Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
BNPT
BNPT: Uji Publik, Naskah Blue Print Perlindungan
Friday 25 Sep 2015 14:59:42
 

Tampak suasanan acara BNPT pada Uji Publik, Naskah Blue Print Perlindungan di hotel Santika Taman Mini Indonesia (TMII), Jakarta pada Jumat (25/9).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melangsungkan Uji Publik yang membahas mengenai "Naskah Blue Print Perlindungan, Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi" di hotel Santika Taman Mini Indonesia (TMII), Jakarta pada Jumat (25/9) yang acara dibuka oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Mayjen (TNI) Abdul Rahman Kadir.

Dalam acara tersebut dihadiri Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir Sekretaris Utama BNPT, Brigjen. Pol. Drs. H Herwan Chaidir sebagai Direktur Perlindungan BNPT, dan para Ahli; Stepi Anriani, MSi dari kelompok ahli BNPT, DR. Kemal Dermawan Departemen Kriminolog UI selaku Kelompok Ahli BNPT, Prof. Bambang Widodo Umar sebagai Pengamat Kriminologi dan Sistem Keamanan Infrastruktur selaku kelompok ahli BNPT, dan Martha Leni Siregar yang diwakili oleh Bapak Yusuf sebagai Lab Transportasi UI.

Menurut Mayjen Abdul Rahman Kadir, masukan dan saran ini sangat penting untuk menyempurnakan blueprint perlindudari. Dan adanya uji publik ini diharapkan penyusunan blueprint bisa selesai lebih cepat, meski ke depan penyempurnaan akan terus dilakukan.

“Saya punya keyakinan blueprint perlindungan ini butuh terus penyempurnaan. Memang kalau dari sisi kita sepertinya sudah sempurna, tapi kalau dilihat orang lain dari bidang masing-masing, saya yakin akan ditemukan kelemahan dan kekurangan. Itulah yang diharapkan BNPT dari kegiatan ini, sehingga blueprint ini bisa lebih disempurnakan lagi,” ujar Mayjen Abdul Rahman Kadir, Jumat (25/9).

Sementara, Brigjen. Pol. Drs. H Herwan Chaidir mengulas bahwa, "Blueprint perlindungan ini seyogyanya sebagai acuan dan kerangka kerja BNPT serta tidak bisa bekerja tanpa blueprint global ini. Jadi sangat strategis dan penting sekali," jelasnya.

Dari pihak BNPT sendiri telah membuat Standard Operasional Prosedure atau S.O.P di bidang hotel, perkeretaapian, penerbangan, hubungan darat. Dan tidak saling tumpang tindih dengan pihak departemen yang terkait tersebut. Dimana menurut Herwan Chaidir pihak bandara juga telah memiliki S.O.P. Namun, mengenai kondisi darurat terorisme, sudah seyogyanya dan kewajiban pihak BNPT yang mengkoordinir. Karena BNPT tidak masuk / mengusik pidana umum, pencurian biasa, dsb.

Beliaupun memberikan gambaran, jika terjadi peristiwa sudah akan meledakan pesawat, menyandera, ancaman bom, maupun menguasai bandara dengan sekelompok terorisme. Tindakan BNPT akan koordinasikan unsur pengendalian, di mana semua unsur unsur di bawah Glutor dibawah BNPT pula.

Drs. H Herwan Chaidir menambahkan, seperti sejarah kisaran 2001/ 2002 bom Bali. Dimana bom Bali satu di salah satu kafe kedutaan Australia, tepatnya J.W Marriot. Begitupula di beberapa tempat lain, seperti rumah ibadah, gereja, masjid Alziqrah dalam polres diledakan. "Untuk itu perlu waspada dan benar benar terjadi memang bener terjadi," ingatnya.

"ISIS kan ada. Mereka (yang pernah terlibat jaringan ISIS) biasanya berdalih tidak sesuai harapan. Awalnya ingin berjuang, karena nilai ekonomi yang tinggi, namun malah memperoleh kekecewaan kesejahteraan tidak sesuai harapan (sisi ekonomi)," jelasnya.

Selanjutnya, "mereka terancam, mereka disuruh melakukan upaya bom bunuh diri. Anak-anak tidak bisa sekolah. Apakah mereka menyesal, dan Apakah setelah mereka kembali tidak akan mengulangi lagi, atau modus baru untuk memperoleh belas kasih dari bangsa kita hingga dengan tenang kembali," papar Direktur Perlindungan BNPT penuh pertanyaan balik.

"Malahan mungkin ada niat jahat untuk menyebarkan virus baru di negara kita," pungkasnya memprediksi.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > BNPT
 
  Berpotensi Ciptakan Konflik Horizontal, Muhammadiyah Berharap BNPT Batalkan Wacana Mengontrol Tempat Ibadah
  Boy Rafli Amar Resmi Jabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT
  BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
  PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
  Teladani Figur Hamka Hadapi Dinamika Bangsa
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2