Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
  Peradilan
PNS
Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara | 2019-01-23 23:46:13
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, SH meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kepala BKN RI untuk meninjau kembali atau mencabut SKB Nomor:182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor :153/KEP/2018, Tertanggal 13 September 2018.

Menurut Petrus, SKB Tiga Menteri dimaksud tidak memiliki Landasan Hukum karena tidak ada Putusan Hakim yang memberi wewenang kepada ke 3 (tiga) Menteri tersebut untuk mencabut status kepegawaian ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjadi Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan
... .
 Index Peradilan >>
Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara

Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir

JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional

Mantan Lurah Gunung Lingai Tak Terbukti Bersalah, Majelis Hakim Vonis Bebas

Ketua Mahkamah Agung RI Tunjuk Andi Samsan Nganro Sebagai Jubir MA yang Baru

Ahli: Negara Bertanggung Jawab Wujudkan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Ahli: Peradi Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat Berdasar UU Advokat

Tak Miliki Kedudukan Hukum, Uji UU Terorisme Tidak Dapat Diterima

Pengacara Jason Webster Menggugat Perusahaan Boeing Paska Kecelakaan Tragis Lion Air JT-610

ads
 
ads2
 
 
ads3
 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2