Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Papua
Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami
2019-08-19 17:06:48
 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini.(Foto: istimewa)
 
SURABAYA, Berita HUKUM - Tindakan bernuansa rasisme oleh oknum warga Surabaya terhadap puluhan mahasiswa Papua berbuntut panjang. Gelombang ribuan massa di Manokwari, Jayapura dan Sorong tak bisa dibendung.

Mereka mengekspresikan kemarahannya dengan memblokade jalan, membakar Gedung DPRD Provinsi papua Barat dan menjarah pusat perbelanjaan. Bahkan sejak Senin (19/8) pagi sekitar pukul 06.00 waktu setempat, seluruh masyarakat terus membludak ke jalanan kota.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, tidak ada satupun pejabat maupun aparat keamanan di Surabaya yang melakukan pengusiran dan penghinaan terhadap mahasiswa Papua.

"Jadi tidak benar kalau ada pengusiran itu kalau itu terjadi mestinya pejabat saya yang duluan tapi pejabat saya masih bekerja dan seluruh mahasiswa yang dari Papua juga masih normal," ungkap Risma di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Pihaknya meminta seluruh masyarakat Papua tetap tenang dan tidak termakan isu yang beredar di masyarakat.

"Boleh dicek selama ini kami di kegiatan apapun melibatkan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Mari kita jaga (kerukunan). Selama ini kita sudah bangun semuanya itu dengan susah payah harus hancur begitu saja hanya karena emosi. Saya pikir itu tidak perlu," jelasnya.

Secara pribadi dan juga selaku pemegang kuasa pemerintahan Kota Surabaya Risma meminta maaf kepada warga Papua jika ada kesalahan yang terjadi atas insiden tersebut.

"Kalau ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir tidak ada itu," tandasnya.(aut/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Papua
 
  Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
  Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua
  Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
  Pendekatan Dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
  Pemblokiran Internet di Papua, 'Merugikan Perekonomian Daerah' dan 'Memicu Masalah'
 
ads

  Berita Utama
MPR Sepakat Perlunya Haluan Negara

Terungkap! Tanah Rencana Ibu Kota Baru RI Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto

Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

 

  Berita Terkini
 
Airlangga Hartarto Dinilai Tak Layak Lagi Jadi Ketum Golkar

Seperti Arjuna, Ketua PN Jakpus Dr Yanto: Raja atau Pemimpin Harus Memiliki 8 Sifat Alam

Buka FKSPK DPR, Ketua DPR Apresiasi Sinergi DPR - Wartawan Parlemen

Road Family Gathering PN Jakpus di Yogyakarta agar Sehat Jasmani dan Rohani

Jokowi Masuk Perangkap Revisi UU KPK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2