Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kasus Pajak
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
2019-08-19 20:02:18
 

Jampidsus Dr M Adi Toegarisman diruang kerjanya.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, DR M Adi Toegarisman akan membuat standarnisasi untuk tuntutan pidana kasus perpajakan, menyusul penanganan perkara perpajakan yang telah ditangani pidsus selama lima tahun terakhir. Karena sebelumnya kasus pajak ini, ditangani oleh bagian Pidana Umum.

Adi Toegarisman mengatakan standarnisasi yang dimaksud agar tidak ada ketimpangan dalam penindakan atau penuntutan pidana ketika proses penegakan hukum. Ini dilihat setelah pihaknya mempelajari sanksi pidana yang diberikan Jaksa dalam kasus tindak pidana pajak tersebut.

"Standarisasi seperti pedoman tuntutan pidana. Jadi, ketika kita menyidangkan perkara pajak, ada pedomannya untuk tuntutan pidana bagi Jaksa yang melakukan proses hukum tersebut," ucap Adi Toegarisman, Jakarta, Senin (19/8).

Menurut Adi, kalau pedoman tindak pidana korupsi sudah ada dari Jaksa Agung pada Tahun 2010, kemudian pada tahun 2018 lalu sudah dilakukan revisi. Revisi itu dilakukan karena mengalami proses dalam penyelesaian perkara.

"Namun untuk Tindak Pidana Pajak standarisasinya atau pedomannya tidak ada, kalau UU sudah ada. (Standarisasi) ini dalam rangka upaya transaparan, dan kwalitas (penegakan hukum)," ungkap dia.

Pekan lalu satuan kerja Jampidsus mengelar Forum Group Discussion di acara itu, Adi menekankan pedoman yang dimaksud adalah tindak pidana pajak bukan tindak pidana korupsi. Pedoman ini nantinya jadi patokan bagi jaksa seluruh Indonesia ketika melakukan tuntutan pidana.

"Kalau korupsi kan sudah ada, sekarang pedoman tindak pidana pajak. Tapi, ada tindak pidana korupsi yang berangkat dari tindak pidana pajak," ujar dia.

Lanjut dia, bahwa kejaksaan itu satu dan tak terpisahkan (een en onderbaar). Artinya memandang satu kasus itu harus satu pandangan dan satu sikap. Hal ini bukan berarti mengekang atau inkordinasi kehadiran jaksa.

"Makanya hanya standarisasi jadi patokan. Intinya ketika menstandarisasi yang belum pernah ada sekarang diadakan," pungkasnya.(bh/ars)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Pajak
 
  Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
  2 Penyidik Pajak Divonis Sembilan Tahun Penjara
  Akibat Loyal Sama Atasan, Mantan Sekda Langkat Divonis 2 Tahun
  Kasus Korupsi Rp 82,5 Miliar Masuk Tahap Penuntutan
  Kasus Pajak Rp 7,2 Triliun, Basrief: Diserahkan ke Dirjen Pajak
 
ads

  Berita Utama
MPR Sepakat Perlunya Haluan Negara

Terungkap! Tanah Rencana Ibu Kota Baru RI Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto

Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

 

  Berita Terkini
 
Airlangga Hartarto Dinilai Tak Layak Lagi Jadi Ketum Golkar

Seperti Arjuna, Ketua PN Jakpus Dr Yanto: Raja atau Pemimpin Harus Memiliki 8 Sifat Alam

Buka FKSPK DPR, Ketua DPR Apresiasi Sinergi DPR - Wartawan Parlemen

Road Family Gathering PN Jakpus di Yogyakarta agar Sehat Jasmani dan Rohani

Jokowi Masuk Perangkap Revisi UU KPK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2