Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Golkar
Airlangga Hartarto Dinilai Tak Layak Lagi Jadi Ketum Golkar
2019-09-22 18:38:30
 

Ilustrasi. Ketum Golkar Airlangga Hartarto.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Survey ETOS Institute mengingatkan Partai Golkar harus segera melakukan pergantian ketua umum (Ketum), karena Ketum Golkar Airlangga Hartarto dinilai sudah mentok dan tak mampu lagi mengangkat partai beringin menuju kejayaan. Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif ETOS Institute, Iskandarsyah, lantaran semakin beratnya tantangan partai beringin menghadapi agenda politik jelang Pilkada serentak 2020 di 270 daerah nantinya.

"Demi kemajuan Partai Golkar, Airlangga seharusnya malu kalau mau maju jadi Ketua Umum pada Munas 2019," ujar Iskandarsyah di Jakarta, Minggu (22/9).

Iskandarsyah menjelaskan, catatan gagal Airlangga sudah terang benderang, bagaimana pada Pemilu 2019 lalu Partai Golkar hanya memperoleh suara 17,229 juta (12,31 persen) dengan perolehan kursi 85 dari 575 (14,8 persen). Ini penurunan dibanding Pemilu 2014.

"Masa sudah gagal mau maju lagi menjadi ketua umum. Seharusnya Airlangga malu dan minta maaf kepada seluruh kader Golkar," tegasnya.

Saat Pemilu 2019, lanjut Iskandarsyah, Airlangga terlihat gamang dan tak punya strategi mendongkrak suara Golkar. Karena itu, sangat berisiko bagi Golkar jika ketua umum tetap dipegang Airlangga.

"2020 ada Pilkada serentak di banyak daerah. Makanya Ketum Golkar harus ganti," tegasnya.

Iskandarsyah menyebut Golkar punya banyak kader mumpuni untuk menjadi ketua umum. Sebab Golkar partai yang dinamis dan Golkar bukan partai ketokohan. Bagi Iskandarsyah, sosok Bambang Seosatyo dan Ridwan Hisjam memang sudah saatnya tampil menjadi pemimpin Partai Golkar 2019-2024.

"Ini peluang dan periode emas Golkar untuk dipimpin sosok sekelas Bambang Seosatyo dan Ridwan Hisjam. Asal jangan Airlangga lagi," tegas Iskandarsyah.(bh/amp)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2