Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pelayanan Publik
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
2019-04-02 12:58:52
 

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.(Foto: Dep/rni)
 
MAKASSAR, Berita HUKUM - Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal tersebut menuntut agar percepatan reformasi birokrasi segera dilaksanakan, guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BKD Sulsel, Kakanwil BPN Sulsel, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sulsel, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulsel, dan para Ketua KPU dan Panwas Kabupaten/Kota se- Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Jumat (29/3).

"Kualitas peningkatan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, umum, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik," ucap Solthan.

Dikatakannya, saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada era globalisasi saat ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

"Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien, serta masih terdapat oknum penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara, akhirnya berujung pada korupsi," tandas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam pertemuan tersebut, ia juga sempat menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Hal itu mengingat Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan secara bersamaan.

"Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan yang matang. Persiapan aparatur penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan kompetensi serta dukungan sistem yang optimal dari seluruh stakeholder yang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif 2019 mengharapkan penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar dan aman," tutur Solthan.

Ia mengatakan, Pemilu 2019 diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam melakukan aspirasi masyarakat, untuk memilih pemimpin Indonesia serta wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Partisipasi masyarakat yang dapat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih, diharapkan dapat menyukseskan Pemilu 2019," pungkas legislator dapil Sulsel I itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pelayanan Publik
 
  Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
  Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
  Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
  22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
  Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif

Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2