BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasanga

Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
JAKARTA, Berita HUKUM - Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara China (Tiongkok) mendapat

Aloysius Tukan: Kadis PU Kaltim Diduga Aktor Lelang Proyek Sepaku-Petung
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kalimantan Timur (Kaltim) Ir. H.M.

Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepanjang belum resmi dilantik sebagai Presiden RI, status Joko Widodo belum

Dua Pesawat Tempur Ukraina Ditembak Jatuh
UKRAINA, Berita HUKUM - Pihak berwenang Ukraina mengatakan pemberontak pro-Rusia menembak jatuh dua

Chris Komari: Kita Dengan TEGAS, Menolak FRAUDULENT ELECTION...!!!
Oleh: Chris Komari
Aktivis/P

Panglima TNI Buka Puasa Bersama 2.000 Anak Yatim se-Jabodetabek
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi para Pejabat Mabes TNI men

Direksi PTPN I Aceh Gelar Safari Ramadhan ke Kebun dan Unit
ACEH, Berita HUKUM - Direksi PT. Perkebunan Nusantara I Aceh melaksanakan Safari Ramadhan, acara yan

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Aloysius Tukan: Kadis PU Kaltim Diduga Aktor Lelang Proyek Sepaku-Petung
Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
Dua Pesawat Tempur Ukraina Ditembak Jatuh
Chris Komari: Kita Dengan TEGAS, Menolak FRAUDULENT ELECTION...!!!

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Demo
LPPNRI Demo di Bundaran HI
Wednesday 10 Oct 2012 12:34:05
 
Aksi Demo LPPNRI di Bunderan HI (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi solidaritas untuk memerdekakan Jakarta dari kemacetan dilakukan oleh sekelompok orang dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia LPPNRI di Bundaran HI Jakarta, Rabu (10 /10). Aksi damai ini digelar dengan menggunakan spanduk ajakan agar warga Jakarta untuk bersedia mendukung penerapan No kendaraan genap dan ganjil selama hari kerja di Jakarta.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar Gubernur terpilih yang baru membuat regulasi dan PERDA untuk dapat mengatur operasional kendaran pribadi roda 4 di jalan protokol yang mempunyai batas waktu itu, yaitu kendaraan bernomor ganjil diperbolehkan pada tanggal ganjil dan kendaraan yang bernomor genap diperbolehkan pada tanggal yang genap. Ini diorasikan, untuk dapat mengatasi dampak kemacetan yang sangat merugikan pengguna jalan dan pemborosan waktu serta ekonomi.

Ketua LPPNRI Kota Bekasi, Ali Dalimunte yang memberikan pernyataannya kepada pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa, "kami sangat peduli terhadap ibu kota Jakarta, sebagai penyangga ibu kota. Kami LPPNRI dari Bekasi siap berperan membantu agar ibu kota negara indonesia menjadi lebih manusiawi dan elok serta jauh dari problem kemacetan. Maka kami kemari untuk memberikan dukungan kepada Gubernur terpilih agar mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat dan penduduk Jakarta." Pungkasnya.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Demo

Dana Hibah Hilang, Polisi Tutup Mulut
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Massa Al-Washliyah Tuntut Kejatisu Tangkap Tamin Sukardi
Kerap Dijadikan Tempat Maksiat, Ratusan Santri Blokir Pantai
Ada Dugaan Korupsi di Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
Diduga Ada Monopoli, Pengusaha Swasta Demo Pelindo
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com