JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, SH meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kepala BKN RI untuk meninjau kembali atau mencabut SKB Nomor:182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor :153/KEP/2018, Tertanggal 13 September 2018.
Menurut Petrus, SKB Tiga Menteri dimaksud tidak memiliki Landasan Hukum karena tidak ada Putusan Hakim yang memberi wewenang kepada ke 3 (tiga) Menteri tersebut untuk mencabut status kepegawaian ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjadi Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan ... Baca Selengkapnya. |
