Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tim Horas USU Minta Gubsu Segara Cairkan Janji Dana Hibah 500 Juta
MEDAN, Berita HUKUM - Prestasi Tim Horas USU patut diapreasiasi apalagi telah menyabet juara 1 dan j

Jokowi, Hebohisme, dan Ironi-ironi
Oleh: Edy Mulyadi

DUNIA sudah mengenal berbagai macam isme. Ada kapitalisme, sosialisme, liberali

Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemi

Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga
ACEH, Berita HUKUM - Puluhan rumah warga Dusun Kurnia Gampong Paya Bujok Selemak, kecamatan Langsa B

Film 'Cahaya dari Timur' Dapat Apresiasi dan Jadi Motivasi Kemenpora
JAKARTA, Berita HUKUM - Film 'Cahaya dari Timur: Beta Maluku' yang diangkat dari novel bermateri kis

Keputusan bahwa Hamas Bukan Kelompok Teroris
PALESTINA, Berita HUKUM - Pengadilan tertinggi Uni Eropa membatalkan keputusan Uni Eropa untuk mempe

UU Aparatur Sipil Negara Kembali Digugat ke MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang PNS Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur Ricky Elviandi Afrizal menga

Dituduh Tolak Perangi Boko Haram, 54 Serdadu Dihukum Mati
NIGERIA, Berita HUKUM - Mahkamah Militer Nigeria menjatuhkan hukuman mati terhadap 54 serdadu karena

   

  Berita Terkini >>
   
Tim Horas USU Minta Gubsu Segara Cairkan Janji Dana Hibah 500 Juta
Jokowi, Hebohisme, dan Ironi-ironi
Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga
Film 'Cahaya dari Timur' Dapat Apresiasi dan Jadi Motivasi Kemenpora
Keputusan bahwa Hamas Bukan Kelompok Teroris

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung
Pemerintah Optimistis Kurs Rupiah Awal Tahun Depan Akan Stabil

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
LPPNRI Demo di Bundaran HI
Wednesday 10 Oct 2012 12:34:05
 
Aksi Demo LPPNRI di Bunderan HI (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi solidaritas untuk memerdekakan Jakarta dari kemacetan dilakukan oleh sekelompok orang dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia LPPNRI di Bundaran HI Jakarta, Rabu (10 /10). Aksi damai ini digelar dengan menggunakan spanduk ajakan agar warga Jakarta untuk bersedia mendukung penerapan No kendaraan genap dan ganjil selama hari kerja di Jakarta.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar Gubernur terpilih yang baru membuat regulasi dan PERDA untuk dapat mengatur operasional kendaran pribadi roda 4 di jalan protokol yang mempunyai batas waktu itu, yaitu kendaraan bernomor ganjil diperbolehkan pada tanggal ganjil dan kendaraan yang bernomor genap diperbolehkan pada tanggal yang genap. Ini diorasikan, untuk dapat mengatasi dampak kemacetan yang sangat merugikan pengguna jalan dan pemborosan waktu serta ekonomi.

Ketua LPPNRI Kota Bekasi, Ali Dalimunte yang memberikan pernyataannya kepada pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa, "kami sangat peduli terhadap ibu kota Jakarta, sebagai penyangga ibu kota. Kami LPPNRI dari Bekasi siap berperan membantu agar ibu kota negara indonesia menjadi lebih manusiawi dan elok serta jauh dari problem kemacetan. Maka kami kemari untuk memberikan dukungan kepada Gubernur terpilih agar mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat dan penduduk Jakarta." Pungkasnya.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Demo

Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Diduga Ada Monopoli, Pengusaha Swasta Demo Pelindo
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com