada daratan Apau Kayan yang berbatasan Langsung dengan Negeri Jiran Malaysia, mereka tergabung dalam Solidaritas Warga Korban Penggusuran Lahan Bandara Long Ampung, mengatakan tetap akan menuntut Pemerintah... Berita Selengkapnya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Terdakwa Direktur Utama PT. Garuda Nusantara Reality (GNR) Nur Salim Bin Katmijo (45) dalam sidang perdana pada Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (25/3) untuk mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Suprianto, SH terkait kasus penipuan dalam pengembangan perumahan yang merugikan kon... Berita Selengkapnya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Suasana menegangkan pada Senin (24/3) sekitar pukul 07.30 Wita, warga RT. 27 gang Kasturi Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) sudah berbondong-bondong datang ke lokasi lahan milik Suryadi, dkk yang menjadikan obyek sengketa yang akan dilakukan sita jaminan oleh Panitera P... Berita Selengkapnya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Sugeng Hiyanto, SH yang sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim dalam kasus perkara perdata No. 50/Pdt.G/2013/PN. Smda, dengan Jehezkiel Rachmad Timotius selaku Penggugat melalui kuasa hukumnya H. Idrus Arsuni, SH melawan Suryadi dan kawan-kawan, di... Berita Selengkapnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum berakhir sengketa antara pemegang saham di Blue Bird, sidang gugatan yang dilayangkan PT Blue Bird Taxi terhadap PT Gamya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam sidang kali ini, bos PT Gamya, Mintarsih A Latief selaku tergugat menghadirkan 3 orang saksi ahli yang meringankan, yang salah satu sak... Berita Selengkapnya
