BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi di Riyadh, pada Ra

Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais memunculkan wac

Prosesi Jumat Agung di Laut NTT, 7 Orang Tewas Tenggelam
NTT, Berita HUKUM - Sebuah kapal motor fiber 'Nelayan Bhakti' tenggelam saat melakukan prosesi laut

Diminta Presiden, BPK Periksa Dana Kampanye Penyelenggara Negara
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengaku pihaknya sudah men

Kapten AL Australia Dipecat karena 'Menyusup' ke Indonesia
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Kapten angkatan laut Australia, Laksamana Madya Ray Griggs dipecat dan ena

Google Dikecam Lewat Surat Terbuka di Jerman
JERMAN, Berita HUKUM - Pimpinan perusahaan media terbesar di Eropa dengan keras mengecam Google dala

Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah para tokoh parpol dan ormas Islam berkumpul di rumah mewah di Cikini

Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
JAKARTA, Berita HUKUM - Selepas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kas

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS
Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
Prosesi Jumat Agung di Laut NTT, 7 Orang Tewas Tenggelam
Diminta Presiden, BPK Periksa Dana Kampanye Penyelenggara Negara
Kapten AL Australia Dipecat karena 'Menyusup' ke Indonesia
Google Dikecam Lewat Surat Terbuka di Jerman

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
LPPNRI Demo di Bundaran HI
Wednesday 10 Oct 2012 12:34:05
 
Aksi Demo LPPNRI di Bunderan HI (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi solidaritas untuk memerdekakan Jakarta dari kemacetan dilakukan oleh sekelompok orang dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia LPPNRI di Bundaran HI Jakarta, Rabu (10 /10). Aksi damai ini digelar dengan menggunakan spanduk ajakan agar warga Jakarta untuk bersedia mendukung penerapan No kendaraan genap dan ganjil selama hari kerja di Jakarta.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar Gubernur terpilih yang baru membuat regulasi dan PERDA untuk dapat mengatur operasional kendaran pribadi roda 4 di jalan protokol yang mempunyai batas waktu itu, yaitu kendaraan bernomor ganjil diperbolehkan pada tanggal ganjil dan kendaraan yang bernomor genap diperbolehkan pada tanggal yang genap. Ini diorasikan, untuk dapat mengatasi dampak kemacetan yang sangat merugikan pengguna jalan dan pemborosan waktu serta ekonomi.

Ketua LPPNRI Kota Bekasi, Ali Dalimunte yang memberikan pernyataannya kepada pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa, "kami sangat peduli terhadap ibu kota Jakarta, sebagai penyangga ibu kota. Kami LPPNRI dari Bekasi siap berperan membantu agar ibu kota negara indonesia menjadi lebih manusiawi dan elok serta jauh dari problem kemacetan. Maka kami kemari untuk memberikan dukungan kepada Gubernur terpilih agar mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat dan penduduk Jakarta." Pungkasnya.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Demo

Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Diduga Ada Monopoli, Pengusaha Swasta Demo Pelindo
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com