Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Kelompok 'Taliban dan India' Harus Dibersihkan Pimpinan KPK Terpilih
2019-10-01 04:13:40
 

Tampak pembicara Diskusi '#SaveKPK Lawan Korupsi, Lawan Radikalisme dalam Internal KPK' di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih diminta melakukan 'bersih-bersih' terhadap dugaan kelompok-kelompok (polisi Taliban dan polisi India) yang merusak independensi dan nama baik KPK. Terutama pihak-pihak yang dinilai melakukan pemberantasan korupsi secara tebang pilih.

"IDN Academic tegas mendukung pimpinan terpilih harus bersih-bersih di dalam tubuh KPK. Pimpinan terpilih harus memberangus kelompok-kelompok seperti kelompok 'polisi Taliban'," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Democracy Network (IDN) Academic Amirudin Wata di diskusi '#SaveKPK Lawan Korupsi, Lawan Radikalisme dalam Internal KPK' di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (30/9).

Pihaknya pun mendukung pimpinan KPK 2019-2023. Amir berharap, masyarakat juga turut mendukung langkahnya, mengingat kesuksesan lembaga antirasuah tak terlepas dari dukungan publik.

"Semua masyarakat harus mendukung dengan tegas komisioner terpilih," ucapnya.

Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel) Kaharuddin, mengatakan ada kelompok yang menggerogoti KPK dari dalam. Karenanya pimpinan terpilih diharapkan membenahi perkara internal tersebut.

"KPK bukan lembaga yang baik-baik saja. Tapi ada masalah di dalam lembaganya. Ada kelompok (Taliban) ini yang menggerogoti menguasai KPK," kata dia.

Lebih lanjut, ia berharap kinerja KPK ke depannya lebih baik. Sehingga harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK tetap terjaga.

"Perlu ditutaskan habis, harus tegas. Keberhasilan KPK bukan seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani tapi berapa banyak orang yang tidak korupsi kebanyakan OTT perekonomian jadi lumpuh," tuturnya.

Turut digelar deklarasi oleh Komunitas Masyarakat Sipil yang di antaranya mendukung langkah KPK membersihkan internal, dan mendukung penuh pimpinan terpilih KPK untuk menjalankan tugas secara profesional.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
  Tolak UU KPK, PB HMI: Utamakan Aksi Damai Secara Akademis
  Soal Perlu Tidak Perppu KPK, ETOS Indonesia Institute Ingatkan Presiden Jangan Bimbang
  KPK: Arteria Bohong dan Berani Bentak Orang Tua
  Agung Bupati Lampung Utara Politisi Partai Nasdem Kena OTT KPK
 
ads

  Berita Utama
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'

Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

 

  Berita Terkini
 
Dituding Kartu 'Politik', ETOS Indonesia Institute Dorong DPRD Audit Program Kartu Sehat Kota Bekasi

Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi

KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2