JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan agar pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bukti ada ketidakberesan dalam proyek tersebut

"Seharusnya non-APBN, mengapa menjadi (pakai) APBN? Sepanjang pertanyaan-pertanyaan publik sangat serius maka sepanjang itu pula harus dijelaskan supaya terang benderang," ucap Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca IP Panjaitan, di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/10).

Dikatakan Hinca, pemerintah terkhusus Presiden Jokowi harus bisa menjelaskan mengapa kemudian ada perubahan pada skema pembiayaan proyek itu. Pasalnya, Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan membebani APBN.

Lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, Presiden Jokowi juga harus bisa memberikan penjelasan yang masuk akal supaya publik tidak berpikiran terlalu luas.

"Kalau ditemukan (alasan) yang masuk akal, mungkin publik akan menerima. Tetapi kalau ada penjelasan yang sulit diterima publik, tentu persoalannya panjang," tegasnya.

Hinca mengaku tidak terkejut dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut. Dia mengklaim sudah memperkirakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan bermasalah.

"Sejak awal kita sudah menduga akan macet atau akan ada sesuatu," tandasnya.

Sementara, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus segera diaudit secara menyeluruh. Ini lantaran proyek pembangunannya diestimasikan membengkak sekitar 1,9 miliar dolar AS atau Rp 27 triliun menjadi Ro 113,9 triliun.

Desakan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melalui akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Senin (11/10).

"Sebaiknya diaudit dan dilakukan review menyeluruh," tegasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu tidak ingin ada penyalahgunaan investasi hingga anggaran bengkak. Menurutnya keuangan negara tidak boleh terlalu banyak hanya untuk penyertaan modal negara (PMN).

"Juga harus dihitung cost dan benefitnya untuk BUMN. Semoga tidak makin dalam dan mangkrak," tutupnya(ad/wv/RMOL/bh/sya)