Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Samarinda
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
2019-09-18 10:24:31
 

Ketua KPADK Kaltim Siswansyah saat melaporan ke Kejaksaan Agung di Jakarta.(Foto: Istimewa).
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Soroti korupsi APBD Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2004 yang dilakukan 45 anggota DPRD Kaltim Periode 1999-2004 yang dinilai merugikan keuangan negara Rp 85 Milyar, kembali dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta oleh Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kalimantan Timur meminta agar Kejaksaan Agung memeriksa kembali 6 orang Tersangka.

Dalam surat laporan Ketua KPADK Kaltim, Siswansyah (47) pada tanggal 5 September 2019 kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo, dengan nomor surat: 024/KPADK/IX/2019, yang meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk kembali membentuk tim investigasi dan meninjau ulang terkait kasus korupsi berkomplot bersama 45 orang anggota DPRD Kaltim atas dana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun anggaran anggaran 1999-2004 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 85 miliar.

Ketua LKPADK Kaltim juga dalam laporan menyebutkan bahwa atas kasus tersebut 3 orang dari tersangka yang di sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Samarinda yakni Sukardi Jarwo Putro dari Fraksi PDIP juga ketua DPRD Kaltim dan dua orang wakil ketua masing-masing; Kaspul Anwar As'sad dari Fraksi Golkar dan Khairul Fuad dari Fraksi PDIP KPU Kaltim, sebut Siswansyah dalam laporannya tersebut.

Kepada Kepala Kejaksaan Agung RI, Siswansyah meminta agar Jaksa Agung RI untuk segera memeriksa kembali 6 orang anggota DPRD Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kaktim, namun hingga saat ini tidak ditindaklanjuti, antara lain; Andi Harun (yang saat ini kembali duduk di Kursi Dewan DPRD Kaltim lewat Partai Gerinda), Ipong Muchlissoni (saat ini menjadi Bupati Ponorogo), Herlan Agus Salim (Almahrum), Abdul Hamid, Agus Tantomo (saat ini Wakil Bupati Berau) dan Herman alkohol.

Siswansyah kepada pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan bahwa kasus korupsi berjamaah yang merugikan keuangan negara Rp 85 milyar yang sudah hampir 20 tahun namun hingga saat ini tidak ada kelanjutan dari pihak Kejaksaan, sehingga meminta kembali kepada Kejaksaan Agung untuk kembali memeriksa orang-orang yang telah ditetapkan hadi tersangka, namun hingga saat ini tidak ada kabar, sebut Siswansyah.

"Kasus korupsi berkomplot bersama itu memang sudah hampir 20 tahun, namun hukum harus tetap ditegakan. Kerugian Negara sebanyak Rp. 85 miliar tidak ada kabar, demi keadilan Jaksa harus melakukan penidakan untuk tegaknya hukum ditanah air," tegas Siswasnyah.

Ditegaskan Siswansyah selaku KPADK Kaltim bahwa pada tahun 2006 Kejati Kaltim sudah mengeluarkan penetapan 6 orang Anggota DPRD Kaltim tersebut menjadi tersangka, namun hingga saat ini tidak dilakukan penahanan.

"Dari ke 6 tersangka tersebut Kejati Kaltim mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan di keluarkan terpisah, yaitu ; Surat No. 049/Q-4/Fd-4.1/04/2006 atas nama AS dan HO, Surat No. 050/Q-4/Fd-4.1/04/2006 atas nama: Ipong IM, AT dan AH dan Surat No. 052/Q-4/Fd-4.1/04/2006 atas HA," pungkas Siswansyah.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Samarinda
 
  Ricuh di Panajam Paser Utara Imbas Kasus Penikaman
  Masyarakat Diharap Waspada terhadap Aksi Kriminal Jalanan yang Meningkat
  22 Oktober Wagub Josef Nae Soi akan Tatap Muka dengan Warga Asal NTT di Samarinda
  Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
  Anggota DPRD Sutomo Jabir Siap Memperjuangkan Kutai Timur, Berau dan Bontang Kembangkan Potensi Pariwisata
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Hati-Hati! Jangan Beli 4 Tipe Ponsel Android ini, Nanti Nyesel..

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2