Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Muhammadiyah
Hadirnya Muhammadiyah untuk Jaga Keseimbangan keIndonesiaan
2021-10-09 19:04:37
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah tarikan nostalgia masyarakat untuk kembali ke era hegemonik, kehadiran dan peran serta Muhammadiyah dalam urusan keIndonesiaan adalah untuk menjaga kewarasan, objektivitas, keadilan, dan menjaga nalar pikir. Oleh karena itu Muhammadiyah selalu menyuarakan suara moderat untuk jaga keseimbangan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam sambutan di acara Launching Universitas Siber Muhammadiyah (SiberMu) pada, Rabu (6/10) yang digelar blended, di Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta.

Haedar menjelaskan, Indonesia jika diletakkan secara sibernetika seharusnya berada di dalam posisi integrasi. Sibernetik sebagai ilmu sosial, khususnya ekonomi yang berbicara tentang kehidupan manusia yang saling terkait.

"Maksudnya kita tidak boleh meletakkan aspek-aspek kehidupan itu saling mencengkram, politik menghancurkan ekonomi atau sebaliknya ekonomi menghancurkan dan mendominasi politik yang melahirkan oligarki," tuturnya.

Menurutnya, keduanya tidak boleh saling mendominasi melainkan harus saling beradaptasi, integrasi, dan punya tujuan untuk kesejahteraan hidup manusia baik rohani maupun jasmani. Oleh karena itu Indonesia jika diletakkan dalam sibernetika harus berada di posisi integrasi.

Membangun ekonomi dan politik dimaksudkan untuk menuju satu kesatuan yaitu agar Indonesia selamat. Belajar dari dua titik sejarah Indonesia yang hegemonic, di era Orde Lama dan Orde Baru. Pada Orde Lama, Haedar menyebut Indonesia terlalu Hegelian yang mengedepankan dan serba ide, serta gagasan, sehingga 'keteteran' mengurus rakyatnya.

"Sebaliknya muncul Orde Baru, lalu paradigmanya serba ekonomi di atas paradigma developmentalisme. Tapi akhirnya juga pemerataan tidak terjadi, kemudian terjadi konglomerasi itu lahir di zaman Orde Baru," ucap Haedar.

Menurutnya zaman reformasi harusnya belajar dari sejarah itu, akan tetapi masih ada yang ingin kembali ke zaman tersebut. Di tengah tarikan nostalgia masyarakat yang ingin kembali ke era hegemonik, Muhammadiyah diminta hadir untuk menjaga kewarasan dan objektivitas, serta menyuarakan suara moderat.

"Inilah sesungguhnya kenapa Muhammadiyah selalu menyuarakan suara-suara yang moderat dalam berbangsa, bernegara, dan beragama agar kita tidak terjebak pada radikalisme, ekstrimisme apapun," tegas Haedar.

Menyinggung tentang usaha memberantas radikalisme dan ekstrimisme, Haedar menyebut kelompok tersebut baik secara sadar dan tidak sadar terjebak di posisi radikal ekstrim yang lain, sebab tidak mengambil posisi moderat dalam mengentaskan masalah radikalisme maupun ekstrimisme.

Radikalisme tersebut yang menjangkiti dalam bidang politik misalnya menyebut demokrasi hanya untuk demokrasi, dan lupa aspek demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ekonomi hanya fisik, lupa pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Apa lagi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, serta Persatuan. Sekarang persatuan kita diambang problem besar sebenarnya ketika setiap kelompok dan golongan itu selalu ingin merebut hegemoni yang paling diyakini oleh dirinya. Lupa pada kepentingan kita bersatu dan bersama," ungkapnya.

Haedar menyarankan, perbaikan dalam urusan kebangsaan harus dimulai dari pendidikan, lebih-lebih pendidikan tinggi. Pendidikan diharapkan bisa memajukan dan meluruskan yang bengkok dari Indonesia.(muhammadiyah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Muhammadiyah
 
  Di Pedalaman Indonesia, Banyak Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih Dulu Daripada Sekolah Pemerintah
  Hadirnya Muhammadiyah untuk Jaga Keseimbangan keIndonesiaan
  Sudah Saatnya Muhammadiyah Mengambil Peran Sebagai Digital Disruptor
  Buka Tanwir, Haedar Nashir Sampaikan Belasungkawa untuk 134 Ribu Warga Indonesia
  Mempertahankan Islam di Bumi Jawa, Sultan HB VII Dukung Kiai Dahlan Mendirikan Muhammadiyah
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi

Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
2 Oknum TNI AU Diduga Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina: Dinonaktifkan dan Diperiksa PM

Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak

Daftar 5 Situs Mengunduh Lagu di YouTube Menjadi MP3 Tanpa Aplikasi

Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2