BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Komandan PMPP TNI Tutup Latihan Bersama TNI dan GPOI US
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan PMPP TNI Brigjen TNI AM Putranto, S.sos mewakili Panglima TNI Jende

Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat
JAKARTA, Berita HUKUM - Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan dua orang notaris mengajukan Pengujian

Pembentukan Law Centre dan Budget Office Terus Dikaji
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI terus mengkaji pembentukan Law Center dan Budget Office untuk menduku

Jadi Anggota DPR, Presiden SBY Minta 7 Menteri Mundur
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta 7 (tujuh) orang menter

Hong Kong Menentang Ketetapan Cina
HONG KONG, Berita HUKUM - Berbagai kelompok pro-demokrasi Hong Kong menyatakan tekad untuk menentang

Newmont Cabut Gugatan, Pemerintah Isyaratkan Siap Berunding
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan tambang tembaga dan batu emas Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV

Aturan Penyidikan Anggota DPR Dianggap Diskriminatif, UU MD3 Digugat
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan mengenai penyidikan terhadap anggota DPR seperti yang tercantum dalam

GPOI Garuda Canti Dharma Gelar Latihan Evakuasi Medis Udara
BOGOR, Berita HUKUM - Global Peace Operations Initiative (GPOI) Capstone Garuda Canti Dharma 2014 me

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Komandan PMPP TNI Tutup Latihan Bersama TNI dan GPOI US
Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat
Pembentukan Law Centre dan Budget Office Terus Dikaji
Jadi Anggota DPR, Presiden SBY Minta 7 Menteri Mundur
Hong Kong Menentang Ketetapan Cina
Newmont Cabut Gugatan, Pemerintah Isyaratkan Siap Berunding

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014
Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi
Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat
Panglima TNI Beri Pembekalan Anggota DPR RI

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
LPPNRI Demo di Bundaran HI
Wednesday 10 Oct 2012 12:34:05
 
Aksi Demo LPPNRI di Bunderan HI (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi solidaritas untuk memerdekakan Jakarta dari kemacetan dilakukan oleh sekelompok orang dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia LPPNRI di Bundaran HI Jakarta, Rabu (10 /10). Aksi damai ini digelar dengan menggunakan spanduk ajakan agar warga Jakarta untuk bersedia mendukung penerapan No kendaraan genap dan ganjil selama hari kerja di Jakarta.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar Gubernur terpilih yang baru membuat regulasi dan PERDA untuk dapat mengatur operasional kendaran pribadi roda 4 di jalan protokol yang mempunyai batas waktu itu, yaitu kendaraan bernomor ganjil diperbolehkan pada tanggal ganjil dan kendaraan yang bernomor genap diperbolehkan pada tanggal yang genap. Ini diorasikan, untuk dapat mengatasi dampak kemacetan yang sangat merugikan pengguna jalan dan pemborosan waktu serta ekonomi.

Ketua LPPNRI Kota Bekasi, Ali Dalimunte yang memberikan pernyataannya kepada pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa, "kami sangat peduli terhadap ibu kota Jakarta, sebagai penyangga ibu kota. Kami LPPNRI dari Bekasi siap berperan membantu agar ibu kota negara indonesia menjadi lebih manusiawi dan elok serta jauh dari problem kemacetan. Maka kami kemari untuk memberikan dukungan kepada Gubernur terpilih agar mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat dan penduduk Jakarta." Pungkasnya.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Demo

Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Diduga Ada Monopoli, Pengusaha Swasta Demo Pelindo
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com