JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang wakil rakyat harus mampu mendengarkan apa yang diminta oleh masyarakatnya. Sebab, hal itu merupakan hakikat perwakilan politik.

Peneliti Spektrum Politika Andri Rusta mengurai, seni berpolitik dibutuhkan oleh para anggota DPR untuk menyikapi permintaan masyarakat secara arif dan bijaksana.

Apakah permintaan tersebut bisa dikabulkan sesuai dengan fungsi politik yang diperankan atau harus menyampaikannya kepada pemerintah yang dikawal sampai permintaan tersebut direalisasikan

"Patut diakui, dari sekian banyak anggota DPR, Andre Rosiade yang menguasai seni berpolitik seperti ini," katanya kepada wartawan, Jumat (31/12).

Dosen FISIP Unand Padang mengurai bahwa sejak menjadi jurubicara Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, Andre Rosiade sudah menunjukkan kepiawaian dalam mengkritik pemerintah atas nama ketidakadilan.

Hal itu kemudian menjadi nilai plus bagi Andre Rosiade untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2019 yang lalu.

Menurutnya, saat ini dibutuhkan wakil rakyat yang berani memperjuangkan aspirasi seperti ini adalah sebuah kebutuhan di tengah kekuatan politik yang terpolarisasi. Apalagi dalam konteks hubungan pusat-daerah yang semakin sentralistis. Posisi daerah yang cukup lemah ketika berhadapan dengan pemerintah pusat mengharuskan dibentuknya koalisi kekuasaan di tingkat pusat.

Dalam teori koalisi vertikal (vertical coalition) dijelaskan tentang pentingnya membangun koalisi dengan kekuatan politik di tingkat pusat untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

"Salah satu koalisi vertikal yang dibutuhkan adalah koalisi dengan anggota DPR yang memiliki kedudukan setara dengan pemerintah untuk menegosiasikan kepentingan masyarakat daerah yang diwakilinya," katanya.

Hal ini yang seharusnya diperankan oleh wakil rakyat di DPR. Namun begitu, tidak banyak yang mampu memainkan peranan ini.

Terlepas dari penilaian publik seperti apa, sambungnya, Andre Rosiade telah memberi warna baru dalam konteks hubungan wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.

"Sementara selama ini, makna keterwakilan kerap terputus ketika anggota DPR terpilih. Tidak ada lagi komunikasi politik yang dihadirkan dengan konstituen kecuali ketika menjelang pemilu," katanya.(wv/RMOL/bh/sya)