Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
PAN: Jokowi Blunder Larang Menteri ke DPR
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang jajaran menteri Kabine

Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat pleno dibuka pada pukul 17.40 Wib. Rapat pleno partai Golkar dipimpin

Komandan PMPP TNI Resmikan Camp Garuda Konga XXXVII-A di Afrika
BANGUI, Berita HUKUM - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya kepada pasukan TNI yang sedang bertugas da

Fadli Zon: Tidak Ada Alasan Hentikan Program e-KTP
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menghentik

Piano Film Casablanca Terjual Rp35 Miliar
NEW YORK, Berita HUKUM - Sebuah piano dari film klasik tahun 1940-an, Casablanca, terjual seharga US

Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Bank Agris melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering

Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan
ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah pusat masih menolak bendera bulan bintang sebagai bendera Aceh, Ketu

Pengumuman Layanan Kas Uang Rupiah Khusus Bersambung Rp100.000 TE 2014
JAKARTA. Berita HUKUM - Dalam rangka pengembangan numismatika di Indonesia sebagaimana tertuang dala

   

  Berita Terkini >>
   
PAN: Jokowi Blunder Larang Menteri ke DPR
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Komandan PMPP TNI Resmikan Camp Garuda Konga XXXVII-A di Afrika
Fadli Zon: Tidak Ada Alasan Hentikan Program e-KTP
Piano Film Casablanca Terjual Rp35 Miliar
Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan
Proxy Asing Peluang, Tantangan dan Harapan MEA 2015
Dahlan Rais: Jadilah Politisi dan Kembalilah ke Muhammadiyah
Kajati DKI Sebut Tiga Berkas Pidana Terkait Aksi FPI Versus Ahok dalam Tahap Kajian

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
LPPNRI Demo di Bundaran HI
Wednesday 10 Oct 2012 12:34:05
 
Aksi Demo LPPNRI di Bunderan HI (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi solidaritas untuk memerdekakan Jakarta dari kemacetan dilakukan oleh sekelompok orang dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia LPPNRI di Bundaran HI Jakarta, Rabu (10 /10). Aksi damai ini digelar dengan menggunakan spanduk ajakan agar warga Jakarta untuk bersedia mendukung penerapan No kendaraan genap dan ganjil selama hari kerja di Jakarta.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar Gubernur terpilih yang baru membuat regulasi dan PERDA untuk dapat mengatur operasional kendaran pribadi roda 4 di jalan protokol yang mempunyai batas waktu itu, yaitu kendaraan bernomor ganjil diperbolehkan pada tanggal ganjil dan kendaraan yang bernomor genap diperbolehkan pada tanggal yang genap. Ini diorasikan, untuk dapat mengatasi dampak kemacetan yang sangat merugikan pengguna jalan dan pemborosan waktu serta ekonomi.

Ketua LPPNRI Kota Bekasi, Ali Dalimunte yang memberikan pernyataannya kepada pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa, "kami sangat peduli terhadap ibu kota Jakarta, sebagai penyangga ibu kota. Kami LPPNRI dari Bekasi siap berperan membantu agar ibu kota negara indonesia menjadi lebih manusiawi dan elok serta jauh dari problem kemacetan. Maka kami kemari untuk memberikan dukungan kepada Gubernur terpilih agar mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat dan penduduk Jakarta." Pungkasnya.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Demo

Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Diduga Ada Monopoli, Pengusaha Swasta Demo Pelindo
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com