Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Pemalsuan
Diduga Palsukan Surat, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Dipolisikan
2018-08-17 13:11:20
 

Pengacara Pieter Ell saat di Polda Metro Jaya, Kamis (16/8).(Foto: BH /as)
 
Komisaris Utama PT Jasa Marga, Refly Harun, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh David Soumokil, Selasa (14/8). Pakar hukum tata negara itu dipolisikan, lantaran diduga memalsukan kop surat dan stempel milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

"Saya melaporkan Refly ke Polda Metro Jaya dalam kasus pemalsuan surat," ujar kuasa hukum KPU Kabupaten Puncak Jaya, Pieter Ell di Polda Metro Jaya, Kamis (16/8).

Surat yang kop dan stempelnya disinyalir dipalsukan itu, lanjut Pieter, dipakai Refly yang merupakan kuasa hukum pemohon yakni lembaga pengawas pemilu independen, sebagai bukti dalam sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam surat yang ialah administrasi pendaftaran lembaga pemilu, terdapat stempel dan juga tandatangan Ketua KPU Kabupaten Puncak.

"Padahal kalau hanya surat pendaftaran administrasi saja, tak perlu ada stempel ketua dan tandatangan Ketua KPU. Tandatangan dan stempel Ketua KPU hanya digunakan saat mengambil keputusan penting dalam sidang pleno," jelas Pieter.

MK sendiri telah menggugurkan gugatan yang dilakukan oleh pemohon. Lebih lanjut, dalam laporan bernomor LP/4318/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum, 14 Agustus 2018, Refly dijerat pasal pemalsuan surat.

"Sudah kami laporkan dengan tuduhan Pasal 263. Kerugian yang klien kami alami moril maupun materiil," tandas Pieter.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Pemalsuan
 
  Diduga Palsukan Surat Kuasa Gugatan Perkara, 2 Pengacara Dilaporkan ke Polisi
  Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
  Sidang Pemalsuan Dokumen Asuransi Terus Tertunda
  Mabes Polri Mengkaji Status DPO Irsanto Ongko, Menyusul Prapradilannya Dikabulkan
  Polisi Menangkap Mafia Tanah, Oknum Camat, Kades dan Sekdes Memalsukan AJB
 
ads

  Berita Utama
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

Polisi Bongkar Kasus Penipuan CPNS yang Telah Berlangsung Sejak 2010

 

  Berita Terkini
 
Soal Jaksa Chuck, Larangan Presiden Soal Ego Sektoral Diabaikan Jaksa Agung

Ini Pesan Moral Pimpinan Kejaksan Agung di HUT Ke-74 Kemerdekaan RI

Ketua MPR: MPR Tak Larut Dalam Polarisasi Politik

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

Presiden Jokowi Minta Izin dan Dukungan Memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2