Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Pemerkosaan
HNW Apresiasi Tuntutan Hukuman Maksimal Terhadap Terdakwa Pemerkosa 12 Santriwati
2022-01-13 10:05:33
 

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi Kajati Jabar, Asep N Mulyana, yang memberikan tuntutan maksimal berupa hukuman mati atau hukuman tambahan seperti kebiri kimia dan denda, terhadap terdakwa pemerkosa 12 santriwati, Herry Wirawan. Tuntutan terberat, harus disampaikan sebagai upaya memberikan ketegasan hukum berkeadilan. Sekaligus membuat efek jera kepada pelaku dan pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Tuntutan hukuman terberat menurut Hidayat juga merupakan aspirasi masyarakat luas, sebagai bentuk pemberlakuan hukum yang tegas dan adil. Terlebih karena kebiadaban yang dilakukan terdakwa, dalam waktu yang lama dan berulang, melakukan pelanggaran hukum Negara dan hukum Agama terhadap 12 santriwati yang masih di bawah umur. Padahal semestinya ke 12 santriwati, itu dilindungi dan diberikan pendidikan bagi masa depan kehidupannya.

"Hormat kepada Jaksa penuntut umum yang berani menuntut dengan tuntutan terberat. Selanjutnya, penting bagi majelis Hakim untuk dapat menimbang secara jernih, menghadirkan kewibawaan dan keadilan hukum, dengan mengabulkan tuntutan terberat itu," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (11/1).

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan, tuntutan tersebut sudah sesuai dengan dakwaan pertama jaksa, yakni Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Instrumen hukum yang ada sudah sangat memadai untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Ini harusnya dilaksanakan, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," ujarnya.

Percuma saja, kata HNW Negara membuat UU yang bagus, dengan adanya ketentuan hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan untuk memberi efek jera, dan melindungi korban dan kemanusiaan, tetapi tidak digunakan secara maksimal oleh penegak hukum yang terlihat saat Hakim mengetukkan palunya. Karena itu sikap Jaksa penuntut umum dengan tuntutan maksimalnya ini layak diapresiasi.

"Akan menjadi lebih berarti bila dikabulkan oleh majelis Hakim melalui amar putusannya, dan agar menimbulkan efek jera, hendaknya vonis terberat itu segera dieksekusi," kata Hidayat menambahkan.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang antara lain membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini mengaku akan terus memantau kasus, tersebut agar benar-benar memberikan keadilan kepada korban. Yakni 12 santriwati yang masih anak-anak namun masa depannya telah direnggut oleh kebiadaban terdakwa.

"Ini harus dikawal bersama, supaya hukuman terberat kepada terdakwa benar-benar dijatuhkan, dan segera dilaksanakan. Agar memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah yang lain ikut-ikutan melakukannya. Sehingga kejahatan seksual terhadap anak-anak dapat dikoreksi," ujarnya.

Selain itu, HNW juga mengatakan pentingnya perlindungan dan bantuan terhadap para korban, termasuk kelanjutan pendidikannya. Apalagi izin keberadaan pestren telah dicabut oleh pihak kemenag. Selain masalah pendidikan, para korban juga perlu mendapat bantuan pemulihan kesehatan fisik dan mental, terutama dari pihak berwenang. Juga perlu dilakukan oleh pihak Kemensos dan Kemen PP dan PA.

"Ini harus dilakukan secara paralel, sebagai pemenuhan kewajiban Negara melindungi seluruh warganya, apalagi terhadap anak-anak perempuan korban kejahatan seksual, seperti 12 santriwati dan teman-temannnya itu," pungkasnya.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemerkosaan
 
  HNW Apresiasi Tuntutan Hukuman Maksimal Terhadap Terdakwa Pemerkosa 12 Santriwati
  Pelaku Pemerkosa Anak Dibawah Umur Dituntut 8 Tahun Penjara
  Oknum Polisi Gorontalo Perkosa Abg
  Pemerkosa AS Divonis 1.000 Tahun Penjara
  Diduga Berbohong, Wartawati yang Mengaku Diperkosa Terancam Pidana
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kemenkes: Dua Pasien Omicron Meninggal Dunia, Kedua Pasien Memiliki Komorbid

Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2