Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Ijtima Ulama III Dituding Hanya Membela Kepentingan Politik Segelintir Orang bukan Umat
2019-05-03 23:18:56
 

Habib Sholeh Almuhdar.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ijtima' Ulama III dinilai makin salah kaprah karena dinilai hanya membela kepentingan elite politik tertentu. Padahal tugas ulama mengayomi umat bukan memecah belah.

Karena itu, Habib Sholeh Almuhdar sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk tidak mengikuti hasil dari Ijtima' Ulama III.

"Jadi saya minta kepada KPU dan Bawaslu tidak perlu mengikuti keinginan mereka," kata Habib melalui telepon saat diwawancarai, Jumat (3/5).

Seharusnya para ulama itu perannya mengedukasi umat khususnya dalam menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba. Mengajarkan umat menjaga harmoni bukan membenturkan karena membela kepentingan politik segelintir orang atau kelompok.

"Nama ulama kan gede jadi kecil karena hanya melakukan hal untuk kepentingan politik segelintir orang bukan mengayomi masyarakat," ujar Habib.

Hal senada disampaikan Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia (IGGI) KH Ahmad Fahrur Rozi. Menurutnya, 5 rekomendasi yang dikeluarkab Ijtima Ulama III menyesatkan umat Islan, rakyat Indonesia umumnya.

Sejatinya, kata Gus Fahrur, Ijtima Ulama III bertujuan membimbing masyarakat ke arah keharmonisan yang sebentar lagi menyambut Bulan Ramadan.

"Harusnya sekarang itu mengajak masyarakat menyambut Bulan Ramadan, hilangkan permusuhan, jaga keharmonisan, pemilu sudah selesai bukan ngompori umat," papar Gus Fahrur.

Gus Fahrur juga menjelaskan, jika ada yang merasa dicurangi bisa diselesaikan melewati jalur hukum bukan menggunakan kekerasan dan tindakan yang meresahkan masyarakat.

"Jangan sampai membuat gerakan untuk menghentikan proses demokrasi ini," pungkasnya.(bh/as)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
  Langkah Kuda Hitam Mega
  Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perlawanan Politik Ruslan Buton

KPK Dituding Lamban Periksa Achsanul Qosasi dan Adi Toegorisman

BPJS Kesehatan Itu Amanat Konstitusi, Harus Dipenuhi Kalau Tak Ingin Presiden Dimakzulkan

Pelantikan PAW Dirut TVRI Dinilai Melanggar UU MD3

Jaksa Agung Melantik 19 Pejabat Esselon II Secara Virtual

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2