JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada keputusan hukum tetap, atau kepala daerah yang bersangkutan mengundurkan diri.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto terkait banyaknya kepala daerah yang kena OTT KPK tak terkait dengan UU Nomor 7 tahun ... Baca Selengkapnya. |
