Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Hak Angket
Hasto Ungkap Pertimbangan PDIP untuk Ajukan Hak Angket
2024-04-21 12:00:19
 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tetap menimbang untuk mengajukan hak angket setelah masa sidang DPR dibuka. Namun, menurut Hasto, PDIP masih melihat ada berbagai tekanan jika hak angket dijalankan.

Hasto menyatakan hak angket kecurangan Pilpres masih relevan dibahas hingga saat ini. Namun, PDIP harus mengantisipasi konsekuensi yang ada jika mengajukan hak angket.

"Kita melihat ada tekanan politik, ada tekanan hukum. Sehingga kita juga melihat dinamika politik, dimensi ancamannya bagaimana itu bisa bekerja, kita harus mitigasi atas resiko itu," kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/4).

Hasto berujar PDIP harus menimbang dinamika politik yang akan terjadi jika hak angket tetap dijalankan. Salah satu yang dia sebut adalah kemungkinan naiknya wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mengambil kursi Ketua DPR dari PDIP sebagai pemenang Pemilu 2024.

Menurut Hasto, PDIP tidak ingin hak angket hanya diajukan sebagai formalitas saja. Jika PDIP mengajukan hak angket dan gagal karena tidak mendapat dukungan partai lain, kegagalan itu akan dianggap sebagai kegagalan PDIP. "Artinya kan orang hanya melihat menang kalah. Enggak lihat proses," ujarnya.

Meski begitu, Hasto menilai masyarakat Indonesia tetap tidak boleh permisif terhadap berbagai kecurangan. "(Kalau) cenderung memaafkan itu tanpa ada suatu shock therapy, lama-lama selamat tinggal demokrasi," kata dia.

Sebelumnya, Hasto juga pernah mengatakan bahwa hak angket bukan persoalan PDIP saja. "Persoalan hak angket bukanlah persoalan PDIP, ini muncul dari kesadaran kita bersama," ujarnya ketika ditemui di Gedung MK II, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Adapun wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 datang dari calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyarankan DPR untuk menggunakan hak angket demi menulusuri beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh KPU. Di luar persoalan hak angket, saat ini sedang bergulir sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.(Tempo/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini

Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2