Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
KSPI
Tolak Iuran Biaya Tambahan BPJS Kesehatan, 10 Ribu Buruh Bakal Demo Istana
2019-01-31 11:55:37
 

Tampak suasana saat jumpa pers FSPMI dan KSPI di bilangan Jl. Proklamasi, Jakarta pada, Kamis (31/1).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Said Iqbal sebagai Presiden FSPMI dan KSPI menyampaikan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 isu terkait perburuhan belum menjadi fokus yang diperhatikan selama ini. Menurut Iqbal, kini buruh Indonesia menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan, maka FSPMI - KSPI siap melakukan aksi besar-besara di depan Istana Negara Jakarta, di 20 provinsi di Indonesia pada Rabu tanggal 6 Februari 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal di saat jumpa pers di bilangan di jalan Proklamasi, Jakarta pada, Kamis (31/1).

Isu lain yang akan diangkat pada aksi hari Rabu tangga 6 Februari 2019 mendatang adalah terkait :

- Lapangan Kerja
- Ancaman PHK
- Revolusi Industri 4.0
- BPJS Kesehatan Gratis, bukan berbayar
- Tolak Upah Murah
- Cabut PP 78/2015
- Turunkan Harga
- Tolak TKA China Unskill, dan
- Hapus Outsourcing dan Kedok Pemagangan.

Menurut Iqbal, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS. Dimana prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis penyakit.

"Permenkes 51/2018 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional," ujar Said Iqbal, Kamis (31/1).

Sementara, jika Pemerintah Indonesia ingin mengatasi devisit, yang seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan. "Devisit kan sama saja merupakan kegagalan direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat," tegasnya.

Iqbal juga menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi devisit adalah:

Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir 120 trilyun.

Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal. Apalagi saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan.

Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari Pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu.

Bersamaan dengan HUT FSPMI pada 6 Februari akan ada aksi 10 Ribu Buruh di Istana Negara.

Adapun aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam, dan sebagainya. "Sementara, khusus di Jakarta, sambung Iqbal, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara," ungkap Iqbal.

"Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar," pungkasnya.(bh/mnd)




 

 
   Berita Terkait > KSPI
 
  Said Iqbal: Prabowo Bakal Pidato di Istora Saat May Day
  Tolak Iuran Biaya Tambahan BPJS Kesehatan, 10 Ribu Buruh Bakal Demo Istana
  Perspektif Pilpres dan Pileg 2019, KSPI: Pemerintah Sudah Gagal Menyiapkan 10 Juta Lapangan Kerja
  KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
  KSPI Serius Akan Lumpuhkan Jalan Tol ?
 
ads

  Berita Utama
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

Polisi Bongkar Kasus Penipuan CPNS yang Telah Berlangsung Sejak 2010

 

  Berita Terkini
 
Soal Jaksa Chuck, Larangan Presiden Soal Ego Sektoral Diabaikan Jaksa Agung

Ini Pesan Moral Pimpinan Kejaksan Agung di HUT Ke-74 Kemerdekaan RI

Ketua MPR: MPR Tak Larut Dalam Polarisasi Politik

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

Presiden Jokowi Minta Izin dan Dukungan Memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2