JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pers mengkritik draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana menganggap RUU tersebut berbahaya bagi kebebasan pers dan tumpang tindih dengan UU Pers.
"Dalam draf yang kami terima sebagai bahan rapat Baleg (Badan Legislasi DPR) 27 Maret 2024, RUU ini berbahaya bagi kebebasan pers dan ada kewenangan yang tumpang tindih dengan UU Nomor 40 tentang Pers," kata Yadi kepada wartawan, Minggu (12/5).
Yadi meminta DPR menjaring aspirasi dari kelompok masyarakat dalam penyusunan RUU. "DPR sebaiknya...Baca Selengkapnya.
JAKARTA, Berita HUKUM - Tekad Yulius membantu pengembalian uang negara terkait dengan dana BLBI bukan isapan jempol belaka. Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Septa Candra menilai, tekad Yulius terbukti dengan memenangkan kasasi Satgas... Baca Selengkapnya.
PAPUA, Berita HUKUM - Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengumumkan wilayah Meepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM mengumumkan wilayah perang tersebut... Baca Selengkapnya.
JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan public, seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih abu-abu mengundangkan RUU Perampasan Aset.
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyinggung terkait penggunaan Hak Angket DPR untuk menghadapi sengketa hasil pemilu 2024.
Dia menilai meski sebentar lagi hasil dari sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum... Baca Selengkapnya.
PT. Zafa Mediatama Indonesia Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359 info@beritahukum.com
