Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Lingkungan Hidup
Wakil Ketua MPR: Berikan Perhatian Serius pada Lingkungan Hidup
2021-08-28 07:35:55
 

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan di Papua. Pasalnya, tambang bawah tanah terbesar di dunia yang ada di Papua kini kembali dikelola dan dieksplorasi oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Syarief Hasan menilai, Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap lingkungan hidup. "Selama ini, PT Freeport Indonesia melakukan ekplorasi tambang dibawah tanah tersebut sangat berpotensi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas dan tanpa pengawasan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan semakin bertambah.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, banyak wilayah-wilayah bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. "Bekas tambang yang sangat besar sangat berbahaya bagi manusia dan berpotensi merusak ekosistem kehidupan yang ada di bumi Papua.", jelas Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan agar pembangunan harus dinikmati langsung secara maksimal oleh masyarakat Indonesia asli Papua. "Papua masih tergolong daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Padahal selama ini, Papua memiliki isi bumi yang sangat banyak dan kaya, namun belum dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Indonesia asli Papua.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menegaskan, hasil alam Papua tidak boleh hanya dinikmati oleh pihak investor luar. "Jangan sampai kita terus menerus mengeksplorasi sumber alam kekayaan Papua oleh PT. Freeport Indonesia tanpa mempertimbangkan masa depan lingkungan Papua", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga mengungkapkan bahwa ia mendapat in formasi bahwa saham 51% milik Pemerintah belum dibayarkan. "Dari Komisi VII DPR RI, kami mendapatkan informasi bahwa klaim saham 51% dari PT Freeport Indonesia belum dibayar oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah diharapkan secara terbuka menyampaikan dan menjelaskan secara transparan kepada Rakyat kondisi sebenarnya, karena selama ini Rakyat mendapat penjelasan bahwa Pemerintah telah membayar lunas Saham tersebut", ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, Pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan kondisi saham 51% dari PT. Freeport tersebut dan Jika memang belum dilunasi, Pemerintah harus terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya. Disisi lain Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat atas eksplorasi kekayaan alam Papua untuk meminimalisir terjadinya dampak kerusakan lingkungan berat akibat exploirasi dibawah tanah yang sulit dikontrol ", tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Lingkungan Hidup
 
  Wakil Ketua MPR: Berikan Perhatian Serius pada Lingkungan Hidup
  Earthling Indonesia, Cara Kaum Muda Berbuat Baik untuk Bumi
  Busyro Muqoddas: Lingkungan Hidup Kita Telah Diperkosa
  Momentum Hari Lingkungan Hidup, Legislator Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Alam
  Lingkungan Hidup sebagai Pendukung Perekonomian Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi

Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
2 Oknum TNI AU Diduga Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina: Dinonaktifkan dan Diperiksa PM

Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak

Daftar 5 Situs Mengunduh Lagu di YouTube Menjadi MP3 Tanpa Aplikasi

Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2