Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Muhammadiyah
Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia
2019-04-19 04:20:02
 

 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi pasca Pemilihan Umum yang telah diselenggarakan pada Rabu 17 April 2019, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau kepada para kontestan pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif serta para tim sukses dan pendukungnya hendaknya tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan susana pasca Pemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif.

"Hasil perhitungan internal maupun dari luar hendaknya tidak dijadikan rujukan kemenangan, karena patokan resmi mengenai hasil Pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU. Apabila terdapat masalah-maslaah dalam proses penghitungan hendaknya ditempuh melalui mekanisme perundang-undanganyang dijamin konstitusi," tegas Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Kamis (18/4) dalam acara konferensi pers yang digelar di aula kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

PP Muhammadiyah meminta kepada seluruh masyarakat hendaknya kembali melakukan aktivitas sesuai profesi dan tugas masing-masing dengan tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan saling bekerjasama untuk kemajuan bangsa.

"Hampir satu tahun rakyat Indonesia terlibat dalam proses Pemilu 2019, karenanya diperlukan recovery atau pemulihan sekaligus kerja-kerja produktif untuk meraih kemajuan bagi masa depan Indonesia yang semakin banyak tantangan," jelas Haedar.

PP Muhammadiyah juga mengajak seluruh elite bangsa untuk memberikan teladan yang baik dalam menciptakan ketenangan dan kedamaian di tubuh bangsa Indonsia pasca Pemilu.

Kepada para pemimpin dan masyarakat Muslim dihimbau untuk melakukan islah, memelihara ketertiban bersama, dan meningkatkan ukhuwah. Sebagai kekuatan mayoritas, persatuan umat Islam adalah faktor penting yang menentukan persatuan bangsa. Kepada semua elemen bangsa dari berbagai latarbelakang hendaknya mengutamakan persatuan nasional sebagai spirit kolektif berbangsa dan bernegara yang tidak terpengaruhi oleh polarisasi dan pilihan politik yang berbeda.

"Dalam kaitan ini Muhammadiyah memandang perlunya dilakukan rekonsiliasi nasional untuk tegaknya kedaulatan dan persatuan Indonesia," imbuh Haedar.

Diakhir, Haedar berharap kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya menjadi teladan utama dalam menyikapi hasil-hasil Pemilu, tetap menjaga Khittah dan Kepribadian serta berdiri di garda depan dalam membangun keutuhan dan kemajuan Indonesia.

"Hendaknya tetap menjalin kebersamaan dan merajut persaudaraan serta kerjasama dengan semua elemen bangsa untuk terwujudnya Indonesia yang aman, rukun, damai, moderat, dan berkemajuan," pungkas Haedar.(muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau

 

  Berita Terkini
 
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah

Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan

Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati

Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat

Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2