Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pilpres
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
2019-08-30 04:03:20
 

Ilustrasi. Wartawan Senior Asyari Usman.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Asyari Usman

SEKARANG INI tidak ada lagi yang berbicara soal 600-an petuas KPPS pemilu 2019 yang meninggal dunia. Keluarga yang meninggal diberi santunan 36 juta. Ketua KPU, Arief Budiman, menyerahkan uang itu kepada keluarga korban sambil fotonya diambil. Di foto itu ada plakat bertuliskan "Penyerahan Santunan 36,000,000". Disiarkan oleh media. Persoalan dianggap selesai.

Tak ada lagi cerita tentang pemilu yang paling buruk. Yang paling kacau. Pemeritah bisa melenggang tanpa ada yang mengejar soal kematian itu. Kematian massal yang dianggap misterius tsb. Usul agar dilakukan otopsi terhadap jenazah petugas KPPS itu, ditolak begitu saja. Tidak ada yang memprotes penolakan itu. Tidak ada yang memberitakan meskipun ada protes.

Kontroversi soal hasil pilpres yang penuh dengan dugaan kecurangan masif itu, juga bisa hilang. Diganti dengan isu 'permen koalisi'. Diambil alih oleh heboh diplomasi nasi goreng dan pertemuan Lebak Bulus. Disusul hiruk-pikuk jatah kursi menteri.

Yang goblok-goblok kemudian memunculkan isu Poros 3. Lalu ada soal 'penumpang gelap'. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan keabsahan penghitungan suara pilpres. Seakan tidak ada masalah legitimasi jabatan presiden.

Semua diminta atau direkayasa supaya 'move on'. Melupakan perampokan kolosal suara rakyat. Diminta membiarkan konspirasi jahat itu berlalu tanpa prosekusi (langkah hukum).

Harus diakui kepintaran dan kehebatan mereka mengalihkan perhatian publik. Hebat. Acungan jempol untuk kehebatan penguburan isu pilpres yang sebetulnya merupakan skandal demokrasi terbesar dan terburuk di dunia.

Mereka buat fabrikasi isu-isu pengganti. Muncul dengan rapi dari hari ke hari. Sekarang ada soal pemindahan ibu kota. Disusul masalah Papua yang diduga keras adalah 'permainan' orang-orang yang memiliki kekuasaan di luar sistem.

Akibatnya, publik dihebohkan oleh kedua topik yang trendy ini. Kejahatan demokrasi yang sebetulnya sangat merusak perjalanan bangsa ini, menjadi semakin jauh dari publik. Padahal, kejahatan politik itu baru saja dilakukan beberapa bulan yang lalu. Belum sampai setengah tahun.

Luar biasa pintar dan ampuh cara kerja mesin pengalihan isu di negeri ini. Perampokan dahsyat itu lenyap begitu saja.

Rakyat dihibur dengan kontroversi pemindahan ibu kota dan ancaman Papua lepas. Seakan-akan seluruh proses pilpres tidak ada masalah. Seakan hasil pilpres 2019 bersih dari najis.

Kemudian, kesulitan berat perekonomian juga bisa mereka tutupi. Dampak fatal akibat utang besar, juga dibuat seperti tidak bermasalah. Strategi senyap hegemoni ekonomi RRC, berjalan tanpa gangguan yang berarti. Penyeludupan narkoba skala besar bisa berlangsung di balik kobaran beberapa isu baru itu. Ancaman terhadap KPK yang bakal jatuh ke tangan para bandit, tersisihkan oleh orkestrasi isu-isu tsb.

Semua orang membahas ibu kota dan Papua. Dalam dua hari ini, ditambah isu hukuman kebiri kimiawi untuk pelaku kejahatan pedofil di Mojokerto. Semua media memberikan bobot yang berlebihan terhadap isu baru ini.

Begitulah cara mereka mengacak-acak perhatian publik. Membuat kejahatan para penguasa dan ancaman kekuatan asing, lepas dari kejaran media. Lepas dari investigasi jurnalistik dan jurnalistik investigatif.

29 Agustus 2019.

Penulis adalah Wartawan senior yang mendapat penghargaan sebagai "Jurnalis Inspiratif" dari Forum Jurnalis Muslim (Forjim) pada tahun 2018.(dbs/bh/mnd)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara

Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi

BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim

 

ads2

  Berita Terkini
 
Capaian Kinerja 60 Hari Jaksa Agung dan Rakernas Kejaksaan

Yang Diharapkan Dari Platform Indonesiana

Polemik UU KPK, BEM Trisakti Dukung Penyelesaian Secara Konstitusional

NATO: Pertengkaran Trump dan Trudeau, 'Kamu Bermuka 2' Warnai Pertempuan Puncak 70 Tahun Pakta Pertahanan

Anton Tabah: Hendropriyono Konyol Kalau Samakan FPI dengan DI/TII

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2