Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Kasus Tanah
Penyelesaian Konflik Tanah Harus Perhitungkan Aspek Hukum dan Non Hukum
2021-06-19 04:02:44
 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Panja Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Gubenur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut, Kepala Kejati Sumut, Kepala Kanwil BPN Sumut, Dirut PTPN IV di Aula Tengku Rizal Nurdin.(Foto: Arief/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Panja Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Gubenur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut, Kepala Kejati Sumut, Kepala Kanwil BPN Sumut, Dirut PTPN IV di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan Sumatera Utara, Kamis (17/6). Pertemuan tersebut membahas upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

"Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi, Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya," ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Junimart menerangkan, seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Tentunya, mencari win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah.

"Dengan usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan," sambungnya.

Junimart menjelaskan, masalah konflik dan sengketa Pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa dan negara, bukannya semakin mereda tetapi justru semakin bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan anarkhi yang merugikan semua pihak. Jika dibiarkan berlarut maka akan sebuah kasus yang sangat kompleks dan masalahnya tidak mudah lagi dipecahkan.

"Panja Permasalahan Agraria Komisi II DPR RI yang tugasnya membidangi pertanahan, diharapkan dengan adanya pertemuan ini permasalahan tanah yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dapat didiskusikan dan ditemukan cara penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan masing-masing," harapnya.(afr/es)



 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng
  Legislator Minta Kejelasan Banyaknya Sertifikat Tanah Ganda di Masyarakat
  Komisi III Desak Polri Berantas Mafia Tanah
  Pernyataan Sikap Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti, Lawan Sentul City
  Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2