Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Jokowi
Ruslan Buton Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri: Hak Tersangka
2020-06-05 02:08:07
 

Tampak Ruslan Buton Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara (kemeja putih) saat dijemput dari kediamannya oleh tim gabungan Polri dan TNI.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tersangka kasus tindak pidana UU No.1/1946 dan ITE, Ruslan Buton dikabarkan telah mengajukan surat gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menanggapi langkah hukum mantan anggota TNI Angkatan Darat tersebut, pihak Polri mengaku tidak ambil pusing alias mempersilahkan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya tidak melarang tersangka Ruslan Buton melakukan upaya hukum atau gugatan, karena hal itu sudah diatur.

"Silakan (lakukan gugatan) karena hak daripada tersangka yang diatur dalam KUHAP," ujar Argo Yuwono, dikutip fajar coid, Rabu (3/6).

Argo mengatakan, pihaknya akan menyampaikan secara detail soal proses penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka Ruslan Buton di muka persidangan, untuk menjadi dasar pertimbangan keputusan majelis hakim nantinya.

"Nanti akan diuji di sidang praperadilan tentang proses penyidikannya," tambah Argo.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mendaftarkan gugatan praperadilan penetapan tersangka untuk kliennya ke PN Jaksel.

"Sudah terdaftar dengan nomor 62 praperadilan Ruslan Buton," kata Tonin.

Sebelumnya diketahui, Ruslan Buton ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dengan kasus surat terbuka yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

Atas perbuatannya, Ruslan Buton ditangkap dan dikenakan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun.

Seperti diberitakan, Ruslan Buton yang merupakan mantan prajurit TNI-AD berpangkat kapten Infrantri ditangkap oleh tim gabungan TNI-Polri di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis (28/5) lalu sekitar pukul 10.30 WIT.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah Ruslan Buton membuat pernyataan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo dalam bentuk video dan beredar viral di media sosial pada 18 Mei 2020, lalu.

Dalam video itu, Ruslan Buton menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona ini sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden.(fjr/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Kader Gus Dur Kecewa Jokowi Tak Adil pada Relawan Pilpres 2019
  Permainan Akhir Jokowi: Blunder dan Zugzwang
  Tanpa Intervensi Jokowi, Gibran Sulit Menang
  Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Kekuasaan
  Jangan-jangan Jokowi akan Sulap Istana Jadi Markas Pemenangan Gibran?
 
ads1

  Berita Utama
Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM

Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?

Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

 

ads2

  Berita Terkini
 
KKP dan Polri Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ikan Ilegal Sebanyak 54,978 Ton Senilai Rp 2,2 Miliar

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Ledakan 'Non-Nuklir Terbesar' Beirut 'Hhancur Separuh Kota dan Picu Krisis Kemanusiaan'

Polda Metro Ungkap Praktik Dokter Gigi Abal-abal di Perumnas Aren Jaya

Efektif, Resonan, Berpengaruh

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2